Selasa, 10 Juli 2012

Impunitas dalam Bingkai Hukum

Ilustrasi pencari keadilan.
Hukum sejatinya dibuat untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Ketika hukum menjadi ”panglima”, adalah Hak Asasi Manusia menjadi wilayah tak terpisahkan untuk dipertahankan dari segala bentuk kesewenang-wenangan. Siapa berani melecehkan, apa lagi menindas, maka ia mendapat ganjaran yang berat dari sang panglima. Namun, bagaimana jikalau sang panglima lemah tak berdaya. Kemana keadilan hendak dicari?

Rakyat Indonesia mendapat sedikit harapan baru pascaterpaan angin reformasi 1998. Hal tersebut ditandai lahirnya dua peraturan perundang-undangan terkait HAM. Pertama, lahir undang-undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM.

Berikutnya dibuat pula Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 2002, tentang tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Penyelenggaraan Pengadilan HAM berat. Selain itu, muncul pula PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.

Lebih menggembirakan lagi, tahun 2006 lahir undang-undang No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Beberapa konvensi internasional juga diratifikasi melalui undang-undang Indonesia. Antara lain: Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, diratifikasi melalui UU No. 8 tahun 1998; kemudian berturut-turut di tahun 2005 muncul UU No. 11 tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya dan UU N0. 12 tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Memerangi impunitas, tak cukup hanya dengan melahirkan berbagai instrumen hukum HAM. Namun, yang terpenting adalah menegakkan hukum tersebut. Hukum untuk memerangi impunitas sampai tuntas.

Masih merebaknya kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh hukum menunjukkan ketidakseriusan pemerintah memerangi impunitas. Pertanyaan kemudian, apa guna bikin instrumen hukum HAM bila tak dipakai alias tumpul?

Coba lihat dan perhatikan UU No. 39 tahun 1999, tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM. Kedua UU ini justeru mengerdilkan cakupan kejahatan dan pelanggaran HAM.

Sebetulnya cakupan pelanggaran HAM itu besar dan luas sekali. Pelanggaran HAM sipil-politik dan pelanggaran HAM Ekosob. Namun, oleh kedua undang-undang di atas dipersempit. Pelanggaran HAM menjadi tinggal dua, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Ketika banyak anak usia sekolah tak dapat mengenyam pendidikan akibat terbentur biaya; busung lapar merajalela; dan pengangguran semakin meningkat, bukankah hal semacam ini juga termasuk pelanggaran HAM?

Bila kasus-kasus semacam di atas sebagai pelanggaran HAM, mekanisme hukum yang mana yang bisa kita benarkan untuk mempersoalkan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu? Undang-undang telah memangkas habis persoalan HAM begitu luas. Karena selain kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dianggap bukan pelanggaran HAM berat yang dapat diproses secara hukum.

Yang lebih buruk lagi, UU No. 26 tahun 2002 sebetulnya menyontek Stuta Roma. Dalam statuta tersebut diatur empat macam kejahatan HAM, namun dalam undang-undang ini cuma dua.

”Nyontek aja sudah tidak benar. Kalau nyontek, yah dicontek utuh dong, jangan setengah-setengah,” kata Jhonson.

Jhonson juga mengingatkan, kita semua sudah terlanjur jatuh pada politik industri HAM. Yang ada dalam pikiran kita pelanggaran HAM itu hanya sebatas hak-hak sipil dan politik. Sedangkan hak-hak dasar rakyat di bidang ekonomi, sosial dan budaya kita lupakan.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon