Senin, 29 Januari 2018

Politik TNI, Politik Tegak Lurus Negara

Ilustrasi, Prajurit TNI.

Hari ini, 5 Oktober 2017, kita memperingati HUT Tentara Republik Indonesia (TNI) yang ke- 72.

Perjalanan panjang institusi alat utama pertahanan negara ini penuh dengan kisah heroik dan juga kesetiaan terhadap negara. Slogan "NKRI Harga Mati" adalah ungkapan yang selalu identik dengan jiwa TNI.

TNI lahir sebagai anak kandung bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dari ancaman Belanda. Belanda ingin kembali berkuasa atas Indonesia merdeka melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Melalui sejarah terbentuknya TNI, kita dapat menarik benang merah, institusi ini memang didirikan sebagai alat pertahanan negara.

Nilai fundamental yang menjadi doktrin wajib TNI adalah setia terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan TNI lambat laun, tidak hanya sebagi penjaga kedaulatan negara, tetapi juga berperan penjaga idiologi negara.

Pada masa Orde Baru, peran TNI dalam kehidupan bernegara terasa kental dalam segala lini. Di dalam pemerintahan TNI mendapat tempat tersendiri. Kala itu TNI dan Polri masih berada dalam satu payung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Di Legislatif, mulai dari DPR RI sampai DPRD Kebupaten, ABRI memiliki fraksi tersendiri. Mereka menduduki kursi legislatif berdasarkan penugasan dari institusi ABRI.

Begitu pula halnya dengan eksekutif. Kekuasaan Soeharto yang berasal dari kalangan militer selama 32 tahun memberikan "angin segar" bagi TNI/Polri di dalam pemerintahan. Tak heran, mulai dari gubernur, bupati, sampai dengan lurah di berbagai daerah dipimpin oleh mereka yang berasal dari TNI/Polri.

Dwifungsi ABRI menjadi alasan pembenar untuk memberikan peran ABRI, selain sebagai alat pertahanan negara, juga terlibat aktif dalam politik pemerintahan. Peristiwa G30 S/PKI menjadi dalih lain ABRI terlibat aktif dalam pemerintahan. ABRI dianggap sebagai penjaga idiologi Pancasila.

Era Reformasi 1998 menjadi babak baru dalam sejarah perjalanan TNI. Tuntutan reformasi di segala bidang juga berdampak pada peran politik aktif TNI. Reformasi telah mengembalikan peran TNI pada marwah awal pembentukan, yakni sebagai penjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia atau sebagai penjaga keamanan negara.


TNI dan Polri dipisahkan. Selanjutnya Dwifungsi TNI dicabut karena dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat reformasi.

Gelombang reformasi patut dimaknai sebagai tapal ujian bagi kesetiaan TNI. Bagaimana tidak? Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997, berdampak pada krisis multidimensi.

Terjadi gelombang unjuk rasa di mana-mana. Penjarahan terjadi di berbagai pusat-pusat pertokoan. Suhu politik semakin memanas. Negara dalam keadaan caos. Dalam kondisi yang demikian, ABRI bisa saja mengambil alih kekuasaan dengan dalih stabilitas.

Sejarah telah membuktikan, TNI tidak tergoda untuk mengambil alih kekuasaan. TNI seolah larut dalam gelombang reformasi. Meski kalangan TNI mengetahui betul gelombang tersebut akan mengikis zona nyaman yang mereka tempati selama Orde Baru.

Hampir dua dasawarsa Indonesia telah melewati era reformasi. Segala lini kehidupan perlahan-lahan mulai tertata sesuai tuntutan reformasi. Kehidupan demokrasi semakin kuat.

Birokrasi sebagai pelayan rakyat berloma-lomba mencari inovasi layanan prima. Penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pendidikan, dan peyanan kesehatan masyarakat semakin membaik.

Memang semuanya masih butuh proses untuk mrncapai yang ideal. Dan yang terpenting adalah TNI masih seiring sejalan dengan semangat masyarakat sipil dalam mengawal agenda reformasi.

Satu lagi yang menjadi ujian terberat TNI, yakni adanya larangan bagi institusi TNI untuk berbisnis. Dengan kata lain, segala bisnis sampingan yang pernah dimiliki TNI harus dilepaskan. Perlahan-lahan unit-unit bisnis yang ditengarai sebagai penunjang kesejahteraan anggota itu pun dilepaskan. TNI berbesar hati menerima amanat reformasi tanpa gejolak yang berarti.

Dinamika TNI dari masa ke masa menjadi penanda sekaligus penguji kesetiaan TNI. Merupakan tugas kita bersama untuk menjaga agar TNI tetap berada pada relnya. Dan jikalau TNI berpolitik, maka harus dipastikan itu adalah politik negara.

Politik negara dalam pengertian berpolitik semata-mata sebagai alat pertahanan negara. Menjaga kedaulatan dan pertahanan negara adalah satu-satunya politik yang boleh dianut oleh TNI. Bukan pada politik praktis untuk tujuan kekuasaan.

Dirgahayu TNI ke-71. Tetaplah menjadi prajurit kebanggaan rakyat Indonesia. Merdeka!

Tulisan dalam rangka HUT TIN ke-72, 5 Oktober tahun lalu, baru sempat dimuat.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon