Selasa, 10 Juli 2012

Impunitas dalam Ketiak Kekuasaan

Korban Penembakan di Grati, Jawa Timur
Dalam konteks hubungan warga Negara dengan Negara, kebutuhan dasar warga negara yang menjadi kewajiban negara adalah memenuhi, menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya. Bagaimana penegakan HAM di Indonesia?

Arus perubahan reformasi 1998 sebagai perubahan arah politik ternyata tak mampu menyelesaikan berbagai kejahatan HAM masa lalu. Akibatnya, berbagai kejahatan tersebut menjadi noda sejarah yang tak lekas bersih.

Hal ini menunjukan bahwa reformasi 1998 tak lebih sekedar ganti baju politik semata. Pemegang tonggak kekuasaan di era reformasi merupaka wajah lain dari sisa-sisa kekuatan orde baru yang berlabel perubahan.

Telah banyak bukti. Kejahatan HAM berupa penculikan, penghilangan paksa dan pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil hingga kini belum jelas penyelesaiannya.
Kasus pembantaian massal warga sipil yang dituding menganut idologi dan beraliran politik komunis tahun 1965, tragedi Tanjung Priuk, kerusuhan Mei 1998, konflik Aceh, Konflik Papua, tragedi Talangsari hingga pembunuhan aktivis HAM Munir sengaja dibungkus rapi dalam bingkai kekuasaan.

Ketika penjahat HAM dibiarkan lolos begitu saja tanpa hukuman, inilah yang disebut impunitas. Pelaku tak akan merasa jera, sehingga potensi terulangnya tragedi kemanusiaan yang sama di kemudian hari sangat terbuka lebar.

Pengertian Impunitas
Sebagai acuan pemahaman kita tentang pengertian impunitas, ada baiknya merujuk pendapat Orentlicher, 2005, sebagaimana dikutip oleh Martha Meijer dalam bukunya ”Jangkauan Impunitas di Indonesia”.

Di sana dijelaskan impunitas adalah ketidakmungkinan, de jure dan de facto, untuk membawa para pelaku kejahatan dan kekerasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses persidangan pidana, perdata, administrasi atau disipliner.

Hal tersebut terjadi karena mereka tidak tunduk pada penyidikan yang bisa mengarahkan mereka pada alasan mengapa mereka dituduh, ditangkap, diadili dan jika ditemukan bersalah, dihukum dengan hukuman yang tepat, dan untuk melakukan reparasi bagi para korban.

Kemudian dari perspektif kewajiban negara, ia menggambarkan bahwa impunitas muncul dari kegagalan negara memenuhi kewajibannya untuk melakukan investigasi atas pelanggaran HAM.
Negara wajib untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan yang tepat terhadap para pelaku, khususnya dalam bidang hukum, dengan memastikan bahwa para tersangka tindak kejahatan itu harus dituntut, diadili dan dihukum tepat.

Negara wajib untuk menyediakan bagi para korban upaya hukum yang efektif dan menjamin bahwa mereka memang menerima reparasi atas pelbagai kerugian yang mereka derita.

Negara juga wajib untuk menjamin hak yang tak tercerabut sedikit pun untuk mengetahui kebenaran tentang kekerasan.

Dan negara wajib untuk mengambil langkah-langkah penting lainnya demi mencegah keberulangan kejahatan tersebut.

Mengukur Jangkauan Impunitas
Dalam sejarah Indonesia, sejak kapan kita bisa menilai terjadinya impunitas? Menurut Jhonson Panjaitan, mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang pernah saya wawancarai beberapa waktu yang lalu, sebetulnya pertanyaan ini mencakup dua pertanyaan, yakni pertanyaan politik dan pertanyaan hukum.

Pertanyaan politiknya yaitu, kapan suatu negara ada dan berdaulat. Sejak saat itu pula menjadi ukuran untuk menilai terjadi impunitas atau tidak. Sedangkan dari segi hukum, menyangkut cara berfikir hukum positif.

Apakah suatu perbuatan itu melanggar HAM atau tidak sangat tergantung ketika hukum telah mengatur itu. Jika hukum belum mengatur, maka itu tak dapat dikatakan kejahatan atau pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM dalam aspek hukum juga juga dapat dilihat dari dua sisi, yakni hukum nasional dan hukum internasional. HAM secara hukum internasional telah diatur sejak disepakatinya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948.

”Tapi, kan ada orang yang berpikiran ’nggak bisa dong otomatis!’ mereka bepikir harus ada proses ratifikasi terlebih dahulu,” ungkap Jhonson.

Lebih lanjut, Jhonson menyampaikan bahwa ternyata yang kedua inilah yang menjadi aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, dirinya menganut aliran yang pertama, yakni sejak Indonesia tunduk pada DUHAM. Dari situ, sebenarnya kita sudah tunduk pada norma-norma instrumen hukum HAM internasional.

Jadi, kedua hal itu menurut Jhonson menjadi ukuran untuk menilai atau menganalisis bahwa impunitas itu ada. 

Praktek Impunitas
Praktek impunitas dilihat dari konstruksi pelanggaran HAM sangat luas. Bukan hanya sipil-politik (Sipol). Tetapi, juga di bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Namun, kita kadang memahaminya sebatas hak sipil dan politik saja.

Peristiwa pembantaian warga sipil tahun 1965; penembakan dan penangkapan mahasiswa 1998; peristiwa Tanjung Periuk; Talangsari dan sebagainya adalah kasus HAM di bidang sipil-politik yang sering mendapat sorotan.

Sementara kita lupa, berbagai peristiwa seperti busung lapar; tingginya angka pengangguran; mahalnya biaya pendidikan dan tak terjangkauanya layanan kesehatan merupakan pelanggaran HAM.

Impunitas dalam Bungkusan Kekuasaan

Penegakan HAM tentu memiliki korelasi sangat erat dengan peradaban suatu bangsa. Tatkala kejahatan HAM semakin merajalela tanpa hukuman, sejalan dengan itu nilai-nilai kemanusiaan semakin tak ada harganya. Saat itulah suatu bangsa berada di titik terendah keberadaban, dengan kata lain biadab.

Ketika Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara tidak serius dalam menyelesaikan impunitas, maka akan terus menjadi sorotan dunia internasional sebagai negara biadab.

Menurut Jhonson Panjaitan, pemerintah memang tak dapat diharapkan memerangi praktek impunitas. Sebab ia (pemerintah) hanya berpikir melindungi kekuasaannya.

Rakyat sipil dari berbagai komponen, seperti LSM, pers, mahasiswa, kelompok prodemokrasi yang memiliki idialisme dan menginginkan perubahanlah yang dapat diharapkan berperan aktif melawan impunitas.

Mekanisme yang dapat ditempuh dapat melalui beberapa jalur. Pertama, melalui jalur resmi, yakni melakukan gugatan dan advokasi. Kedua, melalui jalur politik berupa parlemen jalanan. Parlemen jalanan ini akan menjadi besar ketika saluran-saluran politik menurut ketatanegaraan seperti DPR tak mampu lagi berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat.

”Kalau DPR isinya para koruptor, para ’pedagang sapi’, yah rakyat akan bikin ekstra parlementer yang akan dipimpin oleh mahasiswa, didukung oleh pers, bersama dengan kelompok prodemokrasi. Di mana-mana, di negara manapun akan terjadi seperti itu,” tutur Jhonson.

Hal senada juga diungkapkan Hendardi, mantan ketua Majelis Angota PBHI. Menurutnya, untuk menuntaskan praktek impunitas, tentu dibutuhkan perubahan politik yang cukup radikal.

Perubahan politik radikal memerlukan kekuatan politik rakyat untuk mendorong perubahan-perubahan tersebut. Kalau kekuatan lama masih bercokol, resistensi masih kuat. Dan tentunya impunitas akan tetap berlangsung.

Ketika kekuasaan lama berganti kekuasaan baru, maka kekuasaan lama akan terus bertahan agar dosa-dosa masa lalunya tak dihukum. Pelanggengan impunitas akan selalu berpulang pada kondisi politik.

Dalam hal pembentukan undang-undang HAM misalnya, basisnya selalu pada kepentingan-kepentingan kelompok politik tertentu ketimbang keseriusan dalam penegakan HAM.

Ketika suatu negara bercorak politik otoriter atau masih bertransisi ke arah demokrasi, tetapi belum benar-benar demokratis, di situ impunitas masih selalu terjadi. Seperti halnya kondisi Indonesia saat ini. 

Kekuatan Rakyat Modal Perangi Impunitas

Bercermin dari beberapa negara yang telah berhasil menuntaskan impunitas, memang selalu diawali dengan kekuatan momentum perubahan politik maha dahsyat. Dengan kekuatan itulah kendaraan perubahan diarahkan. Kemudian perlahan-lahan impunitas dislesaikan.

Setiap momentum perubahan politik harus jelas siapa pemenangnya. Kalau tidak jelas pemenangnya, maka ia akan ngambang. Tidak jelas siapa yang memiliki legitimasi tertinggi untuk menjalankan perubahan.

Lantas, tak cukupkah reormasi 1998 sebagai momentum perubahan yang dinanti? Menurut Hendardi, ia tak melihat reformasi 1998 sebagai kemenangan politik. Kemenangan yang dapat menjadi modal perubahan, terutama modal untuk menghapus impunitas. Justeru, reformasi 1998 dianggap sebagai tonggak sejarah untuk memperjelas bahwa impunitas itu ada.

Contoh yang paling telak misalnya, reformasi 1998 itu mahasiswa yang mengusung. Tapi, mahasiswa yang memperjuangkan reformasi itu tak mendapatkan keadilan. Mereka yang ditembak mati tidak diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Dan orang yang tidak mengakui itu adalah mereka yang duduk di parlemen hasil pemilu dari kemenangan reformasi yang diusung mahasiswa.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon