Kamis, 28 Februari 2013

Perpolisian Masyarakat: Mitra Sejajar Jaga Kamtibmas

Polisi Lalu Lintas
Prolog
Salah satu agenda penting reformasi adalah pembaharuan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam rangka mendukung pembaharuan kepolisian, maka citra polisi selama ini yang masih terkesan militeristik, tidak cakap dan masih bergelut dengan praktek korupsi harus segera diperbaiki. Kombinasi jalan perubahan telah dilalui mulai dari pemisahan dari militer, perubahan struktur dan kebijakan, peningkatan keahlian profesional serta peningkatan anggaran.

Polmas (Perpolisian Masyarakat) atau Community Oriented Policing (COP) adalah salah satu jalan perubahan yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar mendekatkan polisi kepada masyarakat, namun juga melibatkan masyarakat dalam proses perubahan kepolisian ke arah yang diharapkan bangsa ini, sesua cita-cita reformasi.

Polmas atau COP adalah inisiatif masyarakat yang disesuaikan strategi dan geraknya berdasarkan kebutuhan kontekstual di lapangan. Oleh karena setiap daerah memiliki corak dan pendekatan yang berbeda. Namun keberagaman ini tetap diikat oleh prinsip-prinsip dasar yang sama yakni (1) kemitraan yang sejati, tanpa paksaan, antara polisi dan masyarakat, serta; (2) Pendekatan yang berdasarkan pemecahan masalah.


COP sesuai dengan spiritnya terkandung penekanan agar nilai-nilai, sikap, tingkah laku dan kebijakan kepolisian berorientasi kepada aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas atau masyarakat umum. Dengan kata lain, COP mendorong agar polisi mengedepankan pelayanan prima untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Itu berarti, konsep COP juga menekankan pada penghormatan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.


Pada posisi masyarakat, COP mendorong proses-proses yang memungkinkan mereka menjadi subyek melalui kemampuannya untuk memetakan masalah, menganalisa masalah, menetapkan tujuan dan merumuskan aspirasi dan kebutuhannya dalam bentuk program yang tersusun sistematis.


Itulah sebabnya dalam COP, penguatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat, bersamaan dengan perubahan budaya aparat Polri yang mengarah pada penghormatan terhadap HAM, demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kata kunci dalam rangka mewujudkan hubungan polisi dan masyarakat yang tertata (civilized), maju secara berkeadaban.


Pola penyelenggaraan keamanna dan ketertiban masyarakat yang diselenggaran oleh Polri yang bertumpu kepada konsep peningkatan jumlah dan/atau peningkatan intensitas kegiatan polisi (misalnya patroli dan penindakan pelanggaran) tidak mampu mengatasi atau menekan angka gangguan Kamtibmas (Keamananan dan Ketertiban Masyarakat) yang berkembang pesat di dalam masyarakat.


Penanganan Kamtibmas dalam masyarakat tidak bisa sekedar diatasi dengan patroli dan penindakan atas pelaku. Menambah jumlah petugas keamanan untuk menjaga Kamtibmas tidak sampai mengurai akar permasalahan. COP lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke pendekatan-pendekatan yang telah biasa dilakukan dalam masyarakat.


Satu tesis sederhana yang kuat, bahwa masyarakat yang mendiami suatu tempat telah berlangsung beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun sebelum berdirinya Negara ini. Tentu dengan peradaban yang telah berjalan dalam rentang waktu yang lama tersebut memiliki suatu sistem tatanan masyarakat, termasukan sistem kemanan dan ketertiban.


Jika keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat diciptakan melalu serangkaian aksi budaya, maka mungkin pada saatnya nanti polisi dapat bekerja secara efektif. Karena masyarakat yang sudah aman dan tertib. Prediksi ideal keamanan dan ketertiban dengan menggunakan rasio perbandingan 1/389 (1 anggota polisi untuk 389 orang penduduk) akan terbantahkan. Penanganan kemananan tidaklah dengan menambah personil. Tetapi, dengan menggali dan mengurai akar permasalahan, penyebab gangguan kamtibmas.


Polisi “Buka Pintu” Peran Serta Masyarakat 


Peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) memiliki landasan yuridis, sebagaimana diatur dalam poin c, pasal 3, Undang-undang No. 2/ tahun 2002, tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.

Dalam penjelasan poin c, pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.


Gayung bersambut, melalau Surat Keputusan Kapolri No.737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, di bagian latar belakang konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas), pada poin (a), Polri secara objektif menguaraikan latar belakang urgensi penyelenggaraan Polmas. Sebelum konsep Community Policing diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional.


Lebih lanjut latar belakan tersebut menguraikan, Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan, bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “melayani dan melindungi” (to serve and to protect) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serta sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian.


Polri mengakui, gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan ‘persetujuan’ masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan ekslusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.


Pokja COP Bali, Pelajaran Berharga dari Pulau Dewata 


Uraian berikut ini merupakan inti sari pengalaman empiris penulis di lapangan selama mendampingi program Kelompok Kerja Community Oriented Policing atau yang disingkat Pokja COP di Bali. Sejak tahun 2004 hingga sekarang, pengorganisasian, penguatan dan pendampingan Pokja COP di Bali telah dilakukan bersama Yayasan Manikaya Kauci, bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak Polda Bali.

Beberapa wilayah yang telah didampingi antara lain: Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng; Kecamatan Melaya, Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; dan Kecamatan Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar.


Pelaksanaan Pokja COP di lapangan bersifat fleksibel, seiring dengan semangat Surat Keputusan Kapolri No.737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; seirama dengan Surat Keputusan Kapolri No. 433/VII/2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas; dan sejalan dengan Surat Keputusan Kapolri No. 507/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas Bagi Pelaksana Polmas.


Pokja COP di tiap-tiap desa bernama Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Desa. Sedangkan di tingkat kecamatan disebut FKPM Kecamatan. Perjalanan FKPM di Bali yang kami dampingi selama ini masih berpegang teguh pada aturan main yang telah ditentukan. Belum pernah terjadi pelanggaran seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Semisal, menyalahgunakan atribut FKPM untuk melakukan tindakan di luar kewenangan– bertindak bahkan melebihi kewenangan polisi, seperti penggeledahan, penangkapan, razia, dll.


FKPM di Bali yang kami dampingi masih taat terhadap koridor hukum dan telah mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang rentan menjadi persoalan hukum. penyelesaian secara nonlitigasi dengan damai. Peran serta masyarakat seperti ini tentu menjadi harapan kita bersama untuk menjaga Pulau Seribu Pura tetap damai.


Penutup 


Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah sebagai kesimpulan, yakni: Pertama, kemitraan sejajar polisi-masyarakat dalam menjaga Kamtibmas telah menjadi semangat baru dalam tubuh Polri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 2/2002 tentang Polri, dan berbagai peraturan perundangan dan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri.

Kedua, semangat Polmas (Perpolisian Masyarakat) membutuhkan peran serta semua pihak; individu maupun kelompok masyarakat sipil, semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Sebab tanpa itu, semangat Polmas rentan disalahgunakan oleh kelompok tertentu– bukan hanya karena faktor kesengajaan, melainkan karena ketidakpahamannya akan aturan main. Semoga!


***

Ilustrasi [google]

Referensi:

  • UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Surat Keputusan Kapolri No.737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
  • Surat Keputusan Kapolri No. 433/VII/2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas;
  • Surat Keputusan Kapolri No. 507/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas Bagi Pelaksana Polmas;
  • Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota POLRI: PERPOLISIAN MASYARAKAT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006;
  • Pengembangan Communty Oriented Policing (COP): Mudul Pelatihan, The Asia Foundation, Jakarta, 2010.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon