Jumat, 01 Maret 2013

Demokratisasi Kampus Melalui Sistem Kepartaian

Ilustrasi demokrasi.
Era reformasi yang telah kita gulirkan sejak tahun 1998 telah membawa angin segar bagi tumbuhnya kehidupan berdemokrasi di tanah air. Tumbangnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan telah membuka pikiran rakyat akan segala kebobrokan masa silam.

Reformasi sejatinya penataan kembali sistem kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Melalui sitem tersebut, diharapkan rakyat bebas menentukan pilihannya sendiri.

Mahasiswa sebagai pendobrak reformasi haruslah mampu memberikan contoh kehidupan berdemokrasi yang baik pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak dikatakan hanya mampu berdialetika kosong dan menawarkan konsep di atas kertas belaka.

Kehidupan kampus menurut saya adalah sebuah miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi perlu saya tegaskan, hanya sebagai sebuah miniatur atau hanya sebagai wadah simulasi berdemokrasi.

Di dalam kampus ada lembaga kemahasiswaan yang sistem kerja maupun penamaannya (istilah yang lumrah digunakan) mirip seperti lembaga-lembaga pemerintahan sebuah negara. Sebagai lembaga eksekutif kita mengenal adanya istilah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), sedangkan sebagai lembaga legislatif kita mengenal adanya istilah BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa). Kedua lembaga tersebut ada pada tingkat Unuversitas maupun pada tingkat Fakultas.

Sebagai contoh, di Universitas Udayana Denpasar menggunakan istilah Pemerintahan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tanpa bermaksud mengurangi hakikat dasar yang melekat pada diri mahasiswa itu sendiri penulis menggambarkan mahaswa sebagai rakyat.

Sebagi rakyat yang baik dan memahami hakikat demokrasi, tentunya kita berharap agar kedua lembaga tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan konsesnsus yang telah kita sepakati.

Persoalannya sekarang adalah mekanisme apa yang kita gunakan dalam memilih orang-orang yang duduk dalam kedua lembaga tersebut. Sistem yang biasa kita gunakan selama ini, untuk BPM tingkat Universitas biasanya diambil dari utusan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan utusan dari lembaga kemahasiswaan tinggkat Fakultas, sedangkan anggota BPM tingkat Fakultas sendiri diambil dari utusan per angkatan. Ketua BEM yang nantinya akan menyusun fungsionarisnya dipilih melalui pemilihan langsung.

Tingkat apatisme mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Terbukti di beberapa Perguruan Tinggi tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu tidak pernah mencapai 50 % dari jumlah seluruh mahaswa. Bahkan yang lebih parah lagi mahasiswa tidak mau tahu dengan dinamika yang berkembang dalam lembaga tersebut.

Lembaga kemahaswaan dipandang hanya sekedar organ formalalitas belaka yang dimiliki oleh pengurusnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa dengan mahasiswa ? Atau kalau pertanyaannya dibalik, ada apa dengan lembaga kemahasiswaan? Semuanya perlu sebuah kajian yang mmendalam dengan menggunakan pendekatan sosio-kultur mahasiswa dalam dunia kampus.

Kepartaian Sebagai Sebuah Tawaran
Penulis menilai bahwa tingkat apatisme mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan selama ini disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut tidak cukup mampu mengusung kepentingan mahasiswa. BEM atau BPM dalam aktivitasnya tidak lebih dari sekedar event organiser belaka. Hal ini bisa dipahami, sebab mekanisme pemilihan orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut tidak cukup legitimate sebagai representasi kepentingan mahasiswa.

Penulis yakin, bahwa setiap mahasiswa pasti akan bergerak ketika ada sesuatu menyangkut kepentingannya baik kepentingan yang bersifat ideologis maupun kepentingan yang bersifat praktis. Untuk menciptakan dinamika perlu dibangun suatu lembaga-lembaga yang akan menampung kepentingan-kepentingan tersebut.

Tarik ulur kepentingan akan menjadi suatu “konflik dalam tanda kutib” yang akan membangun. Tanpa adanya konflik segala sesuatunya akan berjalan statis, hambar dan monoton. Termasuk dalam tata pemerintahan mahasiswa sendiri.

Diperlukan adanya suatu langkah terobosan bila tidak ingin terus-menerus terjerembab dalam kondisi seperti ini. Melalui tulisan ini penulis mencoba menawarkan sebuah konsep sederhana yakni, konsep kepartaian dalam kampus (bukan partai masuk kampus).

Kelompok-kelompok mahasiswa yang merasa memiliki kesamaan kepentingan dipersilahkan membentuk sebuah partai. Partai-partai inilah nantinya yang akan dijadikan sebagi kendaraan untuk merebut pemerintahan mahasiwa.

Untuk memperoleh dukungan dari simpatisan, partai melakukan sosialisasi bahkan proses kaderisasi. Bisa dibayangkan betapa dinamisnya kehidupan kampus dengan sistem ini. Partai yang menjadi pilihan mahasiswa tentunya partai yang dianggap mampu menyuarakan aspirasinya dengan konsep yang ditawarkan.

Ilustrasi: google image

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon