Rabu, 24 Januari 2018

Evaluasi Pemilukada di Indonesia


Sampul Buku Demokrasi Lokal


Demokrasi telah menjadi sebuah pilihan sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan.

Sila Keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan” menjadi dasar kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam prinsip-prinsip dasar dan mekanisme demokrasi.

Sejarah telah membuktikan bahwa bernegara dan berdemokrasi bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, tetapi selalu berkembang dan mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, walaupun demokrasi telah menjadi pilihan para pendiri bangsa, namun nilai dan prinsip demokrasi pernah “dipinggirkan”, sebelum kembali menjadi salah satu arus utama di era reformasi.

Reformasi telah berhasil mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai dasar bernegara melalui mekanisme demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan wujud nyata mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pemilikada sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Dalam perjalanannya, Pemilukada telah banyak mengalami perkembangan, baik dari sisi peserta, penyelenggara, maupun mekanisme dan aturan.

Buku ini merupakan kumpulan dari makalah seminar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka mendapatkan persepsi baru terhadap penyelenggaraan Pemilukada.

Dalam seminar tersebut, MK mengundang narasumber yang memiliki peran, pengalaman, dan pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu Menteri Dalam Negeri; Para Hakim Konstitusi; Ketua Pansus DPR tentang RUU Pemilu; Ketua Komisi Pemilihan Umum; Ketua Badan Pengawas Pemilu; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; Akademisi; Redaktur Pelaksana Media Massa; dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Selain itu hadir pula memberikan keynote speech Ketua MH Moh. Mahfud MD dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.



Dalam buku ini Mahfud MD memberikan catatan singkat terkait dengan pelaksanaan Pemilukada yakni: Pertama, Pemilukada menjadi arena rivalitas kekuasaan secara tidak sehat sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang memiliki political virtues yang berindak secara bertanggungjawab di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau partai.

Kedua, Pemilukada mendorong bangkitnya moral pragmatisme, baik calon kepala daerah, penyelenggara Pemilukada, maupun masyarakat.

Ketiga, Pemilukada mengekalkan oligarki kekuasaan sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan.

Keempat, Pemilukada menimbulkan persoalan anggaran. Yang paling menonjol dalam hal ini adalah Pemilukada menelan anggaran yang tinggi.

Kelima, Pemilukada memicu politisasi birokrasi. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu melibatkan mobilisasi massa PNS, apakah itu pegawai biasa, camat, kepala desa, lurah, dan lain-lain untuk memenangkan dirinya.

Keenam, Pemilikada rentan terhadap konflik antar elit politik yang melibatkan massa.

Ketujuh, penyeragaman tata cara Pemilukada seperti sekarang cenderung mengabaikan karakter masyarakat adat yang masih eksis.

Djoko Suyanto juga memberikan catatan, yakni: Pertama, dalam era supremasi hukum yang sedang kita tegakkan, posisi strategis MK dalam mengawal konstitusi dan demokrasi sangatlah penting.

Kedua, Pemilukada sebagai agenda permanen dalam tata pemerintahan kita yang menjadi penentu keberhasilan demokrasi di daerah, sekaligus sebagai penentu kualitas sosok kepala daerah, perlu dijaga bersama.

Ketiga, demokrasi yang sedang kita kembangkan dewasa ini memberi peluang dan menghargai kebebasan mengekspresikan aspirasi dan kehendak, baik secara perorangan maupun kelompok.

Ia juga menyampaikan bahwa perjalanan bangsa ini masih panjang, tantangan juga tak kurang, bisa dari dalam dan bisa dari luar dalam rangka memperkokoh kehidupan berdemokrasi dan ketahanan nasional kita.

Buku yang diterbitkan oleh Konstitusi Press (Konpress) tahun 2012 ini cukup memberikan pencerahan bagi perbaikan pelaksanaan Pemilukada ke depan.

Comments
1 Comments

1 komentar so far

Buku yg bagus. Semoga pilkada makin bagus sehingga menghasilkan walikota, bupati dan gubernur yg melayani rakyat.

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon