Selasa, 16 April 2013

Pemimpin Berperspektif Gender

Ilustrasi Kesetaraan Gender
Perubahan arus politik pasca kejatuhan rezim otoriter tahun 1998 telah memberi banyak harapan terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia. Keran-keran demokrasi yang selama ini tertutup rapat, kini terbuka lebar. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Berbagai aturan lama yang membatasi, kini telah digantikan dengan aturan-aturan yang lebih akomodatif. Termasuk mengakomodir kesempatan perempuan untuk tampil di panggung politik. Dalam beberapa undang-undang telah menyebutkan secara gamblang hak afirmatif perempuan. Hak afirmatif ini mengharuskan adanya komposisi keterlibatan perempuan dalam jumlah tertentu pada setiap penjaringan untuk kedudukan politik maupun pejabat publik; semisal penjaringan calon legislator dan komisioner tertentu.

Hak afirmasi ini dapat dipahami sebagai sebuah pemantik awal untuk menggairahkan semangat partisipasi perempuan dalam panggung sosial politik. Sebab semangat perempuan telah ditidurkan berabad-abad oleh dominasi kekuasaan laki-laki. Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, perempuan memang selalu berada dalam posisi nomor dua. Dalam pergaulan sosial maupun politik, hak-hak perempuan selalu ditempatkan dibawah posisi laki-laki. Perempuan masih dipandang sebagai subordinat kekauasaan laki-laki. Kultur bangsa kita mengamini keadaan yang demikian sebagai hal yang dianggap wajar dan biasa.

Dalam rangka menjaga keseimbangan partisipasi perempuan dalam pentas sosial politik, tentu tak cukup hanya dengan melahirkan auturan sebanyak mungkin untuk mengakomodir kepentingan perempuan. Namun, yang tak kalah penting adalah melakukan sebuah upaya sosial kebudayaan untuk merubah cara pandang masyarakat kita terhadap keterlibatan perempuan dalam urusan sosial politik. Mengandalkan penegakkan hukum tanpa kesadaran sosial yang tinggi hanya akan melahirkan aturan yang sia-sia belaka.

Sudah sering kita mendengar keluhan pimpinan partai politik di setiap tingkatan; betapa susahnya memenuhi kuota 30% perempuan dalam penjaringan calon legislatif. Pelibatan perempuan dilakukan oleh partai politik di beberapa kesempatan terkesan dipaksakan demi memenuhi ketentuan undang-undang. Permasalahan seperti ini dapat ditafsirkan sebagai ketidaksiapan, bukan hanya partai politik, tetapi semua unsur masyarakat dalam memepersiapkan diri melaksanakan niat baik dari aturan hukum.

Di tengah keputus-asaan bangsa mendorong partisipasi penuh perempuan dalam pentas sosial politik, kita juga punya kisah sukses akan hadirnya perempuan di puncak-puncak kedudukan politik. Kita pernah dipimpin oleh presiden perempuan. Ada provinsi yang dipimpin oleh gubernur perempuan. Begitu pula beberapa kabupatn/kota pernah dipimpin oleh perempuan. Demikian pula kursi anggota legislatif mulai tampak dihiasi srikandi-srikandi politik. Namun demikian, menjadi pertanyaannya adalah: sejauh mana perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan setelah perempuan duduk di puncak-puncak kekuasaan politik?

Perempuan di puncak kekuasaan politik dan perubahan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan, tentu akan menjadi sebuah tema kajian yang manarik. Sebelum mendapat pilahan-pilahan hasil kajian tersebut, dalam waktu yang sama kita dihadapkan pada pertanyaan: apakah untuk melahirkan kebijakan yang berperspektif gender memerlukan keterlibatan penuh kuata afirmasi perempuan, atau yang kita butuhkan sebetulnya pemimpin, boleh siapa pun, laki-laki atau perempuan yang berpespektif gender?

Perhelatan demokrasi datang silih berganti menyibukkan kita pada sebuah demokrasi prosedural. Representasi keterlibatan perempuan di atas panggung politik, kita yang sibuk kemudian menilainya dengan angka-angka. Seberapa besar jumlah perempuan yang berhasil memasuki ruang itu. Mendapat angka besar membuat kita merasa puas. Seakan-akan tujuan pelibatan perempuan di ranah politik telah tercapai. Dan, kita abai pada kerja-kerja mempersiapkan kaum perempuan yang tangguh dan matang untuk menjadi pemimpin.

Tahun ini disebut tahun politik. Segala kekuatan politik, utamanya partai politik sebagai kontestan Pemilu 2014 tengah mempersiapkan diri; menyatukan kekuatan, meluaskan isu-isu strategis, memperkenalkan calon legislatif, memperkenalkan tanda gambar, melakukan berbagai upaya untuk merebut perhatian pemilih.

Begitu pula bagi mereka yang berambisi menjadi calon presiden, sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk menyewa jasa survey untuk mengukur kepantasan diri. Tahun ini menjadi milik politisi untuk beradu nasib di tahun 2014. Namun tahun 2014 sesungguhnya menjadi tahun yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari. Termasuk nasib keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Kita banyak berharap: mereka yang terpilih di tahun 2014 memiliki perspektif gender dalam menentukan setiap kebijakan. Utamanya kita berharap pada siapapun yang terpilih sebagai presiden berikutnya. Ia diharapkan mampu mengimplementasikan pembangunan yang berkeadilan gender. Implementasi tentu berangkat dari perspektif yang bersangkutan tentang gender.

Perspektif yang ada di kepala pemimpin tentu tak muncul begitu saja seperti orang suci menerima wangsit. Dibutuhkan persinggungan-pesinggungan calon pemimpin dengan wacana gender. Memerlukan ruang-ruang komunikasi intens antara calon pemimpin dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan gender. Pada pokoknya, perhatian dan peranserta semua unsur masyarakat diperlukan guna mendorong lahirnya pemimpin yang berperspektif gender. Semoga.

Ilustrasi [google]
Denpasar, 16 April 2013

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon