Jumat, 01 Maret 2013

Dinamika Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum – Unud

Kehidupan kampus ibarat sebuah miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia memikiki alat kelengkapan tata pemerintahan. Suatu negara baru dapat mejalankan fungsinya bila telah tercipta sebuah sistem pemerintahan yang seimbang.

Dalam sebuah negara demokrasi, sistem pemerintahan cenderung menggunakan sistem triaspolotical. Sitem ini terdiri dari lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan, lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan dan lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi penegakkan supremasi hukum.

Bila masing-masing lembaga tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan seimbang maka kehidupan berdemokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam kehidupan kampus Fakultas Hukum dinamika lembaga kemahasiswaan adalah suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Fakultas Hukum sendiri. Di sini penulis tidak akan memaparkan sejarah lembaga kemahasiswaan masa silam secara mendetail, tetapi mencoba menyoroti bagaimana fenomena kekinian.

Seiring dengan eforia reformasi dalam tubuh lembaga kemahasiswaan FH pun terjadi gejolak yang menuntut perubahan, baik yang menyangkut hal-hal yang bersifat konseptual maupun yang bersifat teknis. Sejak Konggres Mahasiswa Fakultas Hukum Unud tahun 1998, mulai muncul suatu warna baru dalam tatanan Lembaga Kemahasiswaan.

Sebelumnya Lembaga Eksekutif yang dikenal dengan nama Senat Mahasiswa Fakultas Hukum berubah nama menjadi Komite Mahasiswa Fakultas Hukum (KMFH). Sedangkan lembaga legislatif menggunakan nama Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

Sebelumnya Lembaga Pers Mahasiswa Kertha Aksara (KAFH) yang secara struktural berada dibawah kendali senat, memisahkan diri sebagai suatu lembaga yang independen. Langkah ini bisa dimaklumi mengingat perlunya keidependensian sebuah lembaga pers.

Dengan demikian dalam Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum (LMFH) Unud sejak saat itu terdiri dari tiga lembaga kemahasiswaan yang diakui yakni, KMFH, BPM dan KAFH. Masing-masing lembaga tersebut memberikan pertanggungjawaban dalam Konggres Mahasiswa sebagai forum tertinggi mahasiswa Fakultas Hukum yang diadakan setiap satu kali dalam setahun.

Dan kini tuntutanya berbeda. Hal ini muncul ketika adanya fenomena lembaga kemahasiswaan dalam program ekstensi dimana sejak tahun 1999 telah membentuk lembaga eksekutif dengan nama Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi (HMPE). Ini memang sebuah fenomena di luar perkiraan.

Bila ditijau secara historis bahwa filosofi pendirian program ekstensi sendiri disediakan bagi mereka yang telah bekerja. Pada pagi hari mereka bekerja sedangkan kuliah dilakukan pada sore hari. Dengan kondisi paroh waktu seperti ini ,mahasiswa ekstensi tentunya tidak memiliki waktu luang untuk berkecimpung dalam lembaga kemahasiswaan.

Entah dari mana semua ini bermula. Dalam sejarah perjalananya kemudian Program Ekstensi berubah haluan dimana kini hampir 90 % didominasi oleh mahasiswa fresh dalam artian mahasiswa yang baru tamat dari Sekolah Menengah Atas.

Fenomena mahasiswa fresh melahirkan sebuah dinamika baru dalam tatanan lembaga kemahasiswaan. Eksistensi Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi (HMPE) FH Unud semakin menguat. Mereka yang berkecimpung di dalamnya dari segi waktu sama seperti halnya mahasiswa reguler.

Ketika kita berbicara dalam konteks “Satu Atap” ini berarti bahwa ekstensi-reguler berada dalam satu atap tatanan lembaga kemahasiswaan FH unud. Di sini masih terdapat adanya kejanggalan-kejanggalan dalam sistem kelembagaan kita.

Berbicara kerangka “Satu Atap” harus berangkat dari adanya niat baik dari kedua belah pihak baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa ekstensi untuk melebur diri. Setiap lembaga kemahasiswaan harus diberikan hak dan kewajiban yang sama. Saat ini beberapa lembaga nampaknya sudah mulai membuka diri.

BPM yang semula hanya dari kalangan regular kini mulai merambah wilayah ekstensi yakni, ditambah dua orang utusan dari HMPE. Kondisi ini memang belumlah reprensentatif karena porsentase jumlah yang tidak seimbang. Ketua BPM sendiri dipilih melalui pemilu raya yang diselenggarakan oleh mahasiswa reguler. Dalam menjalankan fungsinya pun sangat janggal karena satu badan legislatif harus mengawasi dua lembaga eksekutif dalam satu Pemerintahan FH.

Lembaga lainnya yang mulai membuka diri adalah LPM Kertha Aksara. Dalam AD/ART KA sendiri dalam hal keanggotaan memang tidak pernah membatasi. Di sana hanya disebutkan bahawa yang menjadi anggota LPM Kertha Aksara adalah mahasiswa Fakultas Hukum.

Sehingga keanggotaan KA sendiri terdiri dari ekstensi maupun dari reguler, bahkan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) KA pada tanggal 12 Agustus 2003 beberapa bulan yang lalu, Pemimpin Umum lembaga ini terpilih dari mahasiswa program ekstensi. Ini berati dalam KA sendiri dikotomi ekstensi-reguler talah mampu dihilangkan.

Pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan sekarang adalah bagaimana kita merekonstruksi sistem LMFH sehingga bisa tercapai hubungan yang seimbang antar lembaga. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri saat ini bahwa di dalam fakultas hukum terdapat dua eksekutif. Secara legal formal HMPE telah diakui sebagai suatu lembaga eksekutif mahaswa melalui SK Dekan Fakultas Hukum.

Bila dianalogikan sebagai sebuah negara maka dalam satu negara terdapat dua pemerintahan yang berkuasa. Di satu sisi ada KMFH sedangkan di sisi yang lain ada HMPE, meskipun keduanya mempunyai pemetaan wilayah yang berbeda yakni, KMFH di wilayah regular sedangkan HMPE diwilayah ekstensi. Hal ini bila tidak segera dibuatkan semacam aturan main yang jelas maka akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan di kemudian hari.

Dalam Musyawarah Mahasiswa (Musma) program ekstensi yang lalu telah mempersiapkan sebuah tim perumus yang akan mempersiapkan langkah HMPE untuk masuk dalam Konggres Mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian HMPE akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepengurusannya dalam forum tersebut. Atau dengan kata lain Konggres Mahasiswa Fakultas Hukum akan menjadi forum tertinggi tidak hanya bagi mahasiswa regular tetapi juga mahasiswa ekstensi.

Langkah yang ditempuh HMPE setidaknya menjadi isyarat akan adanya kemauan untuk membuka diri dan ini patut diacungi jempol. Sekarang tinggal bagaimana mengatur perangkat teknisnya sehingga niat baik dari elemen HMPE bisa dibahas bersama-sama.

Apapun yang menjadi permaslahannya sekarang, penulis yakin akan dapat diselesaikan apabila kita mampu mencairkannya melalui proses komunikasi yang berkesinambungan. Langkah praktis yang harus segera dilakukan oleh tim perumus HMPE saat ini adalah melakukan diplomasi ke beberapa lembaga yang ada.

Langkah selanjutnya adalah mengupayakan agar komponen dari tiap-tiap lembaga tersebut bisa duduk bersama untuk membahas rencana masuknya HMPE dalam Konggres Mahasiswa Fakultas Hukum nantinya.

Melalui proses dialogis yang sehat dan rasional tentunya akan menghasilkan suatu keputusan yang sehat dan rasional pula. Dan yang menjadi kunci utamanya adalah harus ada niat baik dari segala kompenen, lebih-lebih sikap lembaga sebagai pelopor mahasiswa.

Pada akhirnya kita semua berharap dalam lingkup Fakultas Hukum akan tercipta sebuah tatanan lembaga kemahasiswaan yang harmonis, seperti halnya selogan yang berbunyi “Hukum Bersatu Tidak Dapat Dikalahkan” yang entah siapa yang menggoreskannya di beberapa sudut tembok kampus Denpasar, bahkan di dinding toilet sekalipun.

Meskipun tangan yang menulisnya boleh dibilang “ Si Tangan Jahil” yang suka mencoret dinding, namun penulis melihat adanya sebuah makna yang cukup dalam dari kata-kata tersebut. Di sana ada semangat dan ada seruan untuk bersatu-padu membentuk sebuah kekuatan.


Tulisan ini mungkin sudah tidak relevan dengan konteks kekinian. Tulisan ini dibuat lebih kurang sepuluh tahun yang lalu, tatkala saya sedang giat-giatnya di organisasi kemahasiswaan. Namun, tulisan sebagai salah satu sumber sejarah tetap mereduksi minimal satu pelajaran.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon