Jumat, 10 Mei 2013

Memotret Pelaksanaan JKBM dalam Bingkai HAM

Kartu JKBM
Begitu banyak orang menghabiskan kesehatan mereka untuk mendapatkan kekayaan, dan kemudian harus menghabiskan kekayaan mereka untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka. (A.J. Reb Materi)


Pengantar

Hak atas kesehatan merupakan bagian utuh dari Hak Azasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan setiap warganya. Keasehatan adalah keadaan kesejahteraan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajad kemanusiaan. Tanpa kesehatan, orang menjadi tidak sederajad secara kondisional. Tanpa kesehatan pula, seseorang tak akan mampu memperoleh hak-hak yang lain. Dengan demikian, kesehatan menjadi salah satu takaran, selain aspek pendidikan dan ekonomi.

Di era semangat otonomi dewasa ini, kewenangan pembangunan yang dulu sepenuhnya berada di kendali pemerintah pusat, kini sebahagian besar kewenangan tersebut diemban oleh masing-masing daerah. Undang-undang memberikan keleluasaan kepada daerah.

Pasal 1 (h) UU No. 32 Th. 2004 menegaskan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengaan peraturan perundang-undangan. Daerah mempunya wewenang di seluruh sektor kehidupan, kecuali 5 (lima) hal, yakni: bidang Pertahanan dan Keamanan; bidang Politik Luar Negeri; bidang Moneter dan Fiskal; bidang Agama; dan bidang Pendidikan.

Berlandaskan pada semangat otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali, sejak periode kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika (2008 – 2013) telah merumuskan dan melaksanakan konsep pembangunan daerah dalam bidang kesehatan. Program tersebut dikenal dengan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). JKBM sebagai program yang lahir dari kebijakan pemimpin publik yang diraih dari proses politik demokrasi, maka tak ayal jika JKBM juga sarat dengan perdebatan.

Perdebatan mengenai program JKBM nampaknya tidak lagi taat pada kaidah-kaidah sebuah perdebatan sebagai sebuah proses ilmiah—di mana seharusnya kritik esensi dalam rangka mengkonstrusi kebenaran untuk kemaslahatan hajat hidup orang banyak menjadi tujuan. Tetapi, rupanya kritik dan perdebatan telah memasuki arena politik. Akibatnya, esensi semakin tenggelam dalam lorong-lorong gelap kepentingan sesaat.

Karya tulis sederhana ini, tentu tak hendak larut dalam perdebatan bernuansa kepentingan sesaat. Apalagi perdebatan yang bernuansa politik. Dan penulis menyadari sepenuhnya: untuk mengupas program JKBM secara menyeluruh, tentu membutuhkan waktu yang relatif lama, energi dan biaya yang cukup besar, serta proses penggalian informasi secara komprehensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis membingkai potret pelaksanaan JKBM dalam batas implementasi Hak Azasi Manusia di bidang kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pembahasan mengacu pada tiga kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan HAM di bidang kesehatan, yakni kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi HAM di bidang kesehatan. Tiga aspek tersebut dirumuskan sebagai pedoman sekaligus sebagai batasan dalam melakukan pembahasan selanjutnya.

Selayang Pandang JKBM

Berdasarkan informasi yang dirilis situs resmi Pemerintah Provinsi Bali, program Jaminan Kesehatan Bali Mandara atau yang dikenal dengan singkatan JKBM adalah program yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Bali. Melalui JKBM diharapkan meningkatkan cakupan masyarakat Bali yang mendapatkan pelayanan kesehatan serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. JKBM diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan. Pelayanan dilaksanakan di seluruh Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintahan di seluruh Bali.

Tidak tanggung-tangung, Pemerintah Provinsi Bali menggelontorkan dana hingga milyaran rupiah demi menyukseskan program ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareha (APBD) provinsi yang dialokasikan untuk sebesar Rp 100 milyar, pada tahun 2010, dan 2011. Sementara dana pendamping dari pemerintah kabupaten/ kota se-Bali sesuai dengan kemampuan daerah, pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing berjumlah Rp.81,254 milyar.

Anggaran JKBM semakin ditingkatkan. Pada tahun 2012, melalui APBD provinsi Bali dianggarkan Rp.104,272 milyar, dan pendampingan pemerintah kabupaten/ kota se-Bali berjumlah Rp.88,484 milyar. Ditambah lagi pada APBD perubahan tahun 2012, program JKBM ini kembali dianggarkan tambahan dana sebesar Rp.44,173 milyar. Jadi pada tahun 2012, total Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan dana untuk program JKBM sebesar Rp.236,930 milyar.

Jumlah masyarakat Bali dari tahun ke tahun yang menggunakan layanan JKBM semakin meningkat. Hal tersebut dapat diamati dari grafik angka keterjangkauna program ditunjukan oleh jumlah peserta/ pasien yang dilayani pada Puskesmas dan Rumah Sakit se-Bali. Pada tahun 2010 sebanyak 2.535.886 jiwa. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 2.936.886 jiwa.

JKBM dan Penghormatan Hak Kesehatan

Bentuk penghormatan terhadap HAM, khususnya HAM di bidang kesehatan memang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penghormatan juga tak dapat dinilai dari sudut pandang norma positif. Sebab penghormatan berada dalam ranah etika. Ia berada dalam ranah rohaniah. Ia berangkat dari kesadaran jiwa. Sadar sesadar-sadarnya, bahwa kala ia diabaikan menimbulkan rasa bersalah atau penyesalan. Penghormatan sepadan dengan norma sopan santun yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kontek JKBM, apakah ini telah cukup memenuhi penghormatan terhadap HAM kesehatan atau tidak? Maka dapat dinilai dari niat baik dan etika pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Mengukur niat juga sebetulnya sesuatu yang relatiif dan abstrak. Melainkan niat tersebut dapat dikomparasikan dengan perbuatan maupun perkataan sebelum, pada saat, maupun setelah perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan.

Sebagai penjelasan untuk mengukur bentuk penghormatan ini, penulis akan menggunakan perbandingan menilai niat atau unsur kesengajaan dalam konteks hukum pidana. Contoh kasus: seorang perempuan jatuh ke dalam jurang. Apakah jatuhnya perempuan tersebut terdapat niat atau kesengajaan atau tidak? Maka dapat dilihat dari serangkaian peristiwa berupa perbuatan maupun perkataan perempuan tersebt sebelum peristiwa. Misalnya, apakah ada konflik dengan pihak lain yang menyebabkan ia putus asa kemudian bunuh diri. Bagaimana cara ia jatuh? Kesimpulannya tergantung dari berbagai peristiwa dan latar sebelumnya.

Lantas bagaimana dengan JKBM. Siapa yang harus dinilai? Oleh karena program JKBM berada dalam ruang lingkup pemerintah Provinsi Bali, maka represetansi pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur Bali yakni Made Mangku Pastika. Sampai di sini, kita selanjutnya dapat membedah serangkaian peristiwa sebelum maupun pada saat JKBM dijalankan.

Dalam sebuah dokumen terkait dengan pencalonan diri Made Mangku Pastika pada Pemilukada Provinsi Bali periode 2008-2013, penulis mencatat sebuah pernyataan dari Made Mangku Pastika sebagai berikut:

…Sebagai putra Bali, sudah pasti saya sangat mencintai Bali. Saya berikhtiar mencurahkan segala potensi yang saya miliki, demi memperbaiki dan membangun masa depan Bali yang lebih baik. Berangkat dari niat yang tulus dan semangat pengabdian diri, saya dengan sungguh sungguh ingin berpartisipasi dalam proses pemilihan Gubernur Bali periode 2008-2013…

Kemudian, dokumen yang lain sebagai sumber referensi adalah berita yang dimuat oleh harian Bali Post pada hari senin, 4 Februari 2008:

…Mangku Pastika menyatakan siap memajukan Bali. Sesuai visi dan misinya, ia ingin mewujudkan Bali yang Mandara. Seperti apa Bali yang Mandara tersebut? Bali yang Mandara merupakan singkatan dari maju, aman, damai dan sejahtera. Bali harus maju sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tidak meninggalkan kebaliannya. Bali aman, di mana tersirat terciptanya keamanan, kedamaian dan keselamatan...

Secara eksplisit memang tidak pernah disebutkan akan membuat program yang bernama JKBM. Sebab JKBM adalah sebagai implementasi teknis dari kecintaan yang bersangkutan terhadap masyarakat Bali. JKBM berangkat dari niatan yang bersangkutan untuk mensejahterakan masyakat Bali. Dan sektor kesehatan adalah bagin utuh dari faktor-faktor untuk mengukur indeks kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ulasan tersebut, bertolak dari segala peristiwa sebelum pelaksanaan program JKBM yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan Gubernur Bali sebagai kepala daerah Provinsi Bali, dapat disimpulkan telah dimulai dari niatan baik untuk memajukan sektor kesehatan. Dan ketika niat baik itu diterjemahkan sebagai bentuk penghormatan, maka dapat disimpulkan Gubernur Bali telah melakukan penghormatan terhadap HAM di bidang kesehatan.

JKBM dan Perlindungan Hak Kesehatan

Kewajiban utama pemerintah untuk memberikan perlindungan hak kesehatan adalah melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan serta panduan untuk melindungi masyarakat serta lingkungan. Mengontrol dan mengatur pemasaran, pendistribusian substansi yang berbahaya bagi kesehatan seperti tembakau, alkohol dan lain-lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional yang diketahu berbahaya bagi kesehatan.

Perlindungan terhadap kesehatan lebih kepada sebuah upaya preventif tehadap berbagai ancaman yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagaimana diakui oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dalam acara debat kandidat Gubernur yang diselenggarakan oleh TV One pada tanggal 4 Mei 2013, bahwa JKBM memang bukan program di bidang kesehatan yang bersifat preventif. Berbagai upaya preventif dilaksanakan melalui berbagai program lain oleh Dinas Kesehatan.

Perlindungan hak kesehatan juga tidak sebatas langkah-langkah preventif penyakit. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program layanan kesehatan. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang melakukan upaya untuk menghambat akses layanan kesehatan untuk masyarakat. Dalam program JKBM misalnya, masih dijumpai aparat dilapangan yang patut diduga secara sengaja tidak memberikan layanan administrasi secara maksimal terhadap hak warga mendapatkan kartu JKBM.

Cakupan wilayah jaminan kesehatan masyarakat Bali melalui JKBM ke depan perlu diperluas. Tidak lagi sebatas jaminan terhadap layanan pada tingkat kuratif, tetapi perlu memberikan jaminan melalui upaya preventif. Jaminan pada tahap preventif sebetulnya jauh lebih efektif ketimbang jaminan pada tahap kuratif. Dengan melakukan upaya preventif secara bertahap dan berkesinambungan akan mendongkrak tingkat kesehatan masyarakat.

JKBM dan Pemenuhan Hak Kesehatan

Pemenuhan hak atas kesehatan bukanlah berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.

Sehingga hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.

JKBM merupakan sebuah program terobosan Pemerintah Provinsi Bali di bidang kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Bali. Melalui program ini pemerintah telah berupaya memberikan layanan sebaik-baiknya. Pemenuhan hak atas kesehatan ini tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah.

Fasilitas pelayanan kesehatan melalui JKBM di Puskesmas antara lain: (1) Rawat jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jejaringnya baik di dalam maupun luar gedung; (2) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas perawatan; (3) Persalinan normal yang dilaksanakan di Puskesmas non perawatan/bidan di desa/polindes/di rumah pasien/praktek bidan swasta; dan (4) Pelayanan gawat darurat (emergency).

Selain di Puskesmas, JKBM juga memberikan jaminan untuk layanan, antara lain: (1) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan di poliklinik spesialistik Rumah Sakit Pemerintah yang merupakan jejaring JKBM; (2) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang kelas III Rumah Sakit Pemerintah; dan (3) Pelayanan gawat darurat (emergency).

Seluruh layanan tersebut memang belum mencakup seluruh aspek kebutuhan kesehatan masyarakat. Ini bukan berarti bahwa pemerintah belum memenuhi hak atas kesehatan, sebab kewajiban pemerintah tersebut juga paralel dengan kemampuan keuangan pemerintah. Bisa jadi, segala layanan tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Bali.

Kesimpulan

Indikator dipenuhinya hak atas kesehatan adalah adanya progressive realization atas tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. Implementasi hak atas kesehatan melalu JKBM telah memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan dan kualitas. Telah terpenuhinya hak atas kesehatan yang menjadi kewajiban negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik pada tingkat pelaksana (commission) maupun pembiaran (omission).

Dalam perjalanannya JKBM menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor gagap program aparat pelaksana lapangan, semisal: masih berbelit-belitnya proses administrasi pelayanan. Hal semacam ini menyebabkan masyarakat/pasien merasa dinomorduakan. Faktor ini terjadi pada awal-awal pelaksanaan program. Perlahan-lahan telah dilakukan pembenahan melaui penataan dan penyuluhan terhadap petugas lapangan.

Kedua, faktor politik. Faktor politik yang dimaksud adalah adanya unsur kesengajaan atau upaya-upaya menggagalkan program dari pihak-pihak tertentu yang berseberangan visi politik dengan pemimpin daerah selaku pencetus JKBM. Upaya tersebut dilakukan dengan beragam cara, baik melalui pernyataan-pernyataan yang menyudutkan JKBM maupun melalui tindakan-tindakan yang patut diduga terdapat unsur kesengajaan melalui penghabatan pelayanan administrasi. Contohnya, terdapat aparat desa yang tak segera membagikan kartu JKBM kepada warganya.

Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sebagai langkah terobosan Pemerintah Provinsi Bali perlu kesungguhan dari aparat pemerintah di lapangan serta partisipasi semua pihak baik itu masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat senantiasa meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi JKBM. Dengan demikian, hak atas kesehatan dapat terpenuhi yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak positif dalam pembangunan masyarakat Bali.
Tulisan ini mendapat penghargaan sebagai karya terbaik, kategori umum, versi Bali Journalist Award 2013 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Bali pada bulan Mei 2013. Tema yang diangkat berkaitan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Bali.
 Daftar Pustaka
  1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Repubuplik Indonesia tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  5. Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2001; Menuju Indonesia Sehat 2010, Jakarta 2002.
  6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1202/MENKES/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Penetapan Pedoman Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat.
  7. Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia
  8. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
  9. Konvenan Internasional tentan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  10. Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
  11. Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita;
  12. Konvenan Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
 Gambar : www.nusabali.com

    Comments
    0 Comments

    Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
    EmoticonEmoticon