Selasa, 31 Juli 2012

Akhirnya, Jalan Underpass Dibangun Juga

Kondisi lalu lintas di seputar Patung Dewa Ruci Simpang Siur
Denpasar - Ada berita gembira. Akhirnya, pemerintah membangun jalan bawah (Underpass) untuk mengurai kemacetan di kawasan Simpang Siur DewaRuci. Total biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 200 Milyar. Pemerintah yakin, proyek ini akan mengatasi persoalan kemacetan di Denpasar dan Badung. Benarkahbegitu?

Kota Denpasar masuk dalam “EnamBesar”, begitu kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa medio Mei 2011 lalu di Jakarta. Dibandingkan 33 ibukota provinsi di Indonesia, Denpasar hanya kalah oleh DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan dan Denpasar.

Bangga dengan predikat itu? Eit, sebentar dulu. Enam besar di sini dalam kategori “Kota Termacet di Indonesia! ”Waduh! “ Kota-kota tersebut memang mengalami kemacetan luar biasa," ujarHattaRajasa.

Untuk masyarakat Denpasar, predikat itu tidaklah mengagetkan. Para pengguna Jalan Gatot Subroto, Bypass Ngurah Rai, Sunset Road, Kuta, Legian, serta jalan-jalan di kawasan Krobokan setiap pagi dan sore merasakan arti predikat tersebut. “Waktu tempuh molor jadi dua kali lipat, ke atau dari kantor bisa 1,5 jam sendiri. Padahal kalau tidak macet cuma butuh 40 menit saja,”ujar Eli (40), karyawan hotel besar di kawasan Jimbaran.

Kerugian jelas tak terbilang. Bukan Cuma waktu dan bahan bakar yang terbuang percuma, tapi juga kenyamanan pengguna jalan. Tak jarang, kemacetan memunculkan konflik karena para pengendara saling berebut dan bersenggolan. “Orang menjadi ceroboh dan pemarah, seperti bukan di Bali saja” ujar Made Suardana (21), mahasiswa Universitas Udayana.

Berita Baik
Pemerintah daerah, didukung pusat, ternyata tidak berpangkutangan seperti yang dituding banyak orang. Saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan tahapan awal pembangunan jalan bawah(underpass ) di kawasan Simpang Siur Dewa Ruci untuk mengurai kemacetan arus lalulintas Sanur-Kuta-Nusa Dua.

“Iniproyek nasional yang bila rampung tentu akan menguntungkan masyarakat Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Apalagi kondisi kesemrawutan dan lalu-lintas di Kawasan Kuta mulai dikeluhkan wisatawan mancanegara,” ucap Dirjen Bina Marga Ir. DJoko Murdijanto, MSc.

“Proyek sudah dimulai sejak Desember 2010 dan diharapkan selesai pada 2013, sebelum pertemuan APEC diselenggarakan. Tahap yang sekarang sedang berjalan adalah pembebasan tanah. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 25 milyar dan dana cadangan untuk mengantisipasi mahalnya harga tanah di kawasan itu,” ujar Ir. Winarno, M.Eng,Sc, Direktur BinaPelaksana Jalan Wilayah II.

Ini jelas berita baik, setelah beberapa waktu masyarakat disuguhi perdebatan pro-kontra di media massa. Keputusan Gubernur I Made Maku Pastika dan Bupati Badung sebagai pemegang otoritas wilayah jelas melegakan. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah VIII selaku pihak pelaksana proyek pun memiliki kekuatan hukum untuk memulai pengerjaan.

“Kami langsung melakukan sosialisasi pembangunan underpass ini,”ujar Ir. Susalit Alius, Kepala BPJN Wilayah VIII. Menurutnya lagi, dibutuhkan dana sekitar Rp 200 M untuk keseluruhan proyek.

Kelebihan dan Kekurangan
Kawasan Simpang Siur Dewa Ruci memang menjadi simpul kemacetan utama arus lalulintas Sanur-Kuta-Nusa Dua. Lima jalur lalulintas menumpuk di titik ini. Untuk mengurainya, sempat muncul dua pilihan: jalanla yang (fly over) atau jalan bawah (underpass).

Opsi jalan layang akhirnya disingkirkan setelah melalui proses pengkajian dan perdebatan yang cukup panjang. Perkaranya bukan melulu perkara teknis, melainkan juga pada persoalan kultural dan estetika. Banyak pihak yang menolak dengan alasan jalan layang melanggar kepatutan adat dan keindahan tata ruang.

Opsi underpass memang kemudian dipandang sebagai pilihan terbaik masyarakat Bali. Pun begitu, secara teknis sebenarnya melahirkan banyak hambatan. Di antaranya, volume air yang tinggi pada saat penggalian. Jika tidak diantisipasi, pada saat hujan jalanan akan tergenang. Selain itu, pihak pelaksana proyek juga harus berhadapan dengan banyaknya pipa-pipa dalam tanah milik Telkom, PDAM, PLM dan penyaluran limbah. Ini jelas membutuhkan koordinasi yang intensif agar tidak menimbulkan kekacauan dan gangguan yang merugikan masyarakat.

“Memang menghambat, tapi tidak perlu dicemaskan secara berlebihan. Indonesia punya banyak ilmuwan dan ahli-ahli berkualitas di bidang infrastruktur yang mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut,” ujar Winarno menenangkan.

Pembangunan underpass diyakini Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tino Suriadi, ST, MT. akan mampu mengurai kemacetan di Simpang Siur tersebut. Ini karena underpass yang dibangun ini terdiri atas empat jalur dari dua arah: Bandara Ngurah Rai-Sanur sepanjang 600 meter dan Bandara-Sunset Road sepanjang 1,2 km. Lebar jalan direncanakan sekitar 8 hingga 15 meter.

Selain itu, pemerintah sendiri sedang menyiapkan proyek Jalan di Tepi Pantai (JDP) Serangan Tanjung Benoa-Bandara NgurahRai. Tujuannya, untuk mengurangi beban lalu lintas di kawasan Simpang Siur. “Akibat perubahan ini, luas area pembebasan lahan yang semula 1,6 Ha kini berkurang menjadi 0,675 Ha,” ujar Tino.

Gambaran ke Depan
Pihak pemerintah dan pelaksana proyek sangat yakin, pembangunan underpass dan Jalan Di Tepi Pantai (yang masih dalam rencana dan belum ada kepastian) mampu mengatasi kemacetaan di Jalan By pass NgurahRai. Lalulintas akan lancar, perekonomian tumbuh dengan baik, masyarakat dan wisatawan akan senang.

Meski begitu, untuk sampai ke gambaran kedepan tersebut, masyarakat masih harus bersabar. Proses pembangunan underpass tersebut jelas akan melahirkan kemacetan yang barangkali lebih parah dari sekarang. Bisa dipastikan, debu yang berterbangan dan lumpur galian akan mewarnai perjalanan para pengguna jalan.

Memang, pembangunan jalan underpass dan JDP tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mensukseskan pertemuan APEC 2013 yang akan dihadiri puluhan ribu peserta dari seluruh penjuru dunia. Pun begitu, penting juga untuk dipikirkan rencana pascaperhelatan akbar tersebut. Jangan sampai, setelah perhelatan selesai, para tamu pulang dengan hati puas, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan kemacetan karena pemegang otoritas alpa memperhitungkan pertumbuhan kendaraan yang begitu pesat di Bali.

Sudah begitu, problem kemacetan bukan cuma ada di kawasan Simpang Siur. Banyak titik dan jalur di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mengalami kemacetan tidak kalah parahnya. Ini pun perlu diperhatikan, meski bukan jalur lintasan paratamu kehormatan dan wisatawan mancanegara.

Selayaknya, pemerintah tidak hanya berfikir linear: menyelesaikan kemacetan dengan membangun jalan tambahan. Tapi, juga berfikir dinamis, dengan menekan pertumbuhan kendaraan dan mengurangi beban lalulintas. Ada banyak pilihan, salah satunya menyediakan transportasi publik yang memadai!

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon