Selasa, 05 Juli 2016

Kala Pendatang Pergi

Pendatang Pergi

Tak seperi hari biasa. Di Terminal ubung, di Terminal Mengwi, di Bandara Ngurah Rai, di Pelabuhan Gilimanuk, di Pelabuhan Padangbai, di Pelabuhan Benoa penumpang membludak puluhan kali dari hari-hari biasa. Begitu banyak orang yang meninggalkan Pulau Dewata dalam waktu bersamaan.

Sementara itu, pemandangan berbeda tampak di pasar-pasar tradisional hingga super market. Penjual sepi. Pengunjung juga sepi. Keadaan Pulau Dewata tiba-tiba saja berubah.

Di jalan raya, terutama di Kota Denpasar, jalan raya menjadi longgar. Warung makan dan kedai minuman tutup. Tempat cukur, benkel, salon, tempat cuci motor, cuci pakaian dan tempat-tempat pelayananan jasa lainnya juga tak ketinggalan.

Banyak warga yang mengeluhkan keadaan ini. Meski masih bisa mencari alternatif lain, tetapi cukup banyak yang merasa ketergantungan.

Mau beli ini itu, serba sulit. Beginilah pemandangan di Pulau Bali saban tahun menjelang Lebaran tiba.

Penduduk pendatang, begitu mereka biasa di sebut. Sebutan ini sekaligus untuk mengidentifikasi dan membedakan dengan penduduk asli Pulau Bali yang mayoritas beragama Hindu.

Secara administratif, penduduk pendatang yang belum memiliki KTP Bali didata melalui KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman).

Meski pemberlakuan KIPEM masih meninggalkan persoalan, terutama perbedaan biaya administrasi yang diberlakukan di masing-masing tempat.

Tetapi, persoalan sesungguhnya bukan masalah biaya KIPEM. Masyarakat Indonesia umumnya sudah kebal dan terbiasa menghadapi kerumitan administrasi dan menghadapi berbagai judul pungutan.

Di balik itu semua, sesungguhnya ada sebuah kosa kata yang tak sempat terucap dengan lantang. Kata itu bernama “kesenjangan”. Tapi, syukur, belakangan ini ada seorang pemuda lokal yang gagah berani melantangkan kata-kata sumbang yang ragu diucapkan selama ini.

Dia bernama Arya Wedakarna. Nama lengkapnya panjang untuk dituliskan. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mendengungkan keberpihakannya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Bakhan tak ragu-ragu lagi ia mengajak krama (baca: warga) Bali untuk menolak Bank Syariat yang mulai bermunculan di Pulau Bali.



Ini berbicara persoalan ekonomi. Sektor informal telah dikuasai oleh pendatang. Banyak warga lokal yang mulai menyadari hal ini. Ada yang khawatir. Guru Besar Universitas Udayana Prof. Dr. I Made Kembar Sri Budhi, M.P., melalui Bali Post pada tanggal 24 Agustus 2012 mengatakan, dominasi pendatang dalam sektor informal terlihat dari banyaknya usaha yang tutup saat perayaan Idul Fitri.

”Pendatang akan terus mengincar sektor informal yang ada, karena krama Bali kurang meminati sektor tersebut. Untuk itu, momentum mudiknya para pendatang merupakan waktu yang tepat bagi krama Bali untuk menguasai sektor itu,” ungkap Sri Budhi.

Ada sebuah kesadaran baru untuk membangun ekonomi bagi masyarakat lokal. Beberapa tahun silam, Grup Bali Post, penguasa media lokal terbesar di Bali sudah pernah menggagas dan melaksanakan berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi karma Bali.

Grup Bali Post cukup gencar melakukan pembinaan UMKM karma Bali, mendirikan koperasi, dan melaksanakan berbagai bentuk kursus ketrampilan berusaha untuk karma Bali.

Dan yang paling menarik adalah menggagas yang namanya Bakso Krama Bali. Tapi, entah apa yang terjadi. Belakangan ini mulai samar-samar terdengar.

Setelah melewati masa-masa indah lebaran bersama sanak saudara di kampung halaman, beberapa hari kemudian, mereka yang pergi akan kembali lagi ke Pulau Dewata. Jumlahnya akan semakin meningkat.

Cerita sukses di Pulau Dewata ternyata cukup memikat hati sanak saudara yang lain untuk ikut mengadu nasib. Satu orang yang pulang akan kembali lagi dengan seorang atau lebih saudara ke Pulau Bali.

Dalam mengantisipasi serbuan pendatang baru, pemerintah lokal selalu saja sibuk dengan jurus usang yang tak pernah berganti setiap tahun: tingkatkan pemeriksaan identitas penduduk pendatang di masing-masing pelabuhan penyeberangan.

Jangan ragu-ragu untuk mengembalikan ke daerah asal bagi mereka yang tak punya identitas jelas. Tingkatkan operasi pemeriksaan identitas penduduk di tiap-tiap Banjar. Pemilik koks-kosan harus waspada terhadap pendatang, jangan asal tampung.

Itu lagi. Itu lagi. Dan itu lagi. Padahal persoalan sesungguhnya bukan itu.

Mulai detik ini, seharusnya pemerintah daerah mengumandangkan keadaan darurat. Berikan aba-aba yang jelas kepada aparat.

Galang seluruh kekuatan Kepolisian Daerah Bali, minta bantuan TNI, tambah pasukan Hansip, gerakkan seluruh kekuatan Pecalang. Bila masih kurang juga, minta bantuan Ormas yang sedang marak di Bali. Menwa dan Pramuka, bila perlu.

Setelah semua pasukan lengkap, kemudian lakukan razia besar-besaran terhadap penduduk asli Bali. Bila perlu lakukan penggeledahan. Periksa! Periksa! Dan periksa lagi!

Apa sesungguhnya yang hilang dalam diri penduduk lokal hingga begitu jauh ditinggalkan oleh pendatang dalam bidang ekonomi.

Setelah semua yang hilang itu ditemukan kembali dalam diri penduduk lokal, maka kosa kata “kesenjangan” yang ragu diucapkan, lambat laun akan pudar dengan sendirinya. Semoga! (MK)

Ilustrasi : www.rri.co.id

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon