Selasa, 26 Mei 2020

BUKU GOLKAR SEJARAH YANG HILANG, AKAR PEMIKIRAN & DINAMIKA


PROLOG

Ada satu ungkapan yang sering kita dengar ketika mengupas soal narasai sejarah politik, yakni “sejarah ditulis oleh pemenang”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa terdapat campur tangan pemerintah bekuasa terhadap narasi sejarah yang hendak ditampilkan ke publik.

Hal yang demikian dapat kita jumpai di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pelarangan buku maupun terbitan-terbitan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah berkuasa bukalah barang baru. Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sudah ada pelarangan peredaran buku.

Masing-masing penguasa memiliki perbedaan kepentingan dan target buku-buku yang dilarang. Kepentingan penguasa Hindia Belanda adalah melanggengkan kekuasaan di tanah jajahan. Oleh sebab itu, penjajah Belanda melarang keras peredaran buku-buku yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya, terutama buku yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia.

Era pemerintahan Sukarno lain cerita. Justeru bertolak belakang dengan kepentingan penjajah. Maklum, era pemerintahan Sukarno adalah era peralihan dari penjajahan bangsa asing menjadi Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, pemerintahan Sukarno berkepentingan mengubur penjajahan sedalam-dalamnya. Tak terkecuali berbagai ideologi yang dapat membangkitkan kembali penjajahan. Maka, segala macam buku maupun terbitan lain yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintahan Indonesia merdeka dilarang keras.

Era pemerintahan Presiden Suharto pun memiliki kepenting yang berbeda. Gejolak peristiwa G30S/PKI turut mewarnai masa-masa awal pemerintahan Soeharto. Peristiwa kelam tersebut dianggap sebagai gerakan yang didalangi oleh PKI.

Oleh sebab itu, Pemerintah Orde Baru melarang keberadaan PKI. Buku-buku yang dianggap berkaitan dengan PKI dan ajaranya mengenai marxisme-Leninisme disita dan dihancurkan.

Pada era 90-an pemerintahan Orde Baru tidak hanya menertibkan buku-buku yang berkaitan dengan PKI dan idiologinya, namun mulai melebarkan ekspansi dengan menertibkan buku-buku yan dianggap menggagu kepentingan politik Suharto. Buku-buku tersebut tidak bersinggungan dengan PKI dan ideologinya, namun dianggap sebagai wacana yang dapat merusak citra pemerintahan Suharto.

Pada masa-masa akhir sebelum dilengserkan, pemerintahan Suharto melarang 13 buku yang dituding "meresahkan masyarakat" dan "membahayakan bangsa dan negara", di antaranya Indonesia dalam Sorotan Dunia (Wimanjaya K. Liotohe), Saya Musuh Politik Soeharto (Sri Bintang Pamungkas), Rakyat Menggugat (Muchtar Pakpahan), Era Baru Pemimpin Baru (Soebadio Sastrosatomo).

Beranjak dari hal-hal yang diungkapkan di atas, buku karya David Reeve dengan judul, “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” menjadi sangat menarik untuk dikupas. Buku ini lahir pada masa-masa awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru, namun baru dipublikasikan di Indonesia 15 tahun setelah kekuasaan Orde Baru dilengserkan oleh gelombang Reformasi 1998.

Sebagaimana diakui oleh Reeve pada bagian pengantar, buku ini lahir dari penugasannya di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dari tahun 1969 hingga 1971. Penugasan itu bertepatan dengan persiapan dan kampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) kedua setelah 26 tahun Indonesia menjadi republik merdeka.

Selama periode tersebut, pemerintah mengubah Sekretariat Bersama (Golongan Karya (Sekber Golkar) menjadi kendaraan pemilu efektif yang mampu mendapatkan 62,8 persen suara dan mayoritas mutlak dalam parlemen Indonesia. Organisasi ini tidak ada pada pemilu sebelumnya tahun 1955.

Golkar adalah salah satu kontestan pemilu tahun 1971 yang bersaing dengan 9 Partai Politik, yakni: Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Reeve memulai penelitiannya berangkat dari pertanyaan, bagaimanakah sejarah dan kedudukan konsep golongan karya dalam pemikiran dan praktik politik Indonesia? Bagaima Golkar menjadi kontestan pemilu selain partai politik? Ketidak jelasan ini bertambah dengan kurangnya karya-karya standar tentang sejarah modern Indonesia yang tersedia kala itu.

Sebagaimana diakui Reeve, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan buku ini berasal dari data sekunder berupa buku dan media terbitan Indonesia. Peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada awal 1974 membuat ia tidak mungkin mendapatkan visa studi mengenai sebuah topik yang melibatkan area investigasi pada situasi yang sedang berlangsung.

Terlepas dari segala kekurangannya, oleh karena Reeve sebagai peneliti asing (Australia), hasil penelitian ini memiliki kedudukan objektivitas tinggi. Hasil penelitian ini sesungguhnya telah dirampungkan sejak tahun 1983. Namun, baru diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh Komunitas Bambu pada bulan Juli 2013.

Jika adagium mengatakan, sejarah ditulis oleh pemenang, maka buku ini menjadi yang lain. Ia berbeda. Karena buku ini ditulis oleh peneliti yang tidak dapat dijangkau oleh kekuasaan yang berkepentingan dengan objek yang diteliti. Selain itu, peneliti tidak berpotensi subyektif terhadap konten penelitia karena tidak memiliki kepenting politik di Indonesia.

Satu hal lagi yang menjamin obyektivitas buku ini adalah ketika diterbitkan pada saat Golkar tidak lagi sebagai pemenang yang memegang kekuasaan. Andaikan saja buku ini terbit di tanah air pada masa kekuasaan Golkar zaman Orde Baru, dengan seluruh kandungan saat ini, mungkin akan bernasib sama dengan buku-buku lain yang ditertibkan.

Buku “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” ini akan menjadi cermin yang sempurna bagi seluruh elemen bangsa untuk melihat kembali bagaimana sesungguhnya gagasan Golongan Karya itu lahir? Bagaimana argumentasi sosio-politik gagasan Golkar ditempatkan dalam ketatanegaraan? Dan siapa tokoh-tokoh yang menginisiasinya.

Yang tak kalah menarik adalah bagaimana menempatkan buku ini bagi Partai GOLKAR saat ini? Meskipun Golongan Karya (Golkar) sejak pemilu 1999 telah bertransformasi dari golongan menjadi partai, secara kesejarahan tetaplah mewarisi akar sejarah yang sama tatkala gagasan awal Golkar dilahirkan.

JEJAK PEMIKIRAN GOLONGAN KARYA
Begitu mendengar kata Golongan Karya (Golkar), banyak orang akan membayangkan pemerintahan Orde Baru (Orba) yang berkuasa selama lebih tiga dekade. Kehadiran sosok Suharto sebagai aktor utama Orba menjadi catatan penting bagi sejarah Golkar di masa itu. Sebab dalam pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 Golkar selalu menjadi pemenang mutlak yang selalu mengantarkan Suharto sebagai presiden Republik Indonesia.

Pertanyaannya kemudian adalah: bagaimana ceritanya, sebuah organisasi bernama Golkar bisa ikut dalam suatu pemilihan umum bersama partai-partai? Apakah Golkar gagasan orisinil Orba? Sejak kapan gagasan Golkar ini muncul? Siapa tokoh-tokoh pencetusnya? Semua pertanyaan itu dijawab tuntas dalam buku “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” karya David Reeve ini.

Yang jelas, Golkar bukanlah ide Suharto dan Orde Baru.

Secara cermat dan runut David Reeve melakukan penelusuran, hingga diketahuilah bahwa gagasan tersebut telah diajukan sejak 1940-an. Gagasan Golkar berpangkal dari konsep kolektivis atau koorperatis alias integralistik tentang bagaimana negara harus diorganisasi.

Sedangkan organisasi tersebut adalah berbagai bentuk golongan fungsional. Sejak tahun 1957 kata “fungsional” dirubah dalam bahasa Sanskerta menjadi kata “karya”. Selanjutnya sebutan golongan fungsional lebih dikenal dengan sebutan golongan karya dan lebih populer dengan singkatan Golkar.

Gagasan Golkar yang telah lahir sejak tahun 1940-an tersebut baru mulai diorganisir secara kelembagaan sejak akhir dekade 1950-an. Hal ini dilakukan untuk memberikan bentuk terhadap gagasan kolektivis dalam perpolitikan Indonesia. Pada tahun 1957, gagasan Golkar menjadi alternatif terhadap partai-partai politik yang dimaksudkan untuk digantikannya atau dipinggirkannya.

Hasil penelusuran Reeve memperlihatkan adanya pasang surut kemunculan Golkar. Ketika gagasan sedang kuat maka organisasi tengah lemah. Sebaliknya, ketika organisasi tengah menguat maka gagasan lemah. Kondisi yang demikian ini sesungguhnya menggambarkan ketidaksesuaian antara gagasan awal dengan tujuan yang ditampilkan dalam bentuk organisasi berbeda.

Pada pertengahan 1940-an dan akhir 1950-an, menurut David Reeve, gagasan Golkar sangat kuat tetapi organisasinya memiliki bentuk paling lemah. Ketika organisasi menjadi lebih kuat, gagasan melemah, dan sekarang pada abad ke-21 hampir menghilang. Organisasi-organisasi Golkar telah diambil alih dan diubah ke arah tujuan-tujuan berbeda dari gagasan semula.

Dalam memulai penggalian tentang munculnya gagasan Golkar, melalui petualangan referensinya, David Reeve mengawalinya dengan memotret perdebatan sengit para intelektual Indonesia pada dekade 1920-an. Perdebatan itu menyangkut nilai kebudayaan-kebudayaan dan organisasi-organisasi Barat bagi masa depan Indonesia.

Terdapat dua polarisasi intelektual Indonesi kala itu. Pertama, pendukung ‘Westernisasi’ Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Kedua, pendukung ‘nilai-nilai Timur’ dipimpin oleh Sanusi Pane dan Ki Hajar Dewantara. Semakin lama semakin ditegaskan bahwa terdapat nilai-nilai Indonesia spesifik yang akan membentuk negara masa depan.

“Mungkin saja tidak jelas apa tepatnya ‘nilai-nilai Indonesia’ tersebut, tetapi hal ini adalah awal dari perjalanan penemuan intelektual. Diperkirakan bahwa nilai-nilai tersebut kemungkinan besar dapat ditemukan dalam kebudayaan Indonesia dan desa-desa Indonesia,” ungakap Reeve.

Dalam buku “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” ini, David Reeve menggali masa-masa awal kemunculan gagasan Golkar dengan merujuk pada gagasan pemikiran empat tokoh pendiri bangsa, yakni Ki Hajar Dewantara, Raden Supomo, Sukarno dan Hatta.

Jejak-jejak pemikiran mereka tentang kolektivisme dan negara integralistik sebagai landasan gagasan Golkar digali kembali melalui berbagai dokumen. Baik melalui tulisan-tulisan yang pernah mereka kemukakan, pidato-pidato dan juga argumentasi dalam pertemuan-pertemuan para tokoh bangsa.

Akar Pemikiran Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara, seorang pangeran dari keluarga Paku Alam Yogyakarta. Ia dianggap sebagai pelopor nasionalisme radikal oleh pergerakan nasional dekade 1920-an dan 1930-an. Ki Hajar Dewantara—sebagai orang yang pernah tinggal di Belanda—juga menjelaskan kehidupan Barat yang didominasi oleh individualisme, egoisme dan materialisme. Nilai-nilai Timur dianggap jauh lebih baik.

Dewantara dipandang sebagai tokoh yang mempopulerkan serangkaian pendirian politik yang ia sebut “kolektivisme” atau lebih sering disebut “asas kekeluargaan”. Termasuk dalam asas ini, kepercayaan akan perlunya tatanan politik paternalistik yang dipimpin oleh kebijaksanaan yang disebutnya “demokrasi dengan kepemimpinan” dan keyakinan bahwa jalannya terbuka bagi Indonesia untuk mencapai “sosialisme tanpa perjuangan kelas.

Dia menyampaikan visi tentang masyarakat korporatif selayaknya organisme yang berevolusi di mana “inti ketertiban dan kedamaian”—“cita-cita mulia kita”—“dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan nasional dapat dicapai melalui pengenalan dan penerapan asas hak individu untuk menentukan nasib sendiri yang dipadukan dengan tuntutan kolektif.

Ki Hajar Dewantara membumikan konsep integralistik kolektivise dalam pengelolaan lembaga pendidikan Taman Siswa yang didirikan pada Juli 1922. Kedudukan guru-guru dan murid dianggap sebagai satu keluarga dan Ki Hajar Dewantara selaku Kepala Keluarga.

Akar Pemikiran Supomo
Profesor Dr. Raden Supomo, 1903-1958, dianggap sebagai cendekiawan hukum adat konstitusi Indonesia yang terkemuka pada masanya. Dia belajar hukum di Universitas Leiden sejak 1924 hingga 1927 dan menjadi anggota perhimpinan pelajar Indonesia di Belanda.

Gagasan-gagasan Supomo tentang integralistik kolektivis paling terkenal dimasukkan dalam bentuk tulisan berupa Undang-Undang Dasar 1945. Ia telah menjelaskan pemikiran koorporasinya dalam kuliah pengukuhan profesornya pada 31 Maret 1941. Pidatonya berjudul “Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat”, menjadi dokumen penting pemikiran nasionalis, yang dikutip sekitar 30 tahun kemudian untuk membenarkan teori pemerintahan korporatif.

Namun, pidatonya di hadapan Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) lebih merupakan pernyataan-pernyataan prinsip daripada deskripsi bentuk-bentuk praktis. Idenya yang lebih besar bagi bentuk-bentuk tersebut baru ditemukan ketika Sukarno mengusulkan sebuah negara satu-partai pada Agustus 1945.

Bagaimana negara satu-partai ini diorganisasi secara internal? Ketika Sayuti Melik berupaya mendirikan Staatspartij pada Agustus, ia mendorong para pekerja, petani dan rakyat jelata untuk bersatu dalam perhimpunan-perhimpunan yang didasarkan pada kategori pekerjaan mereka.

Undang-Undang Dasar telah menyebutkan bahwa badan tertinggi kehendak rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR dibentuk oleh perwakilan dari daerah-daerah dan ‘golongan-golongan’. Banyak rujukan terhadap penyebutan ‘golongan-golongan’ ini dalam sejarah Golkar di masa selanjutnya.

Dari catatan penjelasan Supomo bagi Undang-Undang Dasar, ‘golongan-golongan tersebut dijelaskan sebagai “badan-badan seperti koperasi-koperasi, perhimpunan-perhimpunan pekerja dan badan-badan kolektif lainnya”—jenis golongan-golongan yang menjadi gagasan golongan-golongan fungsional sejak 1957.

Dengan pengungkapan kearifan yang menurut dia terwujud dalam hukum adat, Supomo mendorong visi negara yang mirip dengan visi Kihajar Dewantara, sebuah konsep yang dijelaskan oleh Supomo dengan istilah seperti “kolektivisme”, “asas kekeluargaan”, teori negara “organik” dan “integralistik”, dan “penyatuan kawula dan gusti”.

Akar Pemikiran Sukarno
Kontribusi Sukarno terhadap perjuangan politik dekade 1920-an dan 1930-an sudah banyak mendapat perhatian akademis. Begitu juga terhadap kritiknya terhadap kapitalisme pada umumnya dan pemerintah Hindia Timur Belanda pada khususnya. Hal yang tidak terlalu diperhatikan adalah pandangan Sukarno mengenai bentuk politik negara merdeka di masa depan.

Pada 1945 Sukarno menunjukkan kecenderungan, setidaknya untuk masa itu, untuk mendukung sistem negara satu partai. Pada dekade 1930-an dia menguraikan pendapat bahwa sistem parlementer gaya Barat, negara Islam dan kediktatoran proletar dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima olehnya.

Menurut Sukarno, demokrasi parlementer barat adalah hasil dari diraihnya kekuasaan ekonomi dan politik oleh kaum borjuis dan sekaligus senjata yang sekarang ini digunakan kaum borjuis untuk memberikan hak politik kepada kaum proletar tanpa memberikan keadilan ekonomi.

Sama seperti Dewantara, Sukarno tidak menganggap bahwa nasionalisme berasal dari suatu daftar kesamaan “empiris” tetapi bersumber dari kesadaran bersama terhadap kesatuan, prinsip spiritual, jiwa, yang berkebang dari sejarah bersama yang panjang.

Reeve mengemukakan, sudah sejak 1927 Sukarno menganjurkan penggunaan “musyawarah” dan “mufakat” dalam politik Indonesia. Minimal sejak 1940 dan kemungkinan 1933 tampaknya pemikiran Sukarno bergerak ke arah menolak pembagian berdasarkan ideologi.

Hal tersebut dianggap berbahaya dan merusak, serta ingin menggabungkan seluruh bangsa dalam suatu lembaga yang berdasarkan “musyawarah”, yang diatur berdasarkan kesamaan kepentingan dan pekerjaan, di mana di dalamnya konflik-konflik dimediasi dan diselesaikan.

Merupakan anomali pemikiran perwakilan berbasis agama jika ideologi-ideologi akan dihindari, tetapi di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kelompok-kelompok penting yang ciri utamanya adalah agama mereka dan kepentingan mereka cenderung diungkapkan dalam konteks keagamaan.

Sukar mengharap bahwa kaum muslimin akan mendukung sistem politik di mana mereka tidak memiliki perwakilan sendiri apabila mereka juga diharapkan untuk tidak lagi berupaya mendirikan negara Islam.

Akar Pemikiran Hatta
Sebagai ketua perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda pada 1926, Mohammad Hatta sangat terlibat dalam perencanaan partai nasionalis baru (PNI) yang dibentuk pada 1927 di Indonesia. Setelah pembubaran partai tersebut pada 1930, munculah dua partai penerus, Partindo dan PNI Baru, yang keduanya mengaku mewakili ideologi nasionalis PNI.

Tentang rekonstruksi sosial setelah kemerdekaan, sejak pertengahan dekade 1920-an Hatta telah mengembangkan serangkaian ide politik yang dirangkum menjadi “kedaulatan rakyat” dan “kolektivisme”.

Baik Hatta maupun Sukarno menggunakan kata “kolektivisme” tetapi Hatta menampilkan bentuk kolektivisme tertentu yang berkedudukan sebagai pelengkap dan kontras dengan ide-ide Dewantara, Supomo dan Sukarno.

Walaupun menolak filosofi politik yang diwakili Dewantara, Supomo dan Sukarno, Hatta menyediakan cetak biru perekonomian untuk mengorganisasi sebuah negara kolektivis dengan visinya bagi ekonomi masa depan sebagai sebuah jaringan nasional yang sangat luas yang terdiri dari koperasi, produksi, konsumsi, distribusi, pertanian dan industri.

Visi itu yang dirangkum sebagai “asas kekeluargaan”, didukung oleh Sukarno dan Supomo pada 1945 dan dimasukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari sekian banyak penghormatan yang diberikan kepada Hatta adalah gelar “Bapak Koperasi” di Indonesia.

Deliar Noer menyebutkan tiga sumber sosialisme Hatta: “Islam, Kolektivisme tradisional Indonesia dan sosialisme demokrasi Barat”. Sama seperti Sukarno, Hatta menolak “tiruan demokrasi Barat”, demokrasi yang bersandar “di atas dasar individualisme”.

Tetapi lain dengan Sukarno, Hatta tidak menolak bentuk pemerintahan Barat. Dia menerima model Barat di mana pemerintah dilihat sebagai pelaksana langkah-langkah yang diputuskan dan disahkan lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Daripada mengutamakan kepemimpinan yang kuat, ia menekankan tanggungjawab kabinet kepada parlemen dan kekuasaan parlemen untuk menggulingkan pemerintah melalui mosi tidak percaya atau melalui penolakan anggaran.

Kolektivisme Hatta akan diwujudkan melalui sistem ekonomi masa depan. Dia berharap akan melihat kebangkitan dan perluasan praktik di desa-desa di mana “orang desa masih menyangka dirinya anggota dari kaum”. Semangat tersebut bagi Hatta diwujudkan dalam kepemilikan tanah bersama dan praktik tolong-menolong.

Tetapi menurut dia, “kolektivisme tua” itu tidak memadai untuk cakupan dan tuntutan negara bangsa. Selama berabad-abad kolektivisme telah menjadi pincang. Dia menjelaskan bahwa dulu tanah dimiliki oleh desa dan dibagi secara adil kepada penduduk desa yang memenuhi syarat untuk memanfaatkannya. 

Kadang-kadang tanah tersebut dibagi kembali secara berkala, atau dikembalikan kepada desa karena tidak dimanfaatkan. Tekanan penduduk telah sangat membebani sistem itu tetapi kesalahan mendasar adalah “kolektivisme disilangi oleh sistem individual” karena tanah telah dibagi kepada individu sebagai unit produksi dasar.

Dari Gagasan Antipartai Hingga Menjadi Partai
Selanjutnya David Reeve menguraikan, setelah pemilihan umum 1955, sistem kepartaian di Indonesia semakin didiskreditkan dan pilihan-pilihan lain mulai dibahas. Salah satu tokoh paling penting mendesak diadakan perubahan adalah Presiden Sukarno. Ia tidak pernah terkesan oleh sistem partai politik Barat.

Seperti sudah diketahui setelah melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri, Sukarno mengembangkan diskursus politik yang mengusulkan untuk mengubur partai-partai. Tetapi tidak banyak diingat bahwa Sukarno mengusulkan untuk menggantikan partai-partai tersebut dengan Golkar, atau yang pada saat itu dikenal sebagai “golongan fungsional”.

Salah satu celah lebar dalam diskusi-diskusi tentang Sukarno sebagai seorang politisi dan pemikir politik adalah bahwa ia merupakan orang yang meluncurkan gagasan Golkar ke dalam perpolitikan Indonesia pada 1956-1957. Golkar adalah gagasan Sukarno. Hal ini memiliki implikasi sangat besar bagi penilaian Sukarno sebagai seorang pemikir politik dan seorang aktor politik.

Dari mana gagasan-gagasan ini berasal? Adalah Profesor Djokosutono yang pertama memberi saran kepada Sukarno tentang bentuk-bentuk konstitusional, menggantikan Profesor Supomo yang wafat pada 1958. Djokosutono dan Supomo adalah rekan dekat dan bersama-sama pernah menerbitkan sebuah buku tentang hukum adat. Ini adalah sebuah garis keberlanjutan dengan diskusi-diskusi 1945.

Konsep inti golongan fungsional adalah bahwa konsep ini mewakili golongan-golongan yang memiliki ‘fungsi’ dalam masyarakat, di dalam keseluruhan kolektivitas, yang kurang lebih sejalan dengan pemikiran Supomo.

Para penganjur demokrasi Terpimpin pada akhir 1950-an menunjukkan bahwa seorang petani bisa merupakan seorang Nasionalis, Komunis atau Muslim (dengan demikian dibagi oleh ideologi). Atau dari Jawa, Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi dan lain sebagainya, tetapi apa yang sama-sama mereka miliki adalah kesamaan identitas sebagai seorang petani.

Sistem perpolitikan harus dibangun di atas apa-apa yang sama-sama dimiliki rakyat, dan bukan apa-apa yang menjauhkan mereka. Tetntu saja sulit untuk mendefinisikan golongan-golongan tersebut dengan tepat dan secara ilmiah, tetapi sudah jelas ada dua golongan besar, yaitu petani dan buruh.

Golongan-golongan lainnya dapat dibuat menggunakan akal sehat. Gagasan 1957-1959 adalah bahwa dalam sebuah pemilihan umum, rakyat akan memilih dari daftar kandidat yang mewakili golongan mereka. Istilah golongan fungsional di-Indonesiakan/di-Sanskertakan menjadi Golongan Karya pada 1959.

Jadi, mengapa gagasan Sukarno yang memperkenalkan Golkar itu dilupakan? Hal ini terjadi karena Angkatan Darat telah merebut gagasan baru Sukarno dan mulai membentuk organisasi-organisasi mengikuti garis golongan fungsional.

Dengan demikian, terdapat Badan Kerja Sama (BKS), untuk pemuda, petani, pekerja, wanita, pers dan sarjana Islam. Masing-masing partai memiliki organisasi-organisasi massa untuk golongan-golongan ini. Rencananya adalah melepaskan ormas dari partai-partai dan merestrukturisasinya ke dalam organisasi-organisasi Golkar.

Pimpinan Angkatan Darat telah bereksperimen dengan berbagai bentuk keterlibatan dalam perpolitikan. Sepertinya, rekanan sipil pertama yang dicari Angkatan Darat pada awal 1950-an adalah Persatuan Indonesia Raya (PIR), sebuah partai nasionalis kecil yang dibentuk pada 1928.

Pada akhir 1950-an, ketika Sukarno dan Nasution mengembangkan gagasan-gagasan mereka tentang golongan-golongan fungsional, keduanya mendapatkan arahan dari Profesor Djokosutono. Nasution telah mengembangkan apresiasi yang semakin besar terhadap kegunaan konsep-konsep integralistik untuk memerintah Indonesia.

Pada tahun 1958, Nasution mengutarakan keinginannya untuk membubarkan partai politik. Kepada ‘prinsip keluarga’, Nasution menyatakan dukungannya: “Pemikiran ini mengarah pada perubahan dari orientasi partai menjadi orientasi golongan fungsional”. Konsep kolektivitas harmonis terutama berguna dalam membatalkan legitimasi ideologi berbasis kelas milik PKI.

Pada 1960, antara Presiden Sukarno dengan pimpinan Angkatan Darat semakin sedikit memiliki kesamaan kepentingan. Angkatan Darat ingin melarang PKI sepenuhnya, tetapi juga tetap menjaga keberadaan gagasan-gagasan melarang semua partai politik.

Sejak, 1957, Sukarno tidak mampu membangun apa pun untuk dirinya sendiri dari organisasi-organisasi Golkar, dan ia kembali pada partai-partai untuk melindungi dirinya sendiri melawan Angkatan Darat. Formulasi barunya yaitu Nasakom kadangkala dianggap sebagai salah satu gagasan-gagasan esensial Demokrasi Terpimpin.

Memang benar bahwa konsep ini merupakan konsep utama sejak 1960 hingga 1965, konsep baru berbasis partai ini menandai berakhirnya antusiasme awal Sukarno terhadap Golkar dalam tiga tahun sebelumnya. Sikap Sukarno yang bimbang ke arah partai harus dipelajari secara seksama dalam catatan-catatan tentang kehidupannya.

Sejak 1960 hingga 1965, Angkatan Darat terus mengembangkan organisasi-organisasi jenis Golkar, tetapi lebih sebagai senjata melawan PKI daripada sebagai bentuk perwakilan. Organisasi-organisasi utama yang dibentuk seperti SOKSI, MKGR dan Kosgoro dikaitkan dengan tokoh-tokoh dinamis, yaitu Kolonel Suhardiman, Brigjen Sughandi dan Mas Isman.

Angkatan Bersenjata juga telah berhasil menyebut diri mereka sendiri sebagai golongan fungsional sejak 1958, dan konsep ini memungkinkan personil militer untuk ditempatkan dalam posisi-posisi sipil alias dikaryakan. Banyak organisasi-organisasi Golkar yang berbeda-beda menjadi satu ke dalam Sekber Golkar pada tahun 1964. Hal ini bukanlah kelahiran Golkar sebagaimana sering diklaim tetapi merupakan akhir tahap pertama pembangunan organisasi.

Proses utama yang terlihat sejak 1957 hingga 1965 adalah perubahan dalam gagasan Golkar sebagai bentuk baru perwakilan yang diluncurkan oleh Sukarno menjadi sebuah senjata anti-PKI yang digunakan oleh Angkatan Darat dan para sekutunya.

Pada bagian akhir kata pengantar “70 Tahun Pemikiran Golkar” David Reeve meringkas terdapat empat perkembangan utama Golkar sebagai berikut:
  • 1940-an – 1950-an, gagasan-gagasan negara integralistik dirumuskan.
  • 1957 – 1965, organisasi-organisasi Golkar diusulkan oleh Sukarno, kemudian gagasan ini diambil alih oleh Angkatan Darat dan diubah menjadi senjata melawan PKI;
  • 1965 – 1998, Sekber Golkar diambil alih oleh kepemimpinan Orde Baru dan digunakan sebagai kendaraan elektoral mereka;
  • 1998 hingga sekarang Golkar diubah menjadi sebuah partai, sebuah partai yang elit-elitnya lebih banyak berasal dari kalangan pengusaha dan menjadi sebuah mesin patronase.

Judul Buku: 
GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika 
Judul Awal: 
Golkar of Indonesia: An Alternative to The Party System 
Penulis: 
David Reeve 
Penerjemah: 
Gatot Triwira 
Penyunting: 
Iskandar Nugraha, Lubabun Ni,am, Robyn Fallickard 
Desain Sampul: 
Hartanto ‘Kebo’ Utomo 
Desain Isi: 
Sarifudin 
Cetakan Pertama: 
Juli 2013 
Penerbit: 
Komunitas Bambu

This Is The Newest Post
Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon