Minggu, 29 Juli 2012

Sampah di Bali: Setiap Tahun, Rp4.015.000.000.000,- Terbuang Percuma

Sampah yang makin menggunung di TPA Suwung
Sampah di Provinsi Bali dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Pertama, sampah sebagai masalah karena keberadaannya dapat mencemari lingkungan (tanah, udara, dan air) dan “sumber petaka” keelokan pariwisata Bali. Sudut pandang lainnya, sampah adalah aset yang bila dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang sangat besar.

Bukan saja dari aspek kelestarian lingkungan, tapi juga aspek ekonomi. Bayangkan saja, dalam hitungan Swaberita, sampah di Bali bernilai lebih dari 4 trilyun rupiah per tahunnya. Dan, itu dibiarkan terbuang percuma!

Pulau Bali sudah sejak lama mempesona banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Keindahan alam, kultur yang kuat, hingga fasilitas pariwisata yang kelas dunia, menjadikan pulau ini selalu mendapat predikat destinasi wisata terbaik di dunia. Tidak ada bandingnya.

Akan tetapi, segala kelebihan yang dimiliki Pulau Bali sekarang justru terancam oleh keberadaan sampah yang dihasilkan penduduk, pengelola wisata, maupun para wisatawan yang datang. Berbagai riset dan laporan menyebutkan, sampah di provinsi ini sudah mencapai kisaran 5.000 hingga 10.000 ton per harinya!

Para penggiat lingkungan di Bali misalnya, menyebutkan satu orang penduduk mengeluarkan sampah padat 2,75 kg/hari dan limbah cair 3 liter per hari. Kalau jumlah penduduk Bali pada 2010 tercatat 3,9 juta jiwa (BPS), maka jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Bali setiap harinya mencapai 10.725 ton sampah padat dan 11.700 ton limbah cair. Wow, ini sungguh angka yang luar biasa besar.

Sudah begitu, berdasarkan hasil studi pada tahun 2000/2001, khusus di empat daerah wisata utama Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan), jumlah anggota masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah baru mencapai 50%, dan dari jumlah tersebut hanya 60% sampah yang bisa terangkut ke TPA. Sisanya masih tercecer diberbagai tempat seperti di jalanan, taman kota, pasar, dll. Sampai sekara, upaya minimalisasi sampah ke tempat pembuangan akhir melalui perubahan perilaku masyarakat belum memberikan hasil yang menggembirakan.

Upaya Pemerintah & Swasta
Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya terus berupaya mengatasi problem sampah. Sejak 1986, pemerintah telah membangun Tempat Pembuang Akhir (TPA) seluas 22 ha di Suwung yang terletak di kawasan Sanur. Dengan menggunakan tiga sistem cara pemusnahan sampah, yakni pembakaran(incerator), sistem Sanitary Landfill dan sistem Open Dumping, TPA Suwung diharapkan dapat menampung atau memusnahkan sampah yang masuk dari wilayah Denpasar dan Badung, dan dua kabuten sekitar Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Bahkan, sejak 12 Desember 2008, TPA Suwung menjadi instalasi pertama di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi waste to energy (mengolah sampah menjadi energi listrik).

Sayangnya, inovasi yang coba diterapkan itu tidak berjalan baik. Penelitian Putu Rusdi Ariawan, mahasiswa Fakultas Teknik Universias Udayana misalnya, menyebutkan, berdasarkan fakta di lapangan, proses pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Suwung hanyalah Open Dumping, yaitu sampah hanya diletakkan di lapangan terbuka tanpa ada proses lebih lanjut. Sehingga, semakin hari sampah semakin menumpuk dan membutuhkan lahan yang lebih luas.

Kesepakatan empat kabupatan dan kota untuk mengelola sampah secara bersama-sama juga disinyalir sangat memberatkan. Lokasi TPA yang terlalu sempit tidak akan mampu menampung volume sampah yang sangat besar dari empat daerah tersebut. Sedangkan teknogi waste to energy yang sempat menjadi bahan studi banding banyak pemerintah daerah di Indonesia sampai sekarang ini tak ada kabar kelanjutannya.

Usaha reporter Swaberita untuk mendapatkan informasi dan foto langsung ke lapangan pun mendapat hambatan. Petugas TPA melarang pengambilan foto dengan alasan harus mendapatkan ijin dari instansi pengelola.

Selain pemerintah, pihak swasta sebenarnya ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Pengusaha-pengusaha lokal Bali, sebut saja Pak Oles dan I Ketut Mertaadi misalnya, dan beberapa pengusaha dari Korea mendirikan pabrik pengolahan sampah. Mereka kemudian menjual hasil pengolahan sampah berupa pupuk organik, kertas daur ulang, dan bijih plastik.

Pasar mereka tidak cuma di Bali, tapi juga sampai Jawa Timur dan luar negeri. Bisnis yang menjanjikan, pun begitu tidak mampu banyak mengurangi permasalahan sampah di Bali. Paling banyak, mereka hanya mampu mengolah 5 ton sampah per harinya. Dibandingkan 10.000 ton sampah yang mengalir setiap harinya, upaya mereka tersebut terbilang sangatlah kecil.

Nilai ekonomi Sampah
Apa yang dilakukan oleh para pengusaha di atas menggunakan cara pandang yang menarik, yakni menempatkan sampah sebagai aset dan mengolahnya untuk mengembalikan nilai ekonominya. Penggunaan berbagai teknologi memang memungkinkan pengolahan sampah menjadi berbagai produk, seperti kompos (paling umum), pakan ternak, alkohol, minyak astiri, energi (biogas dan listrik) dan berbagai bentuk lainnya. Dan, jelas akan menghasilkan keuntungan finansial.

Swaberita mencoba untuk menghitung secara kasar nilai sampah yang diolah menjadi pupuk organik dan bijih plastik. Berdasarkan data sampah padat yang ada, sampah di Bali terdiri atas 70% sampah organik dan 30% anorganik (plastik, kertas, botol, besi, dll). Jika kita menggunakan perhitungan kapasitas sampah sebesar 10.000 ton per hari, maka komposisinya: 7.000 ton sampah organik dan 3.000 ton sampah anorganik.

Jika sampah organik tersebut seluruhnya diolah menjadi pupuk organik, maka akan menghasilkan 3.500 ton pupuk organik kering (2 banding 1) yang laku di pasaran dengan harga rata-rata Rp1.000,-/kg. Itu sama dengan Rp3,5 milyar, per hari!

Sedangkan dari sampah anorganik, kita bayangkan saja 50% nya adalah plastik, dapat kita kelola untuk menghasilkan produk bijih plastik (dicacah atau dipanaskan) dengan harga di pasar Rp5.000-Rp12.300/kg. Jika kita gunakan harga terendah, maka akan menghasilkan nilai Rp7,5 milyar, per hari (1.500 ton X Rp5.000).

Betapa luar biasa! Dari dua produk standar di atas tersebut, dapat dihasilkan pendapatan sebesar Rp11 milyar setiap hari, atau Rp330 milyar setiap bulan, atau Rp4,015 trilyun setiap tahun. Ini nilai yang tidak main-main dan sangat besar nilainya untuk mensejahterakan rakyat di Bali. Tapi, sekarang ini uang sebesar itu terbuang percuma.

Sampah = Produk Peradaban
Sekarang ini, Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah. Raperda ini diharapkan rampung dan diberlakukan sebagai peraturan daerah pada 2011.

Melalui Perda tersebut, Bali akan merintis pengelolaan sampah tingkat rumah tangga dengan model Takakura, yakni pemilahan bahan organik untuk diolah menjadi pupuk ramah lingkungan. Disertai dengan gerakan Bali bebas plastik yang ditargetkan selama empat tahun 2010-2014. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan unit pengolahan sampah sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Gagasan untuk membebaskan Bali dari sampah plastik tersebut di atas sebenarnya dapat meniru apa yang dilakukan China pada 2008. Dengan menerapkan kebijakan sederhana, yakni melarang toko memberikan tas plastik gratis kepada pelanggan, membuat penggunaan tas plastik menurun hingga 50 persen, setara dengan 100 miliar tas plastik.

Prinsipnya sederhana. Toko harus menetapkan biaya tambahan bagi pelanggan yang tetap ingin memakai tas plastik dan mereka boleh mengambil keuntungan dari penjualan tas plastik. Hasilnya, pelanggan belajar menggunakan tas plastik bekas.

Sedangkan pengelolaan sampah tingkat rumah tangga bisa ditingkatkan dengan pembangunan pabrik-pabrik pengolahan sampah tingkat banjar atau tingkat desa. Dengan begitu, persoalan sampah dapat diselesaikan di tingkat desa sebelum menumpuk di TPA. Selain menyelesaikan persoalan lingkungan dan mendapatkan hasil pengolahan sampah untuk kepentingan masyarakat desa sendiri, desa juga bisa mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan produk olahan sampah tersebut (lihat hitungan kasar di atas).

Pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta dan bank untuk pengadaan mesin atau teknologi pengolah sampah, baik organik maupun anorganik. Di Denpasar sampai saat ini sudah ada empat Desa yang sudah mengelola sampahnya sendiri yakni Desa Sanur Kauh, Desa Sanur Kaja, Desa Tegal Kertha dan Kelurahan Ubung. Dengan gagasan ini, pemerintah dapat mendorong lahirnya para wirausaha sosial di bidang sampah dan limbah.

Pilihan melibatkan komunitas desa dan pendidikan dalam pengelolaan sampah memang langkah yang sangat strategis. Selain menyelesaikan problem penumpukan sampah di tingkat paling kecil, pemerintah dapat mengajak masyarakat ikut bertanggung jawab mengatasi persoalan sampah dan mendapatkan manfaat daripadanya.

Dan, ini adalah sebuah kerja peradaban, dimana tingkat kemajuan peradaban ditentukan oleh kemampuan manusia mengembangkan dan menjaga planet Bumi dari kehacuran akibat limbah yang ditimbulkannya. Artinya sederhana, peradaban disebut maju atau tingkat tinggi jika mampu mengatasi problem sampah dan menjadinya sebagai aset. Sebaliknya, jika satu daerah tidak mampu mengelola dan terus berkutat dengan masalah sampah, maka mau tidak mau kita harus mengakui, daerah masih berada di tingkat peradaban primitif. (dari berbagai sumber).

Comments
1 Comments

1 komentar so far

Sulitkah mengatasi persoalan sampah ???????,menurut saya tidak sama skali dan mesti berhasil,apa yg saya maksud sudah saya lakukan banyak skali pd.bbrp.tempat dan semuanya berhasil mengatasi sampah yg ada dengan cara yg sangat tidak sulit tapi MESTI BERHASIL.

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon