Kamis, 01 Januari 2009

Teddy Jusuf: Tionghoa Sebagai Suku Bangsa Indonesia

Teddy Jusuf 
Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan khasanah budaya yang sangat beragam. Terdiri dari bermacam-macam etnis, suku,bahasa, kesenian, agama, kepercayaan, arsitektur, makanan tradisional dan lain-lain. Keberagaman tersebut menjadi satu kesetuan sebagai identitas bangsa.

Kebudayaan dan warga Tionghoa menjadi salah satu unsur kebhinekaan tersebut. Setelah Indonesia merdeka, saat rezim Orde Baru maupun Orde Lama berkuasa muncul berbagai persoalan yang mendiskreditkan marga Tionghoa. Gelombang pasang Reformasi memberikan angin segar kepada marga Tionghoa untuk eksis kembali sebagai anak bangsa.

Apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali hak-hak marga Tinghoa sebagai salah satu suku bangsa? Berikut penuturan Teddy Jusuf selaku Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Pusat yang pernah saya wawancarai di sela-sela kesibukannya mengikuti acara Musyawarah Provinsi PMTI Bali tanggal 19 Desember 2008.

Ide apa yang melatarbelakangi berdirinya PSMTI ?

Sebelum maupun setelah kemerdekaan itu kan banyak kerusuhan yang melibatkan orang-orang Cina sebagai korban. Berarti kan ada permasalahan yang prinsipil yang harus segera diselesaikan. Selama ini tidak pernah dibahas dengan baik. Misalkan saudara berkelahi terus, ada permasalahan apa? Harusnya diselesaikan sekali, tidak terulang-ulang terus menerus kan begitu!

Jadi konsep-konsep baik Orde Lama maupun Orde Baru itu ada yang keliru. Konsep yang lama tentang pri nonpri. Konsep yang lama tentang SBKRI dan sebagainya itu ada hal yang belum tepat. Makanya setelah reformasi perlu dikoreksi. Misalkan konsep asimilasi, katakanlah orang tionghoa harus meninggalkan dia punya kultur, dia punya bahasa, dia punya agama, dia punya budaya, kemudia menjadi kultur masyarakat setempat. Itu mana mungkin!

Ucuk-ucuk saya ini bilang saya ini orang Bali asli, masyarakat Bali itu bisa menerima apa nggak, itu kan menjadi persoalan kan? Misalkan saya menggunakan nama Bali. Orang Bali bilang, “iya namanya nama Bali, tapi itu kan orang cina,” nah? Akhirnya mungkin yang lebih tepat orang Tionghoa itu menjadi satu suku bangsa Indonesia, begitu.

Sesuai yang diajarkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai etnik dan suku. Makanya kalau Indonesia menganut ras pri non pri saya rasa tidak cocok.

Syukurlah setelah reformasi ini berubah. Nah, setelah peristiwa Mei mulailah marga Tionhoau membentuk institusi. Mulailah orang-orang bekerja, tidak hanya ngomong untuk merubah keadaan yang tidak kondusif ini menjadi lebih baik. Untuk merubah kondisi ini kita perlu terhimpun dalam suatu organisasi. Inilah yang melatarbelakangi pendirian PSMTI.

Tidak hanya ngomong saja. Organisasi yang benar-benar memperjuangkan aspirasi anggotanya. Tidak bisa dilakukan perorangan. Misalkan mentang-mentang saya baik dengan presiden kemudian saya ngomong dengan presiden, langsung berubah, nggak bisa! Harus ngomong atas warga Tionghoa secara keseluruhan. Saya rasa begitu.

Misalnya kita membahas undang-undang kewarganegaraan itu diundang dari seluruh suku bangsa di Indonesi. Jadi, melalui organisasi inilah kita berbicara dengan DPR atas nama seluruh warga Tionghoa.

Bagaimana sepak terjang PSMTI selanjutnya?


Setelah peristiwa Mei 1998, muncul seminar-seminar dan ada ide-ide seperti ini (organisasi PSMTI). Kemudian tidak hanya ngomong saja. Harus berbuat sesuatu, membentuk organisasi yang berskup nasional yang bisa memperjuangkan aspirasi marga Tionghoa ke pemerintah supaya tercipta kondisi yang lebih baik ke depan. Sehingga kerusuhan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali.

Kita berusaha mengubah satu konsep integrasi, dimana suku Tionghoa sebagai salah satu suku bangsa Indonesia. Kalau orang Bali tidak dimintai SKBRI, kenapa orang Tionghoa diminta, padahal kita sama-sama lahir di sini. Paling tidak, Tionghoa masuk ke Bali sini lebih kurang 400 tahun. Uang kepeng itu kan sudah sejak 400 tahun yang lalu. Ini kan tanah kelahirannya, dimintai SKBRI ada apa? Kalau mau dimintai SKBRI semuanyalah diminta. Kalau satu nggak, ya nggak usahlah semua. Kalau dia memang lahir di sini merupakan orang Indonesia.

Apakah perjuangan PSMTI telah tercapai?

Selama 10 tahun terakhir ini apa yang dicita-citakan walaupun tidak sempurna, tapi pokok-pokoknya sudah tercapai. Hari Raya Imlek diakui, SKBRI sudah dihapus, kemudian diberikannya lahan untuk Taman Mini, iya toh? Kemudian kita juga sedang mencari tokoh-tokoh tertentu untuk diangkat sebagai pahlawan nasional.

Dengan demikian kita menjadi integrasi dengan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Melalui PSMTI kita tingkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Di masing-masing wilayah bersama-sama dengan masyarakat lingkungan setempat melakukan berbagai aktivitas sosial, misalkan tanggal 21 Desember 2008, beberapa hari lagi kita akan melakukan penanaman 5000 pohon di Karangasem bersama Bapak Gubernur Bali.

Lima tahun kemudian dengan 5000 pohon Bali akan menjadi sejuk, Bali yang asri. Potensi-potensi ini kita gerakan. Jadi, berorganisasi itu penting untuk menggerakan potensi sosial.

Bagaimana ceritanya waktu ketemu Pak Rudini yang membicarakan keterwakilan marga Tionghoa di MPR?

Pak Rudini itu kan pernah menjadi anggota KPU pertama. Waktu itu masih MPR memperbolehkan golongan minoritas memilikil sebagai utusan daerah dan utusan golongan. Memang selama ini ada yang mewakili golongan minoritas, yang disebut minoritas itu nonpri. Yang notabene adalah Tionghoa.

Anda bayangkan kalau Tionghoa dijadikan monoritas, kan nggak pantas. Dan terus-terang saja, orang-orang Tionghoa ini kan jumlahnya cukup banyak, bisa jadi minoritas ya nggak pantas, nggak cocok sama sekali. Tetapi MPR sekarang kan berubah, wakil-wakil daerah itu dari DPD.

Apakah pada waktu itu marga Tionghoa jadi memiliki wakil di MPR?


Tidak. Tidak jadi ada orang Tionghoa yang duduk sebagai perwakilan kaum minoritas. (Bukan karena tidak ingin memiliki wakil di MPR tetapi menolak dikatakan sebagai minoritas. Red). Sejak saat itulah untuk pertama kali pola pikir itu dirubah bahwa Tionghoa bukanlah minoritas.

Tionghoa ini kalau dianggap nonpri maka dia akan menjadi minoritas, tapi kalau dianggap sebagai suku bangsa maka dia bukan minoritas. Yang minoritas itu ada beberapa suku yang masih terpencil dan jumlahnya sedikit.

Katanya ada seorang Tionghoa yang berpangkat Kapten hendak diusulkan sebagai Pahlawan nasional. Bagaimana sebenarnya?

Iya, sedang kita kaji. Kita lihat persyaratannya jadi pahlawan nasional. Seumpamanya Kapten Ni Hoe Kong, Belanda tidak bisa membuktikan ia berontak. Tapi, yang jelas ada 2 peleton Belanda yang mati pada waktu itu. Kemudian peristiwa 1740 sampai dibuang ke Ambon dan meninggal di Ambon dan lain sebagainya.

Yah, miriplah dengan kepahlawanan Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Atau ada Lie Tjeng Tjoan (1911 – 1988) alias Laksamana John Lie alias Dharma Daniel Yahya, kita harapkan ada salah satu dari mereka itu yang bisa menjadi Pahlawan Nasional. Kalau soal kewarganegaraan ya memang Indonesi pada waktu itu belum merdeka tahun 1740. pangeran Diponegoro juga kan tahun 1825-1830, Indonesia kan memang belum lahir pada waktu itu. Tidak ada yang namanya warga negara Indonesia dan mana yang bukan warga negara Indonesia, pokoknya orang-orang yang ada di sinilah yang berjuang.

Sekarang banyak warga Tionghoa yang telah menduduki jabatan politik, ada yang jadi Bupati, walikota, wakil gubernur, DPR RI, DPRD, dll. Apakah ini mengindikasikan bahwa keberadaan Tionghoa sudah benar-benar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat sebagai suku bangsa Indonesia?

Ada warga tionghoa yang menjadi bupati atau walikota, dia itukan dipilih oleh rakyat. Tinggal bagaimana sekarang dia menunjukkan prestasinya. Kalau ia berprestasi maka otomatis dia akan diterima oleh masyarakat. Jadi, kedepan kalau daerah mau maju, negara ini mau maju, jangan milih yang asal sukunya sama. Tapi, milih yang berkualitas.

Seumpama saya ini punya perusahaan, restoran misalnya. Biar restoran saya maju, saya milih tukang masak yang pintar masak. Katakanlah kebetulan milih orang tionghoa karena pintar masak. Jangan milih yang satu suku tapi tidak pintar masak. Bangkrut saya punya restoran. Nggak ada yang datang.

Negara ini jugabegitu, kalau mau maju. Anda mau menang bulu tangkis dalam kejuaraan Thomas Cup misalnya, harus milih pemain yang pintar main, bukan berdasarkan suku.

Bagaimana Anda melihat dinamika Musyawarah Provinsi PSMIT Bali ini?

Musyawarah Provinsi ini kan proses pembelajaran. Bagaimana kita belajar berorganisasi. Munkin sebagai satu proses bagaimana seharusnya tatacara menyelenggarakan musyawarah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, ada pukulan gong sebagai tanda pembukaan, ada rapat pleno.

Yang begini ini kan perlu proses belajar. Jadi nanti kalau ada kader-kader yang ingi terjun ke dunia politik, misalnya masuk partai, jadi anggota Dewan. Kan sudah punya pengalaman. Tapi harus diingat, kalau sudah menjadi pengurus partai politik tidak boleh merangkap jabatan di PSMTI. Karena itu bisa menyebabkan kekacauan internal.

Kalau memang ada yang mau terjun ke dunia politik malah kita anjurkan. Tapi harus mengundurkan diri dari PSMTI untuk menghindari perpecahan di dalam. Misalnya ketuanya PDIP, wakilnya Golkar kan bisa recok di dalam.

Apa harapan Anda kepada PSMTI Bali ke depan?

Saya harapkan bisa menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi warga tionghoa Bali kepada pemerintah. Sebaliknya juga bisa menyampaikan keinginan pemerintah terhadap warga Tionghoa mengenai hak-hak dan kewajibannya. Kita harapkan pada segenap warga Tionghoa Bali agar bahu membahu membantu pemerintah dalam membangun daerah Bali.

Demikian wawancara saya bersama Teddy Jusuf. Mudah-mudahan gagasan dan konsep yang disampaikan oleh Pak Teddy dapat menjadi inspirasi bagi pengurus dan segenap anggota PSMTI Bali. Semoga!

Gambar dari: indopos

Tulisan pernah dimuat di Majalah PMSTI Bali, 2009.

Comments
0 Comments

Terimakasih telah berkomentar di Blog saya. Setiap kata yang sobat tinggalkan adalah jejak pencerahan peradaban. Jabat erat.
EmoticonEmoticon