Minggu, 26 April 2020

Selamat Datang di Parlemen Sosmed Bali

Gede Pasek Suardika, Founder Parlemen Sosmed Bali.
Image: repro Facebook Gede Pasek Suardika.

Setelah lama istirahat mengisi coretan halaman blog, kini saatnya saya beraksi kembali. Anjuran di rumah saja pada saat pandemik Covid 19 menciptakan ruang yang cukup leluasa untuk menulis berbagai hal menarik.

Kebetulan malam ini saya mendapatkan sebuah undangan virtual untuk bergabung di sebuah grup facebook yang dilabeli nama “Parlemen Sosmed Bali”. Wow… kedengarannya ngeri-ngeri sedap ini barang.

Terpikat dengan nama yang cukup menyita perhatian ini, saya pun bergabung di dalamnya. Ternyata, ini barang bukan kaleng-kaleng. Kelihatannya serius, karena pendirinya orang yang cukup beken di gelanggang politik tanah air.

Yah, siapa yang tak kenal Gede Pasek Suardika yang kerap disapa GPS. Ia pernah menjadi Ketua Komisi III DPR RI, kemudian anggota DPD RI periode 2014 – 2019, dan kini menjadi Sekjen DPP Partai Hanura.

Pada awal postingan, GPS mengatakan bahwa pendirian grup ini atas ide beberapa semeton (red: saudara/warga), bahwa ruang demokrasi dan aspirasi via media sosial atau Medsos menjadi efektif kepada pemangku kebijakan. Pemerintah dan aparatur juga bisa sampaikan capaian kinerjanya dan rakyat bisa juga menilainya.

“Begitu juga para wakil rakyatnya. Parlemen Medsos kita buat terbuka karena idenya adalah transparansi. Silakan dikembangkan dan grup ini lintas segalanya demi peningkatan kualitas demokrasi,” ungkap GPS.

Baca Juga: Aktivis Medsos, So What!

Nah, kalau kita perhatikan dengan cermat apa yang disampaikan GPS di atas, tampak serius hendak menggunakan media sosial alias Medsos sebagai kanal aspirasi kepada pemangku kebijakan.

Selain itu, grup tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang terbuka bagi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif untuk menyampaikan kinerjanya.

Dalam postingan berikutnya GPS mengungkapkan bahwa selama ini banyak anggota parlemen sudah bekerja tetapi dianggap belum bekerja.

“Maka silakan para anggota dewan share (red: membagikan) kegiatannya sehingga lebih diketahui publik. Silahkan juga diundang tim-timnya agar bisa sosialisasikan apa yang telah dikerjakan di lapangan,” tutur politisi asal Buleleng ini.

Ajakan GPS rupanya disambut baik oleh anggota grup yang telah bergabung. Beberapa di antaranya menyampaikan ucapan terimakasih karena telah difasilitasi ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Ada yang pula yang menyampaikan ucapan terimakasih dengan nada guyon. Akun dengan nama Ketut Putra Ismaya juga memberikan tanggapan.

”Selamat Malam Para Sahabatku di DPR SOSMED, agenda minggu depan apa ya, karna biar saya bisa atur jadwal untuk bungker-bungker tyg ke depan, mohon petunjuk Pak Ketua Gede Pasek Suardika. terimakasih, selamat malam…” ungkap mantan sekjen salah satu ormas terbesar di Bali itu.

Melalui postingan berikutnya, GPS memohon semua wakil rakyat di daerah Bali bisa dibantu untuk diundang. Begitu juga bagian humas pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.

“Agar komunikasinya bisa maksimal. Ada ruang juga bagi pemerintah menyampaikan jawaban atas keluhan dan aspirasi warganya. Semua dilakukan tidak boleh menyerang personal. Kritis pada substansi,” pungkasnya.

Demokrasi Era Digital

Melihat keseriusan grup di atas, saya jadinya ikut-ikutan serius untuk mengulasnya. Yup, dalam sebuah negara penganut paham demokrasi seperti Indonesia, di mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, maka ketersediaan saluran aspirasi menjadi penting.

Baca Juga: Sesat Berpikir, Bullying Melayang

Dalam praktik demokrasi formal, penyampaian aspirasi dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif (memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilu presiden, pemilu kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa (pilkades).

Jadi, ketika kita telah memutuskan untuk memilih salah satu dari pilihan-pilihan di atas, secara tidak langsung kita telah menyalurkan aspirasi lewat mereka. Loh, kog bisa? Yah, iya dong! Sebab, calon legislatif maupun eksekutif telah menyampaikan visi dan misinya saat berkampanye.

Jadi, ketika kita telah menjatuhkan pilihan, baik karena faktor emosional subyektif maupun faktor rasional obyektif, itu dianggap telah sepakat dengan visi dan misi mereka. Yah, bahasa sederhananya, visi dan misi calon menjadi semacam kontrak ketika kita telah memilih. Maka dari itu, jadilah pemilih cerdas gaes, biar tidak kecewa di kemudian hari. Heheh…

Balik ke topik. Anggap saja pemilu sebagai kontrak yang berlaku lima tahunan. Ibarat dua pihak yang telah menyepakati kontrak kerja sama, tentu dalam perjalanannya, sebelum habis masa kontrak, terdapat banyak dinamika-dinamika yang berkembang.

Ada banyak usul dan saran ingin kita sampaikan, baik dalam merespon konsistensi visi misi mereka yang telah kita pilih, maupun dalam merespon situasi terkini. Dalam tataran formal, kita tetap bisa menyampaikan melalui dengar pendapat dengan wakil-wakil kita di parlemen maupun di pemerintahan.

Yang menarik adalah tak sedikit para pihak yang melenceng dari kesepakatan kontrak. Hal ini berakibat pada putusnya kontrak di tengah jalan. Putusnya kontrak ini lebih banyak disebabkan inkonsistensi wakil kita baik di eksekutif maupun legislatif dengan isi kontrak (visi dan misi).

Konsekuensinya, menimbulkan mosi tidak percaya dari rakyat pemilih kepada wakil-wakilnya. Banyak yang diminta mundur sebelum waktunya. Selain karena faktor inkonsistensi ada pula yang terpaksa mundur akibat melanggar hukum, seperti korupsi maupun perbuatan pidana lainnya.

Upss, sudah cukup panjang dan mungkin sudah mulai sedikit membosankan uraiannya, yah. Sabar. Sedikit lagi, bro...

Lantas apa hubungannya dengan topik yang kita bicarakan? Hubungannya akan kita temukan tatkala saluran-saluran aspirasi tersebut terasa cukup lamban dalam merespon aspirasi dari bawah.

Dalam dunia pergerakan dulu, sering kita dengar ungkapan, “kalau parlemen yang terlembagakan tak acuh dan lamban, maka akan muncul parlemen jalanan”.

Parlemen jalanan adalah istilah untuk menggambarkan jalur penyampaian aspirasi melalui demonstrasi di jalanan. Warning munculnya parlemen jalanan sebagai kekuatan penekan tidak sekedar gertak sambal, lho.

Sudah terbukti di berbagai negara, di mana rezim penguasa jatuh karena gerakan parlemen jalanan. Mulai dari Revolusi Prancis hingga Reformasi 1998 di Indonesia, itu semua terjadi karena dahsyatnya gelombang suara rakyat melalui parlemen jalanan.

Kembali pada niatan GPS mendirikan grup di atas, saya membacanya sebagai sebuah upaya menciptakan kanal aspirasi dan informasi timbal balik melalui pendekatan teknologi informatika. Dalam hal ini menggunakan saluran sosial media.

Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat. Sebagaimana saya ungkapkan dalam tulisan “Aktivis Medsos, So What!” bahwa dunia sosial media ini tak lagi bisa dipandang sebelah mata.

Penyebaran Medsos lebih masif dari penyebaran idiologi apapun. Anggota Medsos lebih besar dari anggota organisasi apapun. Pengikut Medsos lebih besar dari pengikut agama mana pun di dunia. Penggemarnya lebih banyak dari penggemar grup band manapun.

Medsos digandrungi oleh tua maupun muda. Medsos disukai oleh ras berkulit putih, sawo matang maupun berkulit hitam. Medsos digandrungi oleh para pemimpin kelas dunia hingga pemulung sampah. Medsos meleburkan suku, agama, golongan lintas geografis.

Masih mau menganggap enteng Medsos? Mari bermain dengan logika statistik. Kita mulai dari pengguna facebook. Tahun 2017, pemakaian global facebook menembus angka 1,9 miliar. Setiap 3 bulan penggunanya bertambah sebanyak 60 juta pengguna.

Di Bali sendiri, berdasarkan data BPS tahun 2018, porsentase pengguna internet untuk mengakses facebook, instagram, dan whatsaap mencapai 46,42 persen dari total jumlah penduduk sebesar 4,2 juta jiwa. Itu berarti terdapat 1,9 juta pengguna media sosial di Bali. Kalau kita bandingkan dengan jumlah pemilih tetap 2019 sebanyak 3 juta pemilih (pembulatan), maka jumlah tersebut sangat fantastik.

Barenjak dari coretan-coretan di atas maka, mari kita manfaatkan kanal media sosial ini dengan sebabaik-baiknya. Ketika citizen mendapatkan kebuntuan saluran aspirasi, maka ia akan menjadi netizen yang memiliki akses informasi dan aspirasi dengan caranya sendiri. (D4FI)

Catatan: Parlemen Sosmed Bali terbuka untuk umum. Tak perlu kampanye, bagi-bagi sembako apalagi serangan fajar. Siapa saja bisa menjadi anggota perlemen asal tidak diskriminatif, tidak rasis, tidak menyerang personal sudah cukup sebagai persyaratan. Silahkan klik Parlemen Sosmed Bali untuk bergabung.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon