Kamis, 05 Juli 2012

Advokasi Raperda RTRWP Bali

Peserta dari kalangan LSM.
Perjuangan Panjang Demi Keadilan Lingkungan
 
Berikut saya rilis kembali berita yang pernah dimuat di Majalah Jagad Hita terbitan Walhi Bali tahun 2010, sewaktu saya menjadi Pemimpin Redaksi majalah tersebut, sekaligus Deputy Direktur Walhi Bali. Jadi, untuk tetap meng-update konteks, pembaca diajak kembali di tahun 2010. Menelusuri kembali rekam jejak perjuangan meng-gol-kan perda RTRWP Bali.

Pertengahan 2008 Pemerintah Provinsi Bali melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali. 


Adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Bali Organic Association (BOA), Yayasan Wisnu, Yayasan Mitra Bali, Forum Fair Trade Indonesia (FFTI) dan kelompok masyarakat sipil lainnya sepakat menggalang sebuah aliansi bernama Forum Peduli Gumi Bali (FPGB) dalam melakukan advokasi. Bagaimana dinamika aliansi dalam perjalanannya? Jangan lewatkan laporan berikut!

Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Tata Ruang ini berlaku 2009 – 2028 atau sekitar 20 tahun. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Bali tersebut sudah disampaikan ke DPRD Bali yang juga sudah membentuk Panitia Khusus atau Tim Kecil.

Perencanaan Tata Ruang adalah hal penting bagi pulau Bali sebagai pulau kecil yang sarat berbagai kepentingan. Masa depan Bali dan masyarakatnya sebagian ditentukan oleh bagaimana kita semua mengatur ruang agar imbang (daya dukung dan daya tampung), produktif dan nyaman serta berkeadilan bagi masyarakat Bali. Karena itu adalah hak kita semua untuk mengetahui bagaimana pemerintah akan menata ruang, dan apakah DPRD akan mensahkan sebuah perda Tata Ruang sesuai kepentingan kita semua.

Pembangunan atau pengembangan kawasan boleh, tetapi harus mengikuti rambu-rambu tanpa mengorbankan lingkungan dan tetap menjamin kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain lebih nyaman.

Bagi pelaku yang melanggar harus ada sanksi yang jelas dan tegas tanpa padang bulu. Belajar banyak dari kasus Uluwatu, Danau Buyan, Padangbai dan wilayah lain dimana investor melakukan pelanggaran mulai dari melampaui sepadan pantai, ketinggian bangunan, mengganggu kesucian pura dan lainnya. Maka itulah pentingnya sikap kehati-hatian dalam menyusun kata dalam pasal-perpasal agar tidak terjadi multi tafsir.

Pertimbangan penting juga adanya pemanasan global berdampak pada perubahan iklim sehingga terjadi naiknya permukaan air laut. Nasib nelayan akan susah mencari ikan, dataran kekeringan petani susah menanam, penyakit endimik dimana-mana. Hasil penelitian BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2008) menyebutkan bahwa Bali berpotensi besar terjadinya tsunami. Jadi Sistem peringatan dini dalam penanggulangan bencana harus ada.

Keputusan yang salah akan memperburuk nasib anak cucu di masa depan, seolah kita tidak peduli apakah mereka merasakan kondisi yang sama atau lebih buruk lagi. Berapa luas sawah yang kita tinggalkan untuk ditanami, berapa luas laut yang masih penuh terumbu karang yang menghasilkan ikan-ikan, berapa air yang masih layak pakai, berapa udara yang masih bisa dihirup dan berapa banyak keanekaragaman hayati masih tersisa?

Maka inilah kesempatan masyarakat dapat mempengaruhi penentuan Rencana Tata Ruang, kita semua perlu mencermati isinya. Untuk itu Wallhi Bali bergabung dalam Forum Peduli Gumi Bali melakukan advokasi terhadap rencana kebijakan RTRW tersebut dengan tujuan untuk memperngaruhi dan mesukkan agenda perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat, serta kearifan lokal sebagai nafas dari kebijkan tersebut.

Menurut Agung Wardana, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bali, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Forum Peduli Gumi Bali mulai Januari sampai dengan Agustus 2009 adalah penggalangan aliansi, diplomasi dan lobby maupun tekanan publik agar tujuan advokasi ini dapat dicapai.

”Adapun tujuan yang dimaksud, antara lain: Pertama, mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Bali sehingga berpihak pada keselamatan lingkungan hidup dan rakyat. Kedua, mendorong kebijkan yang bernafaskan kearifan lokal masyarakat Bali. Ketiga, memberikan pendidikan politik kepada publik untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan maupun pembangunan daerah,” tutur Ancak, demikian sapaan akrab pemuda asal Tabanan ini penuh semangat.


Pembentukan Aliansi
Sejak Pemerintah Provinsi Bali berencana untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, pemerintah pun melakukan perubahan terhadap Ranperda RTRWP Bali Februari sehingga menghasilkan Ranperda RTRWP Bali versi Maret.

Pada April 2009, pemerintah melalui Sekretariat Daerah (Sekda) Bali mengadakan sosialisasi ranperda kepada masyarakat di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali. Dalam sosialisasi tersebut kembali berbagai masukan disampaikan oleh perwakilan masyarakat maupun LSM yang hadir dan mendorong perbaikan kembali ranperda tersebut. Namun, sebelum sosialisasi dilakukan ternyata Gubernur Bali telah memasukkan Ranperda RTRWP Bali versi Maret tersebut ke DPRD Bali yang artinya kewenangan pembahasannya telah berpindah ke DPRD Bali.

Melihat kondisi dan pentingnya melakukan advokasi terhadap ranperda tersebut, membuat beberapa organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Bali Organic Association (BOA), Yayasan Wisnu, Yayasan Mitra Bali, Forum Fair Trade Indonesia (FFTI) berkumpul untuk membuat rencana advokasi.

Rapat yang dilakukan pada pertengahan Maret 2009 di PPLH Bali, sepakat untuk menggalang sebuah aliansi dalam melakukan advokasi yang bernama Forum Peduli Gumi Bali (FPGB). Dalam perjalanannya, terjadi perluasan-perluasan forum setelah beberapa kali mengadakan pertemuan NGO/ Masyarakat Sipil.

FPGB yang telah terbentuk mulai melakukan advokasinya dengan jalan meminta dokumen Naskah Kajian Akademik yang menjadi dasar pembuatan ranperda. Setelah mempelajari Naskah Kajian Akademik (NKA) yang dimaksud, ternyata ditemukan berbagai macam kelemahan baik dalam hal data, analisa hingga pembuatan skenario Bali masa mendatang.

Sehingga diambil sebuah kesimpulan bahwa NKA harus diperbaiki terlebih dahulu dan memasukkan ancaman-ancaman baru bagi Bali seperti perubahan iklim dan bencana didalam pengkajiannya. Catatan FPGB terhadap NKA ini kemudian diserahkan kepada Bappeda Bali untuk ditindak lanjuti.

Setelah mempelajari catatan yang diberikan oleh FPGB dan masukan dari berbagai kompen masyarakat lainnya, Gubernur Bali melalui Bappeda Bali memiliki inisiatif untuk membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengkaji Naskah Kajian Akademik dan Ranperda RTRWP Bali sehingga dapat disempurnakan dalam mengakomodir kepentingan masyarakat.

Tim yang dibentuk ini diberi nama Tim Evaluasi NKA dan Ranperda RTRWP Bali beranggotakan 22 orang (Tim 22) berasal dari akademisi, organisasi profesi perencana, tokoh masyarakat dan LSM ditambah anggota Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Bali.

Diplomasi dan Lobby
Pembentukan Tim 22 ini merubah strategi advokasi dari Forum Peduli Gumi Bali (FPGB) karena 5 orang dari FPGB masuk dalam tim, yakni Made Suarnatha, Agung Wardana, Hira Jhamtani, Luh Kartini dan Ni Nyoman Sri Widhiyanti menjadi diplomasi dan lobby.

Dalam forum rapat tim yang diadakan setiap Selasa-Jumat, agenda yang didorong FPGB adalah perbaikan Naskah Kajian Akademik (NKA) dengan memasukkan ancaman-ancaman dari luar misalnya pemanasan global dan perubahan iklim serta kebencanaan, perbaikan data secara time series, analisa yang tajam dan penyusunan skenario building yang lebih baik.

Kritik dan saran dalam rangka perbaikan dilakukan oleh FPGB tidak hanya berkaitan dengan substansi NKA dan Ranperda RTRWP yang dibahas tetapi juga terhadap proses pembahasan dan kordinasi kelembagaan antara Eksekutif dan Legislatif. Karena proses pembahasan di legislatif (DPRD) Bali tetap berjalan bersamaan dengan proses di eksekutif, yakni dalam Tim 22, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa kerja Tim 22 akan menjadi sia-sia akibat dari kewenangan pembahasannya telah ada di tangan DPRD Bali.

Selain itu, untuk memberikan perspektif isu-isu terbaru yang coba di dorong, FPGB membuat concept paper terkait sehingga dapat dipelajari oleh sesama anggota Tim 22 dengan harapan mendapat kesepakatan untuk bisa masuk dalam Ranperda yang sednag dibahas. Misalnya concept paper tentang perubahan iklim, pertanian abadi, transportasi publik, dll.

Tekanan Publik
Strategi advokasi di dalam, lewat diplomasi dan lobby oleh FPGB dipadukan dengan strategi tekanan publik dari luar. Hal ini ditempuh untuk memberikan tekanan kepada pemerintah daerah baik Eksekutif maupun Legislatif untuk membahas Ranperda RTRWP Bali secara serius karena akan menentukan wajah Bali 20 tahun mendatang.

Tekanan-tekanan publik ini dilakukan dengan jalan mengadakan aksi-aksi kreatif seperti bersepeda, teaterika, demonstrasi dengan bekerjasama dengan Sahabat WALHI Bali. Selain itu event tekanan publik yang lebih besar diadakan pada saat Rapat Gabungan Eksekutif-Legislatif, Kamis 30 Juli 2009. Forum Peduli Gumi Bali (FPGB) bersama ALASE Bali mengorganisir sebuah kegiatan yang bernama Rembug Publik ”Mewujudkan RTRWP Bali yang Transparan, Partisipatif dan Berkeadilan”.

Kegiatan yang ditujukan sebagai kegiatan tandingan dan tekanan kepada pemerintah ini dihadiri oleh lebih dari 300 orang perwakilan dari LSM, petani, nelayan, akademisi, kaum miskin kota, diffable, anak muda, dan lain-lain. Setiap perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan harapannya terhadap Ranperda RTRWP Bali yang sedang dibahas. Diakhir kegiatan diserahkan pula Ranperda RTRWP Bali versi Rakyat yang disusun oleh Tim FPGB berdasarkan berbagai masukan.

Buah Advokasi
Selama kurang lebih 6 bulan mencoba fokus pada kerja advokasi tata ruang ini, Forum Peduli Gumi Bali paling tidak telah dapat memasukkan beberapa agenda dalam Ranperda RTRWP Bali final yang saat ini menunggu disahkan. Adapun agenda tersebut antara lain: 

Memasukkan tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti mempertahankan sempadan pantai 100 meter; pengembangan transportasi publik dalam mengurangi kendaraan bermotor; pengelolaan sampah dengan menghapuskan model open dumping; siap siaga bencana, mendorong pemakain energi terbarukan, dll; 


Mamasukkan kearifan lokal sebagai roh dari peraturan tata ruang ini, misalnya Tri Hita Karana dan Sad Kertih; 

Mendorong penetapan lahan pertanian abadi minimal 90 % dan menuju Bali sebagai Pulau Organik; kawasan hutan abadi dan ruang terbuka hijau abadi minimal 30 persen dari luas daratan Bali; 

Menghapuskan rencana pengembangan energi nuklir dan pertambangan terbuka di Bali; mondorong model pariwisata kerakyatan untuk mengganti model pariwisata massal; 

Merubah wajah penataan ruang kota yang lebih humanis dengan jalan memberikan akses bagi diffable, pejalan kaki dan pengendara sepede; menetapan kawasan hutan atau taman kota; mempeketat pengembangan kawasan komersial dengan mengalihfungsikan lahan terbuka dan produktif; pengelolaan limbah dan drainase secara baik; 

Memasukkan sanksi hukum yang tegasi bagi setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan pemberatan pidana bagi pejabat yang memberikan ijin yang melanggar tata ruang.
Selain agenda dalam subsatansi Ranperda RTRWP Bali, advokasi ini juga mampu memberikan pendidikan politik bagi publik untuk mulai berpartisipasi dalam pembangunan, dan mendorong proses yang terbuka dan transparan dalam pembahasannya. Sehingga dapat memberikan pelajaran bagi Pemerintah Daerah Bali dalam melakukan pembahasan rencana kebijakan daerah maupun pembangunannya kedepan.

Tantangan ke Depan
Suatu penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada substansi hukum saja, tetapi juga pada struktur dan budaya hukumnya. Meski dapat dikatakan bahwa secara substansi ranperda yang telah dihasilkan jauh lebih baik dari pada sebelumnya, namun belum tentu dalam penegakannya akan menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan struktur hukum yang saat ini sangat lemah, buktinya masih banyak pelanggaran terhadap Perda No. 3 Tahun 2005 tentang RTRWP Bali yang tidak ditindak sebagaimana mestinya. Selain itu, rendahnya budaya hukum yang disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang selama ini hanya berani menjerat pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat kecil saja.

Dari segi politis, tarik ulur kepentingan antara povinsi dengan kabupaten/kota juga masih kuat. Bali yang merupakan provinsi kecil, paska otonomi daerah harus dipecah ke dalam 9 kabupaten/kota dimana masing-masing memiliki hasrat kuat untuk mendatangkan investasi yang boros sumber daya alam.

Dengan tujuan memuluskan kepentingan investasi ini pula yang membuat kabupaten/kota mengklaim diri paling berwenang untuk mengurusi tata ruang. Sampai-sampai mengancam akan menghadang kebijakan tata ruang yang dihasilkan oleh provinsi apabila menghambat kabupaten/kota untuk mendatangkan investor di daerahnya.

Sungguh sebuah pekerjaan panjang untuk mendorong penataan ruang yang hijau dan humanis, namun bagaimanapun tetap harus dilakukan.

Harapan
Di tengah dinamika politik yang berubah dengan cepat dalam merespon pembahasan RTRWP Bali yang bersifat sangat penting untuk Bali, akhirnya advokasi tata ruang ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, yakni: mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Bali sehingga berpihak pada keselamatan lingkungan hidup dan rakyat; mendorong kebijkan yang bernafaskan kearifan lokal masyarakat Bali; dan memberikan pendidikan politik kepada publik untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan maupun pembangunan daerah;

Dengan berkolaborasi dalam Forum Peduli Gumi Bali ini sedikit tidaknya advokasi ini dapat membuahkan hasil yang cukup baik bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat karena telah terakomodir dalam Ranperda RTRWP Bali yang hanya menunggu waktu untuk disahkan menjadi perda.

Hal ini tentu bukan akhir dari perjuangan advokasi ini, karena di depan masih banyak tugas yang menunggu khususnya berkaitan dengan penegakan Perda RTRWP Bali yang baru. Forum Peduli Gumi Bali diharapkan oleh publik tetap mengawal proses penegakan hukumnya.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon