Rabu, 08 Juli 2015

Peran Partai Politik Minim dalam Kajian Kebijakan Pariwisata Bali

Ilustrasi: Tanah Lot menjadi destinasi wisata utama di Bali.
Prolog

Dalam tatanan pemerintahan negara yang menganut sistem demokrasi, segala kebijakan di berbagai sektor pembangunan niscaya berangkat dari aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat terhadap pembangunan yang dimaksud mengandung harapan, keinginan, tujuan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Paling tidak, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, ada tiga lembaga kenegaraan yang melaksanakan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Lembaga eksekutif berfungsi sebagai pelaksana pembangunan secara umum. Lembaga legislatif berfungsi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, menentukan anggaran pembangunan dan melaksanakan pengawasan pembangunan. Sedangkan lembaga yudikatif berfungsi sebagai penegak hukum.

Untuk mengurai politik dan kebijakan kepariwisataan di Bali, maka akan diuraikan terlebih dahulu apa itu politik.

Politik secara umum dapat dijelaskan sebagai sebuah kekuatan atau kekuasaan yang bersumber dari legitimasi rakyat untuk memimpin sebuah pemerintahan di bergai tingkatan.

Legitimasi rakyat diperoleh melalui berbagai kontestasi politik yakni pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan aturan ketatanegaraan kita saat ini, anggota DPRD yang duduk dalam legislatif merupakan kader-kader partai politik yang terpilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Kepala Daerah merupakan calon terpilih yang dicalonkan oleh Partai Politik ataupun calon perseorangan (independen).



Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan eksekutif adalah sebuah momentum atau kontrak politik yang berlangsung antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPRD maupun kepala daerah yang akan memimpin sebuah daerah.

Dalam proses pemilihan tersebut, rakyat akan memilih figur dan atau partai politik yang memiliki visi dan misi pembagunan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Proses pemilihan ini merupakan jembatan awal sebagai saluran aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, setelah terpilih dan memegang jabatan, penguasa eksekutif dan legislatif sepanjang berkuasa dan memerintah, dalam melaksanakan pembagunan tetap harus bersumber dari aspirasi masyarakat.

Partai politik sebagai instrumen politik yang akan mencetak kader-kader politik yang akan duduk dalam pemerintahan seyogyanya menjadi dapur untuk mengolah berbagai kebijakan di berbagai bidang pembangunan.

Hal tersebut juga berlaku di tiap-tiap daerah. Fraksi-fraksi dalam DPRD sebagai perpanjangan tangan partai politik harus bekerja menyerap aspirasi masyarakat di daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunan.

Partai Politik, Pemerintah Daerah dan Pariwisata Bali


Berdasarkan prolog di atas, telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagaimana korelasi antara politik dengan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan secara khusus bagaimana korelasi antara partai politik, pemerintah daerah dan kebijakan di bidang kepariwisataan di Pulau Bali.

Sebagaimana diketahui, bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi penyumbang devisa negara terbesar di sektor pariwisata. Perekonomian masyarakat Bali pun secara umum sangat tergantung dari sektor pariwisata.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang pariwisata harus betul-betul mengandung nilai kemanfaatan dan keberlanjutan dari berbagai aspek.



Kebijakan di bidang pariwisata terwujud dalam bentuk regulasi, penganggaran dan program-program pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur di bidang pariwisata.

Idealnya, pemerintah baik legislatif maupun eksekutif di daerah yang lahir dari partai politik seharusnya tetap menjadikan partai politik sebagai dapur untuk mengolah berbagai kebijakan di bidang pariwisata.

Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, sejauh mana institusi partai politik baik di tingkat pusat maupun di wilayah Bali melakukan telah dan kajian-kajian yang bermanfaat sebagai acuan dalam melahirkan kebijakan di sektor pariwisata oleh kader-kadernya yang memegang kekuasaan di daerah.

Menurut penulis, selama ini partai politik belum maksimal dalam melakukan telaah berbagai kebijakan pembangunan secara umum, maupun pembangunan di bidang pariwisata secara khusus.

Apabila partai politik di daerah telah memiliki kajian dan telaah yang komprehensif terhadap sektor pariwisata, maka selanjutnya hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD dalam mengambil kebijakan di bidang pariwisata.

Kebijakan di bidang pariwisata yang berkaitan dengan peraturan daerah, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pembagunan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Begitu pula Kepala Daerah, atas dukungan partai politik yang mengusungnya, ia mendapatkan sokongan kajian-kajian yang mumpuni sebagai dasar untuk melahirkan berbagai kebijakan di sektor pariwisata. Dengan demikian kebijakan tersebut juga mendapatkan legitimasi secara politik.

Kebijakan yang mendapat legitimasi secara politik tentu akan menajdi kebijakan yang sangat kuat. Sebaliknya kebijakan yang tak mendapatkan legitamasi secara politik menajdi kebijakan yang lemah. Kebijakan yang lemah akan melahirkan polemik yang justeru akan menghambat terlaksananya pembangunan di bidang pariwisata.

Pada kenyataannya, institusi partai politik sendiri masih sangat lemah dalam melakukan kerja-kerja sebagai dapur untuk mengolah kebijakan pembagunan untuk kader-kadernya yang duduk di eksekutif maupun legislatif.



Partai politik lebih dominan hanya melakukan kerja-kerja politik pada saat pemilihan. Tidak heran ketika akhirnya berbagai kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang sangat prematur.

Penutup

Pada dasarnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di bidang pariwisata memiliki korelasi yang cukup erat kaitannya dengan latar belakang politik yang menyertainya.

Oleh sebab itu, institusi partai politik di daerah Bali selain menjalankan kerja-kerja politik praktis untuk memenangkan pertarungan politik, juga harus melakukan kajian-kajian pembagunan sektor pariwisata di Bali. Sebab harus diakui sektor pariwisata saat ini menjadi sektor vital perekonomian masyarakat Bali.

Meskipun institusi partai politik di daerah saat ini belum melakukan telaah kritis terhadap pembagunan sektor pariwisata, namun ke depan institusi partai politik dituntut bekerja lebih keras untuk menghasilkan telaah kritis. Partai politik yang mampu melakukan hal tersebut tentu akan mendapatkan legitimasi yang cukup kuat dari masyarakat Bali yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

Terakhir, sebagai pemunup, kita semua tentu berharap berbagai kebijakan di sektor pariwisata Bali lahir dari kebijakan yang mengakar. Kebijakan yang mengakar adalah sebuah kebijakan yang berangkat dari aspirasi masyarakat.

Partai politik sebagai instrumen yang menjadi pintu gerbang komunikasi politik antara masyarakat dengan kader-kader partai yang memegang jabatan politik di daerah agar dapat memaksimalkan peranya.

Maka, dengan demikian antara pemabunganan sektor pariwisata dengan masyarakat Bali sebagai penerima manfaat tidak terpisahkan oleh jurang kesenjangan. Semoga!

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon