Kamis, 14 Maret 2013

Memperjuangkan Hak-hak Babu

Ilustrasi ekspresi marah.
Siang itu matahari bersinar terang di Kota Bima. Aku memasuki sebuah warung untuk memenuhi tuntutan perut yang semakin mengaung. Tapi sayang—sebuah adegan di depan mata, di warung itu, tiba-tiba meluluh-lantahkan selera makanku.

Seorang babu alias pekerja di warung itu dimarahi habis-habisan oleh bosnya, lantaran terlambat mengabil persediaan nasi dari dapur induk di warung sebelah, yang juga milik bosnya. Tak hanya kesalahannya itu saja yang jadi sasaran. Tetapi, kesalahan yang lain, kesalahan yang lalu-lalu juga diungkit kembali.

Bos mau tampil sempurna di hadapan pelanggan. Ia tak mau pelanggan kabur gara-gara kelamaan menunggu sajian. Jangan sampai karena kesalahan si babu, usaha yang dirintisnya sejak muda jadi hancur. Tetapi, sayang, tampil prima yang diinginkan bos, tak dibarengi etika yang baik.

Di dahului aku, satu per satu pelanggan pun kabur. Ada juga yang memilih bertahan, mungkin menjaga perasaan pemilik warung. Bagi aku, tak ada ampun bagi manusia-manusia tak beretika.

***
Pengalaman di atas menggiring pikiranku untuk mengupas lebih dalam mengenai hak-hak babu. Saya sengaja menggunakan termonologi “babu” dan “bos”, sebab pengertian kedua terminologi ini berbeda dengan pengertian “buruh” dan “pengusaha” seperti yang diterangkan dalam undang-undang perburuhan. Nasib buruh lebih baik ketimbang babu.

Hubungan buruh dengan pengusaha setidak-tidaknya masih dalam ambang batas hubungan yang beradab dan manusiawi. Hubungan di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak dilindungi undang-undang. Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka pihak lain dapat melakukan penuntutan. Undang-undang telah menyediakan jalur-jalur penuntutan.

Bila menengok kembali pengertian perbudakan dimana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (budak) oleh orang lain yang biasanya untuk keperluan tenaga kerja dan seksual, maka dapat dipastikan, babu sebagai praktek perbudakan era terkini.

Istilah babu lazim dipakai untuk perempuan sebagai pembantu di rumah tangga orang lain. Babu yang saya maksud adalah babu sebagai simbol ketidak-setaraan hubungan kerja sama. Babu kemudian ditujukan bagi setiap orang yang bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain, lebih dari hubungan pekerjaan. Lebih tepat disebut sebagai penghambaan.

Semestinya wilayah pekerjaan babu dapat dijangkau sebagai mana pekerjaan buruh dalam undang-undang, tetapi kenyataan rupanya berkata lain--ada dinding kuasa majikan pada babu yang sulit ditembus undang-undang.

Semua sepakat, perbedaan rejeki itu sudah takdir di luar nalar manusia. Semua sudah ada yang mengaturnya—di luar kuasa dan kehendak manusia. Sepakat tak sepakat, kenyataan yang tampak memang demikian adanya. Ada orang kaya, ada pula orang miskin. Ada pejabat tinggi, ada rakyat jelata.

Namun, satu hal yang belum tentu saya sepakati adalah perbedaan kesempatan. Tak elok rasanya, bila perbedaan kesempatan juga dikatakan sebagai takdir. Kesempatan dan takdir berbeda. Takdir melibatkan relasi manusia dengan sesuatu di luar nalar manusia. Sementara, kesempatan melibatkan relasi manusia dengan manusia. Ini berarti, bahwa takdir tak dapat dirubah. Apalagi diramalkan. Sedangkan kesempatan dapat direkayasa sedemikian rupa juga dapat diprediksi.

Contoh kasus. Seorang kepala dinas dan sopir pribadinya telah terikat dalam relasi kerja sama selama belasan tahun. Penghasilan jelas berbeda. Penikmatan kehidupan jelas berbeda.

Pada suatu hari pemerintah setempat melakukan pelelangan sewa tanah pertanian. Kepala dinas pikir ia butuh pendapatan tambahan. Ia ikut peserta tender. Meski menggunakan nama orang. Nanti akan ada orang lain pula yang dibayar untuk mengolah lahan itu. Ia tinggal menyediakan ongkos, benih dan berbagai keperluan.

Diam-diam, sopir juga ikut mendaftar sebagai peserta lelang. Sopir pikir, bila ia memenangkan tender, ia akan garap sendiri disela-sela pekerjaannya sebagai sopir. Ia berharap hidupnya berubah setelah panen tiba. Sebab ia tak mungkin menjadi sopir sampai akhir hidupnya.

Alhasil. Kepala dinas memenangkan lelang. Sopir tak dapat kesempatan. Relasi kepala dinas kuat. Panitia pelelangan, begitu menerima surat penawaran rekomendasi kepala dinas, langsung diletakkan di rak khusus penawar prioritas. Sementara surat penawaran si sopir, langsung dilempar di keranjang penawar cadangan.

Hasil akhirnya. Pendapatan kepala dinas semakin berlipat ganda dan tak perlu khawatir setelah pensiun. Simpanan sudah banyak. Tanah menyebar dimana-mana. Sementara sang sopir tak bisa membayangkan nasib dirinya juga nasib keluarga setelah ia pensiun sopir nanti.

Maka, dalam teori pembentukan negara sebagai kontrak sosial. Setebal apa pun dinding kuasa yang memenjarakan para babu. Maka isi kontrak membenarkan, bahwa negara dapat melakukan upaya paksa.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur persamaan kesempatan sebaik-baiknya. Sehinga menikmati kebahagian hidup dan menanggung penderitaan hidup, bukanlah lantaran takdir yang diwarisi permanen. Miskin itu, bukan kutukan turunan.

Terakhir. Yang terpenting, negara mengatur sebaik-baiknya agar relasi kerja setiap warga negara dengan pihak manapun adalah hubungan atas dasar saling membutuhkan. Bos dan babu memang sudah terlanjur hadir sebagai produk masyarakat feodal. Adalah tugas negara memberangus produk-produk kadaluarsa. Sebab, jika tidak, membahayakan “kesehatan” masyarakat.

Ilustrasi: google image

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon