Kamis, 26 Juli 2012

Orang Miskin di Hadapan Hukum

Ilustrasi orang miskin
Sebuah Narasi Pengantar diskusi Undang-undang Bantuan Hukum pada tanggal 26 Juli 2012. Diskusi bersama kawan-kawan Banjar Medura, Desa Sanur Kauh, Denpasar. Dihadiri oleh kawan-kawan Pecalang, Hansip, Seka Truna-Truni, Tokoh Adat, Agama dan Tokoh Masyarakat.

Sejatinya, klausul utama kontrak sosial antara warga Negara dengan Negara atau Pemerintah, ialah setiap warga Negara mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini dapat berarti bahwa tatkala Negara gagal melaksanakan kewajiban pertama ini, maka dapat dipastikan akan gagal pula melaksanakan kewajiban-kewajiban lain.

Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum dapat dipahami sebagai niat baik dari Negara. Setidak-tidaknya niat baik untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, kelahiran undang-undang ini justeru memunculkan berbagai permasalahan hukum.

Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah benar adanya. Telah banyak contoh kasus, orang-orang miskin begitu mudahnya dijerat oleh hukum. Sementara, mereka yang punya banyak uang dan memegang kekuasaan hampir tak tersentuh hukum. Kalau pun terpaksa harus menjalani hukuman, mereka yang beruang dan berkuasa mendapat layanan hukum papan atas.

Kisah AAL, seorang anak belia yang harus berhadapan dengan hukum lantaran dituduh mencuri sandal jepit. Kisah seorang nenek di Jawa Tengah, terpaksa menjalani proses hukum karena mengambil 3 biji kakao untuk dimakan. Dan masih banyak dereretan kasus hukum yang menimpa orang-orang miskin menghiasi perjalanan bangsa sepanjang tahun 2011 lalu.

Di sisi lain, kisah kasus mereka yang berelasi dengan uang dan kekuasaan menjadi tontonan menyakitkan di negeri ini. Mulai dari kasus korupsi yang menyeret politisi papan atas sampai kasus PNS kaya mendadak sekelas Gayus Tambunan, telah mewarnai perjalanan hukum kita.

Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum kepada mereka yang tak mampu, maka pemerintah melahirkan undang-undang bantuan hukum. Semenjak kelahirannya pada bulan Oktober 2011, undang-undang ini memunculkan perdebatan.

Secara umum, tolak ukur sebuah pruduk hukum dapat dinialai dari tiga aspek, yakni sapek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Ketiga aspek tersebut harus menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam sebuah produk hukum.

Aspek filosofis menyangkut nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam aturan hukum tersebut. Setidak-tidaknya untuk menjawab pertanyaan mendasar, untuk apa hukum tersebut dibuat. Aspek yuridis dapat dinilai, apakah produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, atau bertentangan dengan undang-undang lain (konflik norma). Sedangkan aspek sosiologis dapat dilihat dari sejauh mana pengaruh undang-undang tersebut terhadap masyarakat. Atau sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Undang-undang bantuan hukum ini tergolong singkat, padat dan belum tentu jelas. Hanya terdiri dari 25 Pasal. Sampai saat ini terdapat permasalahan dalam undang-undang bantuan hukum, semisal: siapa penerima, siapa pemberi, hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum, syarat-syarat, tata cara permohonan, pendanaan sampai sanksi.

Penjelasan siapa yang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam undang-undang ini masih menjadi perdebatan. Kriteria miskin sebagaimana penjelasan undang-undang ini masih menggunakan kriteria miskin dalam kacamata ekonomi. Atau setidak-tidaknya menyamakan dengan standar miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan atau pengobatan gratis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14, ayat 1, poin c, pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum disyaratkan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Tentu saja, kriteria di atas tidak dapat digunakan sepenuhnya sebagai syarat mendapatkan bantuan hukum. Sebab miskin secara ekonomi dan miskin hukum serupa tapi tak sama. Bisa jadi, seseorang tidak masuk dalam kriteria miskin berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi ia tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengakses keadilan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Di sisi lain, kalsifikasi orang miskin penerima bantuan hukum melahirkan dua kelompok atau strata sosial pengguna jasa layanan hukum. Bagi mereka yang miskin, silahkan menggunakan jasa bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan mereka yang berduit silahkan menggunakan layanan bantuan hukum oleh advokad professional.

Kriteria pemberi bantuan hukum dirasakan masih jauh dari kultur bantuan hukum yang dislenggarakan oleh lembaga bantuan hukum selama ini. Persyaratan lembaga bantuan hukum yang diamanatkan undang-undang ini terasa berat oleh kalangan lembaga bantuan hukum yang biasa memberikan bantuan hukum selama ini. Apalagi bila dikaitkan dengan undang-undang Organisasi Masyarakat yang memuat sejumlah ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh ormas selama ini. Belum lagi rumitnya pendaftaran dan pengurusan administrasi yang berbelit-belit.

Pengelola dan penyelenggara bantuan hukum yang dinaungi oleh Menteri Hukum dan HAM menimbulkan ketimpangan dalam sestem ketatanegaraan. Wilayah hukum seharusnya tetap masuk dalam wilayah kerja lembaga yudikatif, tidak diambil alih oleh eksekutif. Selain itu, kasus-kasus hukum yang timbul selama ini lebih banyak diwarnai oleh kasus-kasus struktural.

Terlepas dari segala permasalahan yang muncul dari undang-undang di atas, kita semua berharap setiap warga negara, tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan, jaminan dan keadilan hukum seadil-adilnya.

Demikian pengantar diskusi ini disampaikan secara singkat. selanjutnya mari kita sama-sama mengemukakan pikiran, pengetahuan dan pengalaman terkait untuk memperkaya khasanah hukum kita.

Ilustrasi :  Google Image

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon