Selasa, 26 Mei 2020

BUKU GOLKAR SEJARAH YANG HILANG, AKAR PEMIKIRAN & DINAMIKA


PROLOG

Ada satu ungkapan yang sering kita dengar ketika mengupas soal narasai sejarah politik, yakni “sejarah ditulis oleh pemenang”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa terdapat campur tangan pemerintah bekuasa terhadap narasi sejarah yang hendak ditampilkan ke publik.

Hal yang demikian dapat kita jumpai di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pelarangan buku maupun terbitan-terbitan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah berkuasa bukalah barang baru. Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sudah ada pelarangan peredaran buku.

Masing-masing penguasa memiliki perbedaan kepentingan dan target buku-buku yang dilarang. Kepentingan penguasa Hindia Belanda adalah melanggengkan kekuasaan di tanah jajahan. Oleh sebab itu, penjajah Belanda melarang keras peredaran buku-buku yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya, terutama buku yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia.

Era pemerintahan Sukarno lain cerita. Justeru bertolak belakang dengan kepentingan penjajah. Maklum, era pemerintahan Sukarno adalah era peralihan dari penjajahan bangsa asing menjadi Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, pemerintahan Sukarno berkepentingan mengubur penjajahan sedalam-dalamnya. Tak terkecuali berbagai ideologi yang dapat membangkitkan kembali penjajahan. Maka, segala macam buku maupun terbitan lain yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintahan Indonesia merdeka dilarang keras.

Era pemerintahan Presiden Suharto pun memiliki kepenting yang berbeda. Gejolak peristiwa G30S/PKI turut mewarnai masa-masa awal pemerintahan Soeharto. Peristiwa kelam tersebut dianggap sebagai gerakan yang didalangi oleh PKI.

Oleh sebab itu, Pemerintah Orde Baru melarang keberadaan PKI. Buku-buku yang dianggap berkaitan dengan PKI dan ajaranya mengenai marxisme-Leninisme disita dan dihancurkan.

Pada era 90-an pemerintahan Orde Baru tidak hanya menertibkan buku-buku yang berkaitan dengan PKI dan idiologinya, namun mulai melebarkan ekspansi dengan menertibkan buku-buku yan dianggap menggagu kepentingan politik Suharto. Buku-buku tersebut tidak bersinggungan dengan PKI dan ideologinya, namun dianggap sebagai wacana yang dapat merusak citra pemerintahan Suharto.

Pada masa-masa akhir sebelum dilengserkan, pemerintahan Suharto melarang 13 buku yang dituding "meresahkan masyarakat" dan "membahayakan bangsa dan negara", di antaranya Indonesia dalam Sorotan Dunia (Wimanjaya K. Liotohe), Saya Musuh Politik Soeharto (Sri Bintang Pamungkas), Rakyat Menggugat (Muchtar Pakpahan), Era Baru Pemimpin Baru (Soebadio Sastrosatomo).

Beranjak dari hal-hal yang diungkapkan di atas, buku karya David Reeve dengan judul, “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” menjadi sangat menarik untuk dikupas. Buku ini lahir pada masa-masa awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru, namun baru dipublikasikan di Indonesia 15 tahun setelah kekuasaan Orde Baru dilengserkan oleh gelombang Reformasi 1998.

Sebagaimana diakui oleh Reeve pada bagian pengantar, buku ini lahir dari penugasannya di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dari tahun 1969 hingga 1971. Penugasan itu bertepatan dengan persiapan dan kampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) kedua setelah 26 tahun Indonesia menjadi republik merdeka.

Selama periode tersebut, pemerintah mengubah Sekretariat Bersama (Golongan Karya (Sekber Golkar) menjadi kendaraan pemilu efektif yang mampu mendapatkan 62,8 persen suara dan mayoritas mutlak dalam parlemen Indonesia. Organisasi ini tidak ada pada pemilu sebelumnya tahun 1955.

Golkar adalah salah satu kontestan pemilu tahun 1971 yang bersaing dengan 9 Partai Politik, yakni: Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Reeve memulai penelitiannya berangkat dari pertanyaan, bagaimanakah sejarah dan kedudukan konsep golongan karya dalam pemikiran dan praktik politik Indonesia? Bagaima Golkar menjadi kontestan pemilu selain partai politik? Ketidak jelasan ini bertambah dengan kurangnya karya-karya standar tentang sejarah modern Indonesia yang tersedia kala itu.

Sebagaimana diakui Reeve, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan buku ini berasal dari data sekunder berupa buku dan media terbitan Indonesia. Peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada awal 1974 membuat ia tidak mungkin mendapatkan visa studi mengenai sebuah topik yang melibatkan area investigasi pada situasi yang sedang berlangsung.

Terlepas dari segala kekurangannya, oleh karena Reeve sebagai peneliti asing (Australia), hasil penelitian ini memiliki kedudukan objektivitas tinggi. Hasil penelitian ini sesungguhnya telah dirampungkan sejak tahun 1983. Namun, baru diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh Komunitas Bambu pada bulan Juli 2013.

Jika adagium mengatakan, sejarah ditulis oleh pemenang, maka buku ini menjadi yang lain. Ia berbeda. Karena buku ini ditulis oleh peneliti yang tidak dapat dijangkau oleh kekuasaan yang berkepentingan dengan objek yang diteliti. Selain itu, peneliti tidak berpotensi subyektif terhadap konten penelitia karena tidak memiliki kepenting politik di Indonesia.

Satu hal lagi yang menjamin obyektivitas buku ini adalah ketika diterbitkan pada saat Golkar tidak lagi sebagai pemenang yang memegang kekuasaan. Andaikan saja buku ini terbit di tanah air pada masa kekuasaan Golkar zaman Orde Baru, dengan seluruh kandungan saat ini, mungkin akan bernasib sama dengan buku-buku lain yang ditertibkan.

Buku “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” ini akan menjadi cermin yang sempurna bagi seluruh elemen bangsa untuk melihat kembali bagaimana sesungguhnya gagasan Golongan Karya itu lahir? Bagaimana argumentasi sosio-politik gagasan Golkar ditempatkan dalam ketatanegaraan? Dan siapa tokoh-tokoh yang menginisiasinya.

Yang tak kalah menarik adalah bagaimana menempatkan buku ini bagi Partai GOLKAR saat ini? Meskipun Golongan Karya (Golkar) sejak pemilu 1999 telah bertransformasi dari golongan menjadi partai, secara kesejarahan tetaplah mewarisi akar sejarah yang sama tatkala gagasan awal Golkar dilahirkan.

JEJAK PEMIKIRAN GOLONGAN KARYA
Begitu mendengar kata Golongan Karya (Golkar), banyak orang akan membayangkan pemerintahan Orde Baru (Orba) yang berkuasa selama lebih tiga dekade. Kehadiran sosok Suharto sebagai aktor utama Orba menjadi catatan penting bagi sejarah Golkar di masa itu. Sebab dalam pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 Golkar selalu menjadi pemenang mutlak yang selalu mengantarkan Suharto sebagai presiden Republik Indonesia.

Pertanyaannya kemudian adalah: bagaimana ceritanya, sebuah organisasi bernama Golkar bisa ikut dalam suatu pemilihan umum bersama partai-partai? Apakah Golkar gagasan orisinil Orba? Sejak kapan gagasan Golkar ini muncul? Siapa tokoh-tokoh pencetusnya? Semua pertanyaan itu dijawab tuntas dalam buku “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” karya David Reeve ini.

Yang jelas, Golkar bukanlah ide Suharto dan Orde Baru.

Secara cermat dan runut David Reeve melakukan penelusuran, hingga diketahuilah bahwa gagasan tersebut telah diajukan sejak 1940-an. Gagasan Golkar berpangkal dari konsep kolektivis atau koorperatis alias integralistik tentang bagaimana negara harus diorganisasi.

Sedangkan organisasi tersebut adalah berbagai bentuk golongan fungsional. Sejak tahun 1957 kata “fungsional” dirubah dalam bahasa Sanskerta menjadi kata “karya”. Selanjutnya sebutan golongan fungsional lebih dikenal dengan sebutan golongan karya dan lebih populer dengan singkatan Golkar.

Gagasan Golkar yang telah lahir sejak tahun 1940-an tersebut baru mulai diorganisir secara kelembagaan sejak akhir dekade 1950-an. Hal ini dilakukan untuk memberikan bentuk terhadap gagasan kolektivis dalam perpolitikan Indonesia. Pada tahun 1957, gagasan Golkar menjadi alternatif terhadap partai-partai politik yang dimaksudkan untuk digantikannya atau dipinggirkannya.

Hasil penelusuran Reeve memperlihatkan adanya pasang surut kemunculan Golkar. Ketika gagasan sedang kuat maka organisasi tengah lemah. Sebaliknya, ketika organisasi tengah menguat maka gagasan lemah. Kondisi yang demikian ini sesungguhnya menggambarkan ketidaksesuaian antara gagasan awal dengan tujuan yang ditampilkan dalam bentuk organisasi berbeda.

Pada pertengahan 1940-an dan akhir 1950-an, menurut David Reeve, gagasan Golkar sangat kuat tetapi organisasinya memiliki bentuk paling lemah. Ketika organisasi menjadi lebih kuat, gagasan melemah, dan sekarang pada abad ke-21 hampir menghilang. Organisasi-organisasi Golkar telah diambil alih dan diubah ke arah tujuan-tujuan berbeda dari gagasan semula.

Dalam memulai penggalian tentang munculnya gagasan Golkar, melalui petualangan referensinya, David Reeve mengawalinya dengan memotret perdebatan sengit para intelektual Indonesia pada dekade 1920-an. Perdebatan itu menyangkut nilai kebudayaan-kebudayaan dan organisasi-organisasi Barat bagi masa depan Indonesia.

Terdapat dua polarisasi intelektual Indonesi kala itu. Pertama, pendukung ‘Westernisasi’ Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Kedua, pendukung ‘nilai-nilai Timur’ dipimpin oleh Sanusi Pane dan Ki Hajar Dewantara. Semakin lama semakin ditegaskan bahwa terdapat nilai-nilai Indonesia spesifik yang akan membentuk negara masa depan.

“Mungkin saja tidak jelas apa tepatnya ‘nilai-nilai Indonesia’ tersebut, tetapi hal ini adalah awal dari perjalanan penemuan intelektual. Diperkirakan bahwa nilai-nilai tersebut kemungkinan besar dapat ditemukan dalam kebudayaan Indonesia dan desa-desa Indonesia,” ungakap Reeve.

Dalam buku “GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika” ini, David Reeve menggali masa-masa awal kemunculan gagasan Golkar dengan merujuk pada gagasan pemikiran empat tokoh pendiri bangsa, yakni Ki Hajar Dewantara, Raden Supomo, Sukarno dan Hatta.

Jejak-jejak pemikiran mereka tentang kolektivisme dan negara integralistik sebagai landasan gagasan Golkar digali kembali melalui berbagai dokumen. Baik melalui tulisan-tulisan yang pernah mereka kemukakan, pidato-pidato dan juga argumentasi dalam pertemuan-pertemuan para tokoh bangsa.

Akar Pemikiran Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara, seorang pangeran dari keluarga Paku Alam Yogyakarta. Ia dianggap sebagai pelopor nasionalisme radikal oleh pergerakan nasional dekade 1920-an dan 1930-an. Ki Hajar Dewantara—sebagai orang yang pernah tinggal di Belanda—juga menjelaskan kehidupan Barat yang didominasi oleh individualisme, egoisme dan materialisme. Nilai-nilai Timur dianggap jauh lebih baik.

Dewantara dipandang sebagai tokoh yang mempopulerkan serangkaian pendirian politik yang ia sebut “kolektivisme” atau lebih sering disebut “asas kekeluargaan”. Termasuk dalam asas ini, kepercayaan akan perlunya tatanan politik paternalistik yang dipimpin oleh kebijaksanaan yang disebutnya “demokrasi dengan kepemimpinan” dan keyakinan bahwa jalannya terbuka bagi Indonesia untuk mencapai “sosialisme tanpa perjuangan kelas.

Dia menyampaikan visi tentang masyarakat korporatif selayaknya organisme yang berevolusi di mana “inti ketertiban dan kedamaian”—“cita-cita mulia kita”—“dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan nasional dapat dicapai melalui pengenalan dan penerapan asas hak individu untuk menentukan nasib sendiri yang dipadukan dengan tuntutan kolektif.

Ki Hajar Dewantara membumikan konsep integralistik kolektivise dalam pengelolaan lembaga pendidikan Taman Siswa yang didirikan pada Juli 1922. Kedudukan guru-guru dan murid dianggap sebagai satu keluarga dan Ki Hajar Dewantara selaku Kepala Keluarga.

Akar Pemikiran Supomo
Profesor Dr. Raden Supomo, 1903-1958, dianggap sebagai cendekiawan hukum adat konstitusi Indonesia yang terkemuka pada masanya. Dia belajar hukum di Universitas Leiden sejak 1924 hingga 1927 dan menjadi anggota perhimpinan pelajar Indonesia di Belanda.

Gagasan-gagasan Supomo tentang integralistik kolektivis paling terkenal dimasukkan dalam bentuk tulisan berupa Undang-Undang Dasar 1945. Ia telah menjelaskan pemikiran koorporasinya dalam kuliah pengukuhan profesornya pada 31 Maret 1941. Pidatonya berjudul “Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat”, menjadi dokumen penting pemikiran nasionalis, yang dikutip sekitar 30 tahun kemudian untuk membenarkan teori pemerintahan korporatif.

Namun, pidatonya di hadapan Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) lebih merupakan pernyataan-pernyataan prinsip daripada deskripsi bentuk-bentuk praktis. Idenya yang lebih besar bagi bentuk-bentuk tersebut baru ditemukan ketika Sukarno mengusulkan sebuah negara satu-partai pada Agustus 1945.

Bagaimana negara satu-partai ini diorganisasi secara internal? Ketika Sayuti Melik berupaya mendirikan Staatspartij pada Agustus, ia mendorong para pekerja, petani dan rakyat jelata untuk bersatu dalam perhimpunan-perhimpunan yang didasarkan pada kategori pekerjaan mereka.

Undang-Undang Dasar telah menyebutkan bahwa badan tertinggi kehendak rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR dibentuk oleh perwakilan dari daerah-daerah dan ‘golongan-golongan’. Banyak rujukan terhadap penyebutan ‘golongan-golongan’ ini dalam sejarah Golkar di masa selanjutnya.

Dari catatan penjelasan Supomo bagi Undang-Undang Dasar, ‘golongan-golongan tersebut dijelaskan sebagai “badan-badan seperti koperasi-koperasi, perhimpunan-perhimpunan pekerja dan badan-badan kolektif lainnya”—jenis golongan-golongan yang menjadi gagasan golongan-golongan fungsional sejak 1957.

Dengan pengungkapan kearifan yang menurut dia terwujud dalam hukum adat, Supomo mendorong visi negara yang mirip dengan visi Kihajar Dewantara, sebuah konsep yang dijelaskan oleh Supomo dengan istilah seperti “kolektivisme”, “asas kekeluargaan”, teori negara “organik” dan “integralistik”, dan “penyatuan kawula dan gusti”.

Akar Pemikiran Sukarno
Kontribusi Sukarno terhadap perjuangan politik dekade 1920-an dan 1930-an sudah banyak mendapat perhatian akademis. Begitu juga terhadap kritiknya terhadap kapitalisme pada umumnya dan pemerintah Hindia Timur Belanda pada khususnya. Hal yang tidak terlalu diperhatikan adalah pandangan Sukarno mengenai bentuk politik negara merdeka di masa depan.

Pada 1945 Sukarno menunjukkan kecenderungan, setidaknya untuk masa itu, untuk mendukung sistem negara satu partai. Pada dekade 1930-an dia menguraikan pendapat bahwa sistem parlementer gaya Barat, negara Islam dan kediktatoran proletar dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima olehnya.

Menurut Sukarno, demokrasi parlementer barat adalah hasil dari diraihnya kekuasaan ekonomi dan politik oleh kaum borjuis dan sekaligus senjata yang sekarang ini digunakan kaum borjuis untuk memberikan hak politik kepada kaum proletar tanpa memberikan keadilan ekonomi.

Sama seperti Dewantara, Sukarno tidak menganggap bahwa nasionalisme berasal dari suatu daftar kesamaan “empiris” tetapi bersumber dari kesadaran bersama terhadap kesatuan, prinsip spiritual, jiwa, yang berkebang dari sejarah bersama yang panjang.

Reeve mengemukakan, sudah sejak 1927 Sukarno menganjurkan penggunaan “musyawarah” dan “mufakat” dalam politik Indonesia. Minimal sejak 1940 dan kemungkinan 1933 tampaknya pemikiran Sukarno bergerak ke arah menolak pembagian berdasarkan ideologi.

Hal tersebut dianggap berbahaya dan merusak, serta ingin menggabungkan seluruh bangsa dalam suatu lembaga yang berdasarkan “musyawarah”, yang diatur berdasarkan kesamaan kepentingan dan pekerjaan, di mana di dalamnya konflik-konflik dimediasi dan diselesaikan.

Merupakan anomali pemikiran perwakilan berbasis agama jika ideologi-ideologi akan dihindari, tetapi di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kelompok-kelompok penting yang ciri utamanya adalah agama mereka dan kepentingan mereka cenderung diungkapkan dalam konteks keagamaan.

Sukar mengharap bahwa kaum muslimin akan mendukung sistem politik di mana mereka tidak memiliki perwakilan sendiri apabila mereka juga diharapkan untuk tidak lagi berupaya mendirikan negara Islam.

Akar Pemikiran Hatta
Sebagai ketua perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda pada 1926, Mohammad Hatta sangat terlibat dalam perencanaan partai nasionalis baru (PNI) yang dibentuk pada 1927 di Indonesia. Setelah pembubaran partai tersebut pada 1930, munculah dua partai penerus, Partindo dan PNI Baru, yang keduanya mengaku mewakili ideologi nasionalis PNI.

Tentang rekonstruksi sosial setelah kemerdekaan, sejak pertengahan dekade 1920-an Hatta telah mengembangkan serangkaian ide politik yang dirangkum menjadi “kedaulatan rakyat” dan “kolektivisme”.

Baik Hatta maupun Sukarno menggunakan kata “kolektivisme” tetapi Hatta menampilkan bentuk kolektivisme tertentu yang berkedudukan sebagai pelengkap dan kontras dengan ide-ide Dewantara, Supomo dan Sukarno.

Walaupun menolak filosofi politik yang diwakili Dewantara, Supomo dan Sukarno, Hatta menyediakan cetak biru perekonomian untuk mengorganisasi sebuah negara kolektivis dengan visinya bagi ekonomi masa depan sebagai sebuah jaringan nasional yang sangat luas yang terdiri dari koperasi, produksi, konsumsi, distribusi, pertanian dan industri.

Visi itu yang dirangkum sebagai “asas kekeluargaan”, didukung oleh Sukarno dan Supomo pada 1945 dan dimasukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari sekian banyak penghormatan yang diberikan kepada Hatta adalah gelar “Bapak Koperasi” di Indonesia.

Deliar Noer menyebutkan tiga sumber sosialisme Hatta: “Islam, Kolektivisme tradisional Indonesia dan sosialisme demokrasi Barat”. Sama seperti Sukarno, Hatta menolak “tiruan demokrasi Barat”, demokrasi yang bersandar “di atas dasar individualisme”.

Tetapi lain dengan Sukarno, Hatta tidak menolak bentuk pemerintahan Barat. Dia menerima model Barat di mana pemerintah dilihat sebagai pelaksana langkah-langkah yang diputuskan dan disahkan lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Daripada mengutamakan kepemimpinan yang kuat, ia menekankan tanggungjawab kabinet kepada parlemen dan kekuasaan parlemen untuk menggulingkan pemerintah melalui mosi tidak percaya atau melalui penolakan anggaran.

Kolektivisme Hatta akan diwujudkan melalui sistem ekonomi masa depan. Dia berharap akan melihat kebangkitan dan perluasan praktik di desa-desa di mana “orang desa masih menyangka dirinya anggota dari kaum”. Semangat tersebut bagi Hatta diwujudkan dalam kepemilikan tanah bersama dan praktik tolong-menolong.

Tetapi menurut dia, “kolektivisme tua” itu tidak memadai untuk cakupan dan tuntutan negara bangsa. Selama berabad-abad kolektivisme telah menjadi pincang. Dia menjelaskan bahwa dulu tanah dimiliki oleh desa dan dibagi secara adil kepada penduduk desa yang memenuhi syarat untuk memanfaatkannya. 

Kadang-kadang tanah tersebut dibagi kembali secara berkala, atau dikembalikan kepada desa karena tidak dimanfaatkan. Tekanan penduduk telah sangat membebani sistem itu tetapi kesalahan mendasar adalah “kolektivisme disilangi oleh sistem individual” karena tanah telah dibagi kepada individu sebagai unit produksi dasar.

Dari Gagasan Antipartai Hingga Menjadi Partai
Selanjutnya David Reeve menguraikan, setelah pemilihan umum 1955, sistem kepartaian di Indonesia semakin didiskreditkan dan pilihan-pilihan lain mulai dibahas. Salah satu tokoh paling penting mendesak diadakan perubahan adalah Presiden Sukarno. Ia tidak pernah terkesan oleh sistem partai politik Barat.

Seperti sudah diketahui setelah melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri, Sukarno mengembangkan diskursus politik yang mengusulkan untuk mengubur partai-partai. Tetapi tidak banyak diingat bahwa Sukarno mengusulkan untuk menggantikan partai-partai tersebut dengan Golkar, atau yang pada saat itu dikenal sebagai “golongan fungsional”.

Salah satu celah lebar dalam diskusi-diskusi tentang Sukarno sebagai seorang politisi dan pemikir politik adalah bahwa ia merupakan orang yang meluncurkan gagasan Golkar ke dalam perpolitikan Indonesia pada 1956-1957. Golkar adalah gagasan Sukarno. Hal ini memiliki implikasi sangat besar bagi penilaian Sukarno sebagai seorang pemikir politik dan seorang aktor politik.

Dari mana gagasan-gagasan ini berasal? Adalah Profesor Djokosutono yang pertama memberi saran kepada Sukarno tentang bentuk-bentuk konstitusional, menggantikan Profesor Supomo yang wafat pada 1958. Djokosutono dan Supomo adalah rekan dekat dan bersama-sama pernah menerbitkan sebuah buku tentang hukum adat. Ini adalah sebuah garis keberlanjutan dengan diskusi-diskusi 1945.

Konsep inti golongan fungsional adalah bahwa konsep ini mewakili golongan-golongan yang memiliki ‘fungsi’ dalam masyarakat, di dalam keseluruhan kolektivitas, yang kurang lebih sejalan dengan pemikiran Supomo.

Para penganjur demokrasi Terpimpin pada akhir 1950-an menunjukkan bahwa seorang petani bisa merupakan seorang Nasionalis, Komunis atau Muslim (dengan demikian dibagi oleh ideologi). Atau dari Jawa, Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi dan lain sebagainya, tetapi apa yang sama-sama mereka miliki adalah kesamaan identitas sebagai seorang petani.

Sistem perpolitikan harus dibangun di atas apa-apa yang sama-sama dimiliki rakyat, dan bukan apa-apa yang menjauhkan mereka. Tetntu saja sulit untuk mendefinisikan golongan-golongan tersebut dengan tepat dan secara ilmiah, tetapi sudah jelas ada dua golongan besar, yaitu petani dan buruh.

Golongan-golongan lainnya dapat dibuat menggunakan akal sehat. Gagasan 1957-1959 adalah bahwa dalam sebuah pemilihan umum, rakyat akan memilih dari daftar kandidat yang mewakili golongan mereka. Istilah golongan fungsional di-Indonesiakan/di-Sanskertakan menjadi Golongan Karya pada 1959.

Jadi, mengapa gagasan Sukarno yang memperkenalkan Golkar itu dilupakan? Hal ini terjadi karena Angkatan Darat telah merebut gagasan baru Sukarno dan mulai membentuk organisasi-organisasi mengikuti garis golongan fungsional.

Dengan demikian, terdapat Badan Kerja Sama (BKS), untuk pemuda, petani, pekerja, wanita, pers dan sarjana Islam. Masing-masing partai memiliki organisasi-organisasi massa untuk golongan-golongan ini. Rencananya adalah melepaskan ormas dari partai-partai dan merestrukturisasinya ke dalam organisasi-organisasi Golkar.

Pimpinan Angkatan Darat telah bereksperimen dengan berbagai bentuk keterlibatan dalam perpolitikan. Sepertinya, rekanan sipil pertama yang dicari Angkatan Darat pada awal 1950-an adalah Persatuan Indonesia Raya (PIR), sebuah partai nasionalis kecil yang dibentuk pada 1928.

Pada akhir 1950-an, ketika Sukarno dan Nasution mengembangkan gagasan-gagasan mereka tentang golongan-golongan fungsional, keduanya mendapatkan arahan dari Profesor Djokosutono. Nasution telah mengembangkan apresiasi yang semakin besar terhadap kegunaan konsep-konsep integralistik untuk memerintah Indonesia.

Pada tahun 1958, Nasution mengutarakan keinginannya untuk membubarkan partai politik. Kepada ‘prinsip keluarga’, Nasution menyatakan dukungannya: “Pemikiran ini mengarah pada perubahan dari orientasi partai menjadi orientasi golongan fungsional”. Konsep kolektivitas harmonis terutama berguna dalam membatalkan legitimasi ideologi berbasis kelas milik PKI.

Pada 1960, antara Presiden Sukarno dengan pimpinan Angkatan Darat semakin sedikit memiliki kesamaan kepentingan. Angkatan Darat ingin melarang PKI sepenuhnya, tetapi juga tetap menjaga keberadaan gagasan-gagasan melarang semua partai politik.

Sejak, 1957, Sukarno tidak mampu membangun apa pun untuk dirinya sendiri dari organisasi-organisasi Golkar, dan ia kembali pada partai-partai untuk melindungi dirinya sendiri melawan Angkatan Darat. Formulasi barunya yaitu Nasakom kadangkala dianggap sebagai salah satu gagasan-gagasan esensial Demokrasi Terpimpin.

Memang benar bahwa konsep ini merupakan konsep utama sejak 1960 hingga 1965, konsep baru berbasis partai ini menandai berakhirnya antusiasme awal Sukarno terhadap Golkar dalam tiga tahun sebelumnya. Sikap Sukarno yang bimbang ke arah partai harus dipelajari secara seksama dalam catatan-catatan tentang kehidupannya.

Sejak 1960 hingga 1965, Angkatan Darat terus mengembangkan organisasi-organisasi jenis Golkar, tetapi lebih sebagai senjata melawan PKI daripada sebagai bentuk perwakilan. Organisasi-organisasi utama yang dibentuk seperti SOKSI, MKGR dan Kosgoro dikaitkan dengan tokoh-tokoh dinamis, yaitu Kolonel Suhardiman, Brigjen Sughandi dan Mas Isman.

Angkatan Bersenjata juga telah berhasil menyebut diri mereka sendiri sebagai golongan fungsional sejak 1958, dan konsep ini memungkinkan personil militer untuk ditempatkan dalam posisi-posisi sipil alias dikaryakan. Banyak organisasi-organisasi Golkar yang berbeda-beda menjadi satu ke dalam Sekber Golkar pada tahun 1964. Hal ini bukanlah kelahiran Golkar sebagaimana sering diklaim tetapi merupakan akhir tahap pertama pembangunan organisasi.

Proses utama yang terlihat sejak 1957 hingga 1965 adalah perubahan dalam gagasan Golkar sebagai bentuk baru perwakilan yang diluncurkan oleh Sukarno menjadi sebuah senjata anti-PKI yang digunakan oleh Angkatan Darat dan para sekutunya.

Pada bagian akhir kata pengantar “70 Tahun Pemikiran Golkar” David Reeve meringkas terdapat empat perkembangan utama Golkar sebagai berikut:
  • 1940-an – 1950-an, gagasan-gagasan negara integralistik dirumuskan.
  • 1957 – 1965, organisasi-organisasi Golkar diusulkan oleh Sukarno, kemudian gagasan ini diambil alih oleh Angkatan Darat dan diubah menjadi senjata melawan PKI;
  • 1965 – 1998, Sekber Golkar diambil alih oleh kepemimpinan Orde Baru dan digunakan sebagai kendaraan elektoral mereka;
  • 1998 hingga sekarang Golkar diubah menjadi sebuah partai, sebuah partai yang elit-elitnya lebih banyak berasal dari kalangan pengusaha dan menjadi sebuah mesin patronase.

Judul Buku: 
GOLKAR Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika 
Judul Awal: 
Golkar of Indonesia: An Alternative to The Party System 
Penulis: 
David Reeve 
Penerjemah: 
Gatot Triwira 
Penyunting: 
Iskandar Nugraha, Lubabun Ni,am, Robyn Fallickard 
Desain Sampul: 
Hartanto ‘Kebo’ Utomo 
Desain Isi: 
Sarifudin 
Cetakan Pertama: 
Juli 2013 
Penerbit: 
Komunitas Bambu

Minggu, 17 Mei 2020

Kill The Messenger, Jurus Kuno Penguasa Antikritik

Ilustrasi Cleopatra Raja Mesir Kuno


Secara sederhana Kill The Messenger dapat diartikan sebagai bunuh si pembawa pesan. Dalam ranah komunikasi, Kill The Messenger adalah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan cara membuat si pembawa pesan, pengritik atau penyampai gagasan bertekuk lutut.

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Kill The Messenger dalam konteks penyampaian pendapat atau kritik, kita scroll back dulu ke konteks kesejarahan pada zaman dahulu. Yah, setidaknya agar kita memahami maksud dari sebuah istilah secara utuh.

Contoh istilah sehari-hari yang kita pakai misalnya, “debat kusir”. Ini untuk menggambarkan debat yang tidak kunjung selesai, berputar-putar, ngotot-ngototan, tidak jelas ujung pangkalnya dan melenceng dari norma berpikir logis. Tapi tahukah kita bagaimana istilah ini muncul?

KH. Agus Salim adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ini berdasarkan pengalamannya. Sepulang kantor, sang kyai menumpangi sebuah delman. Di tengah perjalanan kuda penarik delman mengeluarkan kentut, “preeetttt”. Lantas KH. Agus Salim bilang, itu kuda masuk angin. Tetapi dibantah mati-matian oleh kusir delman. Katanya, justeru kudanya keluar angin.

Perdebatan pun tak kunjung selesai hingga KH. Agus Salim sampai di depan rumahnya. Peristiwa tersebut diceritakan oleh beliau ke parlemen. KH. Agus salim sering menyampaikan himbauan kepada anggota parlemen jangan berdebat kusir. Karena sampai kapan pun tak akan ada ujung pangkalnya. Debat harus dijiwai dengan niatan untuk sama-sama mencari jalan keluar suatu permasalahan.

Lantas, bagaimana munculnya istilah Kill The Messenger?

Pada zaman kerajaan dulu, sarana komunikasi tidak seperti saat ini. Sekarang semua sudah serba canggih. Sesaat setelah terpilih, seorang kepala negara bisa langsung mendapatkan telepon ucapan selamat dari kepala negara lain. Pesan dapat pula disampaikan melalui media televisi, media cetak dan juga media sosial. Super kilat.

Sedangkan raja-raja zaman dulu komunikasi masih dilakukan secara tradisional, yakni mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Butuh waktu berhari-hari bahkan bisa bertahun-tahun bagi seorang pembawa pesan untuk sampai ke tujuan. Begitu pula waktu untuk kembali menyampaikan tanggapan atas pesan yang disampaikan.

Permasalahannya sekarang adalah tak selamanya pesan yang dibawa oleh si penyampai pesan (The Messenger) berupa kabar yang menggembirakan si raja atau penguasa penerima pesan. Apabila kabar yang dibawa membuat si raja tak senang, maka si pembawa pesan sering kali mendapatkan perlakuan tidak baik.

Perlakuan tidak baik dapat berupa perjamuan yang tidak pantas sebagai seorang utusan, bahkan dapat berupa penyiksaan dan pembunuhan. Segala perlakuan tersebut sebagai respon atas isi pesan yang dibawa. Pekerjaan sebagai pembawa pesan ini cukup besar resikonya. Syukur-syukur kalau berita yang dibawa menyenangkan, kalau tidak, nyawa taruhannya.

Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan seorang pembawa pesan sering kita saksikan di film-film kerajaan, baik cerita fiktif maupun cerita yang diangkat dari kisah nyata. Biar tidak menjadi fitnah wacana, di bawah ini juga saya sampaikan beberapa kisah nyata si pembawa pesan.

Masih ingat dengan kisah Meng Qi, seorang utusan Khubilai Khan, kaisar Mongol? Pembawa pesan yang malang itu dipotong telinganya oleh Prabu Kertanegara, Raja Singosari penguasa tanah Jawa kala itu. Memang, tidak sampai dibunuh. Tapi, akibat peristiwa itu membuat Khubilai Khan marah besar.

Ada satu lagi kisah kerajaan di Benua Eropa pada abad pertengahan. Raja Romawi mengirim seorang utusan untuk membawa pesan kepada raja Armenia. Isi pesan meminta agar raja Armenia menyerahkan musuh-musuh Romawi yang mengungsi ke Armenia. Lucullus, utusan yang malang itu dipenggal kepalanya oleh pasukan Armenia. Kabar yang disampaikan oleh Lucullus rupanya menyinggung perasaan raja Armenia.


Saya sendiri cenderung memperluas makna Kill The Messenger. Pembawa pesan tidak sekedar seorang perantara yang mengantarkan pesan dari seseorang ke orang lain. Akan tetapi mereka yang mengemukakan pendapat untuk kemaslahatan bersama, baik ditunjukan kepada khalayak maupun kepada penguasa, juga saya sebut sebagai The Messenger.

Amat banyak kita dengar nasib para pengritik penguasa zaman dulu yang harus tamat riwayatnya dengan tragis. Pendapat atau pesan yang disampaikan oleh si pembawa pesan dianggap bertentangan atau menyerang kewibawaan penguasa.

Pada 15 Februari 399 SM misalnya. Socrates seorang fulsuf Yunani dihukum mati oleh penguasa Kota Athena atas tuduhan merusak pikiran pemuda kota. Cara Socrates yang gemar mengajak para pemuda berdialog dianggap menyesatkan. Hidupnya pun berakhir dengan cara meminum racun dari algojo.

Ada pula kisah kelam Nicolaus Copernicus. Pada 24 Mei 1543, Nicolaus Copernicus dihukum mati karena mengemukakan teori heliosentris, yakni teori matahari sebagai pusat pergerakan alam semesta. Pendapat itu dianggap bertentangan dengan keyakinan Gereja Katolik. Gereja meyakini bumi adalah pusat pergerakan alam semesta.

Contoh Kill The Messenger yang dekat-dekat dengan kita juga banyak. Kisah Marsinah, seorang buruh di Surabaya dibunuh karena memperjuangkan kenaikan upah kaumnya. Udin seorang wartawan di Yogyakarta, juga Prabangsa wartawan di Bali, keduanya mati dibunuh karena pemberitaan. Mereka semua adalah para messenger yang berakhir dengan tragis.

Merujuk pada uraian di atas, ketika kita membahas istilah Kill The Messenger, maka dalam konteks ini kita menemukan setidaknya ada tiga unsur: yakni, si pembawa pesan, isi pesan dan si penerima pesan. Penerima pesan dalam hal ini selalu berkaitan dengan seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari si pembawa pesan.

Di zama now, pola Kill The Messengger kerap digunakan oleh penguasa kepada pengritiknya. Masih ingat dengan peristiwa kartu kuning untuk presiden Jokowi? Pada 2 Februari 2018, usai Jokowi memberikan sambutan di Balairung UI, sorak-soari tepuk tangan hadirin tiba-tiba dihentakan oleh bunyi pluit dari salah satu peserta sembari mengacungkan kartu kuning (buku paduan suara berwarna kuning). Secepat kilat Paspanpres menggiring si pemberi kartu kuning ke luar ruangan sebelum ia menjelaskan apa maksud dari semua itu.

Yah, dialah Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI. Kepada awak media Zaadit menyampaikan bahwa pemberian kartu kuning tersebut sebagai bentuk peringatan BEM UI terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi. Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.

Sejak peristiwa kartu kuning itu, nama Zaadit menjadi buah bibir. Santer menjadi pemberitaan media massa. Ada yang mengapresiasi sebagai bentuk keberanian aktivis mahasiswa, namun tak sedikit yang menghujat Zaadit. Padahal, menurut Johan Budi, Juru Bicara Presiden kala itu, Jokowi sama sekali tidak tersinggung.

Walau presiden tidak tersinggung, tetapi kelompok pendukung Jokowi seolah tak terima apa yang dilakukan oleh Zaadit. Zaadit melakukan itu dalam kapasitas sebagai Ketua BEM UI. Namun secara pribadi, Zaadit menjadi target utama para Killer The Messenger. Seolah orang yang berbeda pandangan politik dianggap sebagai yang lain yang layak “dikarungi” karena dianggap menggangu.

Baca Juga: Sesat Berpikir, Bullying Melayang

Semua catatan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Zaadit ditelanjangi. Zaadit di-bully secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Macam-macam tudingan dialamatkan kepada Zaadit. Mulai dari tudingan berafiliasi dengan PKS, dianggap tidak tahu apa-apa soal Asmat karena belum pernah menginjakkan kaki ke sana, dll. Bahkan Zaadit sempat dijemput paksa oleh aparat kepolisian dengan tuduhan penghinaan terhadap kepala negara.

Sejurus kemudian, pesan yang hendak disampaikan Zaadit soal isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa perlahan-lahan surut ditelan waktu. Malang yang menimpa Zaadit bisa jadi peringatan buat yang lain: jangan coba-coba kritik penguasa, kalau tidak ingin bernasib seperti Zaadit.

Kisah Zaadit di atas menurut saya adalah contoh sempurna bagaimana pola Kill The Messenger dilakukan oleh kelompok penguasa. Pola yang sama masih sering kita temukan di kelompok-kelompok buruh yang menuntut hak, di kalangan aktivis desa yang menuntut transparansi Dana Desa, para jurnalis yang mengungkap fakta, bahkan para intelektual yang mengemukakan pendapatnya yang tak lazim.

Sebetulnya kalau kita lihat dari pola yang dilakukan dengan Kill The Messenger ini sama modusnya dengan sesat logika yang disebut Ad Hominem. Yakni model argumentasi menyerang sisi personal lawan bicara. Ad Hominem singkatan dari argumentum ad hominem (berasal dari kata Latin yang artinya “kepada orang”), yakni suatu upaya argumentasi dengan cara menunjukkan sisi negatif yang menyasar ke karakter atau individu seseorang.

Dalam hal Kill The Messenger, pelakunya selalu berkorelasi dengan penguasa. Perintah Kill The Messenger dapat bersal dari penguasa yang dikritik dan atau atas inisiatif para pendukung si penguasa. Dalam beberapa kasus, pendukung biasanya lebih heboh dari yang didukung. Kata orang "politik petinju"— selalu cari muka. Heheheh…

Di era sosial media saat ini memberi kemudahan pada penguasa antikritik untuk memainkan strategi kono Kill The Messenger. Media-media besar sangat mudah dikontrol oleh penguasa (biasanya melalui kontrak kerja sama). Berita-berita yang tak memenuhi selera penguasa tentu akan menjadi pertimbangan perpanjangan kontrak.

Setelah media massa ada dalam genggaman, langkah berikutnya adalah memainkan pion-pion buzzer. Yah, yang namanya penguasa pengguna anggaran, tentu mudah saja melakukan hal ini. Anggaran buzzer bisa dilabeli judul anggaran sosialisasi kegiatan atau apalah. Kolaborasi media massa dan buzzer ini menjadi mesin Kill The Messenger untuk penguasa.

Katakanlah ada seorang tokoh yang sering memberikan kritik pada penguasa. Media akan mencari sisi-sisi jelek si tokoh untuk diberitakan secara terus-menerus. Berita tersebut akan menjadi viral dan sampai ke publik. Dengan demikian, substansi kritik yang disampaikan perlahan-lahan memudar seiring hingar-bingar gosip baru tentang si tokoh.

Sungguh sebuah perpaduan yang sempurna. Media bertugas membuat berita, lantas buzzer bertugas membombardir media sosial dengan memviralkan berita memojokan pengritik. Media terus mem-framing kejelekan si pengritik, buzzer tiada ampun mengarahkan agar tepat sasaran. Sehingga terbentuklah perspektif negatif tentang si pengkritik.

Sampai di sini, biasanya tamatlah riwayat si tokoh pengritik. Kejang-kejanglah ia akibat serangan buzzer penguasa. Lemah, letih, lesu jiwa dan raganya. Ia menjadi bulan-bulanan media dan buzzer penguasa. Namun demikian, banyak juga yang bisa bertahan dan bangkit dari keterpurukan ini. Justeru semakin diserang, semakin memberikan perlawanan. Akhirnya mengundang simpati publik.

Ada sebuah ungkapan menarik untuk menuntaskan pengertian Kill The Messenger ini:

“Jika seseorang tidak bisa mengontrol dirimu, dia akan berusaha mengontrol orang lain untuk melihat seperti apa dirimu…”

Bagi pengritik penguasa tidak perlu berkecil hati. Bagi penguasa dan buzzer-buzzernya tidak harus kecewa. Sebab Aku dan Kamu Bisa Menjadi Buzzer Jahat. Itu adalah rencana judul tulisan berikutnya. Heheheh…(D4FI)

Sabtu, 09 Mei 2020

Sesat Berpikir, Bullying Melayang

Ilustrasi Bullying. Google Image
Para budiman dan budiwati, mengapa bumi ini bulat? Salah satu alasannya mungkin agar tiada hari tanpa perdebatan. Hehehe… nggak nyambung yah? Mohon jangan di-bully karena kita tidak sedang memperdebatkan bumi bulat atau bumi datar.

Perdebatan sehat kita perlukan untuk menguji kebenaran sebuah pernyataan atau sebuah gagasan. Kalau ada perdebatan yang sehat, berarti ada dong perdebatan sakit. Yup, ada! Sakit dalam arti tidak lagi mengindahkan norma-norma perdebatan yang seharusnya.

Melalui layar televisi atau media sosial kita sering menyaksikan acara debat. Dua kubu, baik yang pro maupun yang kontra terhadap isu tertentu dihadirkan. Namun, sering kita dapatkan perdebatan yang berakhir dengan hasil mengecewakan. Boro-boro mendapatkan kebenaran subsansial, yang kita saksikan hanyalah aksi dua pihak yang sedang berkelahi. Kalap. Penuh amarah.

Salah satu bahkan kedua kubu saling serang pada hal-hal yang jauh dari substansi persoalan yang diperdebatkan. Yang paling jamak adalah menyerang masalah personal. Misalnya, sedang membahas soal angka kemiskinan, tiba-tiba salah satu kubu menyinggung jam tangan mahal yang digunakan oleh lawan debat.

Baca Juga: Selamat Datang di Parlemen Sosmed Bali

“Ah, bagaimana anda bisa berempati dan membicarakan orang miskin kalau hidup anda saja glamor. Jam tangan anda saja sama dengan harga rumah subsidi untuk orang miskin,” serang salah satu kubu. Ia pun merasa puas. Ia merasa telah membuat lawan debatnya keok.

Apa coba hubungan jam tangan yang dikenakan lawan debat dengan angka kemiskinan yang menjadi topik. Toh, soal pakaian itu bergantung pada selera dan kemampuan masing-masing si pemakai.

Itu hanyalah salah satu contoh. Banyak lagi sisi-sisi personal yang sering dijadikan “amunisi” oleh lawan debat. Kadang menyinggung soal latar belakang pendidikan, pekerjaan, kehidupan pribadi, afiliasi politik, suku, agama, ras dan lain-lain yang sama sekali tidak relevan dengan konteks perdebatan.

Apa yang bisa kita dapatkan dari perdebatan macam ini? Nihil. Tidak mendidik. Bahkan minus. Oleh karena prosesnya sakit, demikian pula hasilnya tentu sakit. Tak ada pelajaran atau pengetahuan baru yang kita peroleh. Yang muncul malah gosip-gosip baru tentang kehidupan pribadi orang lain.

Dalam ilmu logikan, model argumentasi menyerang sisi personal lawan bicara disebut Ad Hominem, singkatan dari argumentum ad hominem (berasal dari kata Latin yang artinya “kepada orang”), yakni suatu upaya argumentasi dengan cara menunjukkan sisi negatif yang menyasar ke karakter atau individu seseorang.

Bahkan ilmu logika menggolongkan Ad Hominem sebagai salah satu kesesatan berpikir. Sekali lagi perlu digarisbawahi “sesat”. Yang namanya sesuatu yang sesat sudah pasti akan berputar-putar dan berjibaku di situ-situ saja. Tak menemukan jalan keluar. Hanya akan terus bermain pada wilayah-wilayah personal saja. Tidak mungkin menemukan secercah kebenaran pun dengan cara seperti ini.

Pembunuhan Karakter di Medsos

Kita patut bersyukur dengan adanya kemajuan teknologi informatika seperti saat ini. Apa lagi dengan hadirnya dunia sosial media, komunikasi menjadi mudah. Dunia ada dalam genggaman. Kapan dan di mana saja bisa meluapkan gagasan, berkeluh kesah, berbagi inspirasi, dan juga menyampaikan informasi publik.

Sesaat usai membuat pesan di dinding akun sosial media, seantero dunia dapat segera mengetahuinya. Oh, betapa indahnya hidup di alam media sosial. Dunia serasa milik netizen.

Baca Juga: Aktivis Medsos, So What!

Namun demikian, kehadiran dunia sosial media tak selamanya indah. Sebab ia juga menghasilkan banyak sampah komunikasi. Berbagai kabar bohong alias hoax juga mudah menyebar di dunia sosial media. Dan yang paling menyedihkan ialah tatkala sosial media menjadi ajang pembunuhan karakter.

Wow! Makin sadis saja. Memang begitulah adanya. Bahkan pembunuhan karakter ini super sadis dibandingkan pembunuhan fisik. Meskipun kedua-dunya sama-sama tindakan tak terpuji.

Pembunuhan karakter di jagad sosial media masih berkait erat dengan diskusi sakit dengan cara-cara Ad Hominem. Kesesatan logika bahkan bisa berkembang pada tindakan pembunuhan karakter.

Wida Kriswanti dalam tulisannya berjudul, “Memahami Bagaimana Collapse By Design Terjadi, Bullying Kelas Atas?” menarik untuk dijadikan referensi untuk melihat bagaimana pola pembunuhan karakter yang dilakukan dengan sengaja (by design).

Wida menguraikan pandangan Anggia Chrisanti, konselor dan terapis di Biro Konsultan Psikologi Westaria, terkait istilah yang tidak ada dalam dunia psikologi maupun medis.

Dikatakan oleh Anggia Chrisanti, collapse by design bisa diartikan semacam pembunuhan karakter yang direncanakan. Tapi tidak melulu soal pembunuhan karakter. Yang jelas, membuat collapsed (kejatuhan) dengan direncanakan. Semacam black campaign, juga termasuk collapse by design.

Dijelaskannya lebih lanjut, korban atau sasaran tidak dibunuh, tapi dibuat lemah semacam di-bully. Collapse by design juga dapat diartikan membuat situasi disengaja (by design) dengan tujuan collapsed (kejatuhan) dalam hal ini secara psikis atau mental sehingga membuat seseorang menderita sakit psikis (frustasi dan depresi) sampai merasa tidak berdaya dan putus asa.

Pelaku collapse by design bisa jadi seseorang yang amat sakit hati atau ingin menyakiti korban. Namun kemungkinan tidak dilakukan sendiri, melainkan berkomplot. Dalam jagad sosial media, komplotan ini bisa berupa buzzer yang sengaja diorganisir oleh pelaku atau pun orang-orang yang merasa punya kepentingan yang sama dengan pelaku.

Karena membuat seseorang menjadi collapsed dalam waktu singkat tidak mudah. Betul-betul harus by design, diatur dengan segala strategi, secara konsisten dan kontinu. Diserang dari segala sisi oleh banyak orang sehingga korban merasa tidak ada jalan keluar.

Di dunia sosial media kita menemukan beragam keasyikan. Tetapi, di sana juga kita menghadapi ancaman pembunuhan karakter setiap saat. Dunia medsos adalah dunia yang terbuka. Beragam karakter, cara berpikir sekaligus perbedaan kepentingan orang mengintai setiap saat.

Di sana kita tidak selalu menemukan kawan diskusi yang asyik-- kawan untuk kita ajak menemukan kebenaran substansial atas hal-hal yang tengah didiskusikan. Di sana ibarat hutan belantara. Hanya sebagian kecil penghuninya yang kita kenal. Jangankan yang belum kita kenal, kadang-kadang yang sudah kita kenal baik, pun bisa tiba-tiba menyerang. Maka, waspadalah! (D4FI)

Selasa, 28 April 2020

Corona Buat Dunia Merana

Ilustrasi Global Corona Virus 

Menghitung Hari
Dunia yang tadinya bergerak dinamis, kini seolah berhenti sejenak. Gegap gempita parade pertumbuhan ekonomi global, kini berubah menjadi kidung sunyi mencekam. Dunia berhenti sejenak. Sesekali lonceng kematian berdentum menimbulkan keriuhan pertanyaan: Siapa lagi? Di mana lagi? Berapa yang kena? Berapa yang sembuh? Berapa yang meninggal?

Kini narasi dunia penuh dengan deretan angka-angka statistik kematian. Sungguh tak pernah terbayangkan oleh umat manusia, kita akan berada pada titik ini. Semenjak dilaporkan korban pertama terinfeksi Corona Virus Disease 2019 alias Covid-19 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China pada 17 November 2019, laju pertumbuhan dunia mulai melamban.

Awalnya, banyak orang mengira wabah ini hanya akan terkonsentrasi di Negeri Tirai Bambu, sebagaimana awal mula ditemukan kasus pertama. Berbagai gambar dan video korban berjatuhan di Wuhan beredar luas melalui sosial media. Keriuhan baru di jagad medsos sungguh tak terhindarkan.

Beragam tanggapan datang dari netizen. Kebanyakan tanggapan menyudutkan China. Sebagian munuding itu sebagai azab bagi penduduk China, karena doyan mengkonsumsi hewan liar seperti kelelawar. Hewan liar itu dianggap sebagai inang Covid-19. Bahkan ada yang mengait-ngaitkan dengan ideologi komunis yang dianut oleh rakyat China. Yah, komunis berarti ateis. Begitu pandangan umum masyarakat Indonesia.

Tak hanya netizen biasa, netizen luar biasa sekelas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pun tak mau ketinggalan. Melalui cuitan twitternya, presiden nyentrik itu menggegerkan dunia dengan menyebut Virus Corona sebagai Virus China. Pernyataan bernada rasis itu memicu kemarahan pejabat dan para ahli dari China.

Seakan semua mata yang melihat ingin mengatakan, “virus itu tak mungkin masuk ke negeri kita. Sebab kita berbeda dengan China”. Perbedaan iklim, georafis, kultur, ideologi dan juga kepercayaan memunculkan sterotip bahwa itu memang “Virus China”.

Indonesia yang beriklim tropis dan kebiasaan masyarakatnya mengkonsumsi jamu dianggap salah satu faktor kekebalan masyarakat Indonesia dari paparan virus ini. Apalagi mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yang paling tidak membersihkan diri dengan wudhu lima kali sehari sebelum sholat.

Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah lebih dari 100 hari wabah corona akhirnya mengubah wajah dunia. Setidaknya, per 26 April 2020 Covid-19 telah menyebar di 185 negara di berbagai belahan dunia. Covid-19 telah menginfeksi setidaknya 3 juta orang, di mana 211 ribu orang di antaranya terbunuh. Tak pandang bulu, virus ini menyeberangi lintas batas negara, lintas suku, lintas ras dan lintas kepercayaan.

Di Negeri Paman Sam sendiri, di mana presidennya pernah “meledek” Virus China, bahkan menjadi negera paling banyak terpapar Covid-19. Per hari ini (28 April 2020), dilaporkan terdapat 190 ribu rakyat negara adidaya itu terinfeksi virus corona, lebih dari 67 ribu orang meninggal dunia.

Negara-negara hebat di belahan Benua Eropa seperti Italia, Inggris, Spanyol dan Jerman juga tak luput dari serangan corona. Negara-negara tersebut melaporkan terdapat lebih dari 20 ribu kematian akibat corona.

Di tanah air sendiri “pecah telur” pada tanggal 2 Maret 2020. Seorang ibu dan anaknya warga Depok menjadi orang pertama yang dilaporkan terinfeksi Covid-19. Peristiwa ini akhirnya merubah pandangan kita terhadap virus ini.

Bangsa yang rajin minum jamu dan wudhu ternya tak cakup mempan menangkal corona. Babak baru kini dimulai. Hingga hari ini (28 April 2020) dilaporkan terdapat lebih dari 9.511 orang di tanah air terinfeksi, 773 orang meninggal dan 1.254 orang dinyatakan sembuh.

Kerugian Global
Satu-satunya resep ampuh untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi manusia. Keberhasilan pola karantina (lock down) wilayah yang dilakukan oleh China dalam menekan penularan virus ini menjadi rujukan negara-negara lain.

Karantina dilakukan dengan cara memerintahkan seluruh warga wilayah karantina untuk tidak keluar rumah selama masa karantina. Akses keluar masuk wilayah juga ditutup secara total, dengan perkecualian mobilitas logistik bahan makanan, kesehatan dan keamanan.

Di beberapa negara ada yang mengadopsi secara total konsep karantina China, tapi ada juga yang menerapkan secara longgar. Ketidak-siapan sejumlah negara menerapkan karantina total biasanya mempertimbangkan faktor logistik selama masa karantina. Di Indonesia sendiri baru DKI Jakarta yang diterapkan karantina total atau disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Memang, sungguh tak pernah dibayangkan oleh umat manusia sepanjang sejarah peradaban dunia, mahluk super kecil yang bernama Covid-19 ini melumpuhkan aktivitas manusia secara global. Dan sampai hari ini, kita tak mendapatkan kepastian, kapan wabah ini akan berakhir.

Sebagaimana dirilis kompas.com, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan kerugian akibat pandemi virus corona (covid-19) akan mencapai 9 triliun dollar AS pada 2020-2021, atau setara Rp 144.000 triliun (kurs Rp 16.000 per dollar AS).

Keuntungan Global
Kita memang tak pantas menghitung untung rugi akibat wabah ini. Tapi, apa boleh buat, sesuatu yang tak terkira datang menyapa. Soal ini adalah soal kita semua. Andai kita dapat memohon, maka cukup sudah 3 juta orang terinfeksi, cukup sudah 211 ribu nyawa melayang. Namun, kenyataannya setiap detik angka semakin bertambah. Dan kita masih terus berjuang menggerahkan segala daya dan upaya untuk menghetikannya.

Salah satu imunitas diri manusia tatkala menghadapi cobaan adalah kemampuannya berjuang, sembari mengalihkan pikiran negatif menjadi pikiran positif. Setiap musibah selalu ada pemaknaan-pemaknaan pada sisi positif. Ada hikmah yang hendak dipetik. Termasuk dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini.

Sisi positif pertama adalah semakin menguatnya solidaritas kemanusiaan seluruh warga dunia. Kehadiran Covid-19 mampu menjadi obyek sebagai musuh bersama seluruh umat manusia. Sasaran Covid-19 itu tak pandang bulu.

Ia tak peduli idiologinya kamunis, sosialis, kapitalis atau pun pancasilais. Ia juga tak mau tahu agamanya apa, sukunya apa, warga negara mana, kaya atau miskin, warna kulitnya gelap atau terang, rambutnya lurus atau keriting. Pokoknya asal manusia, itu sudah sasarannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, manusia akhirnya bersatu melawan Covid-19.

Tak perlu repot mencari contoh. Presiden Amerika, Donald Trump yang semula pernah “ngeledek” Virus China, akhirnya memuji sikap pemerintah China yang mengirimkan sejumlah bantuan medis untuk membantu penanganan Covid-19 di negaranya.

Dalam berita yang dilansir liputan6.com, Donald Trump mengatakan, bantuan itu sebagai hal yang positif, saat ia diminta untuk mengomentari klaim bahwa China, dengan pengiriman bantuan ke luar negeri, dan "mengambil peran kepemimpinan global" dalam menangani Virus Corona COVID-19.

"Saya akan mencintai China dan negara-negara lain jika mereka memiliki persediaan tambahan, pasokan medis, untuk diberikan kepada negara lain," ujar Trump seperti dikutip dari laman CGTN, Kamis (2/4/2020).

Apapun dalilnya, kita memang tak pernah menginginkan kehadiran Covid-19. Namun, karena Covid-19 pula mampu menghangatkan hubungan kedua negara adidaya tersebut. Tak pernah kita saksikan sebelumnya bagaimana mesranya kapitalis dan komunis. Padahal, hari-hari sebelumnya dipenuhi permusuhan akibat berebut pengaruh dan perang dagang.

Sisi positif kedua adalah dari aspek ekologis. Merujuk pada pola karantina dan pembatasan sosial dalam penangan penyebaran Covid-19, maka dapat digambarkan seolah mangsa utama Covid-19 adalah mereka yang keluar rumah. Oleh sebab itu berhentilah manusia dari aktivitas di luar rumah. Termasuk segala aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam.

“Alam menginginkan istirahat sejenak,” begitu ungkapan yang sering kita dengar dari para pegiat lingkungan hidup untuk memaknai kehadiran Covid-19 ini. Polusi udara yang berasal dari cerobong asap pembakaran mesin-mesin raksasa semakin berkurang. Begitu pula kemacetan dan polusi udara yang berasal kendaraan bermotor di kota-kota besar semakin minim.

Tentu masih banyak lagi makna positif lain dari kehadiran Covid-19 ini. Semoga pemaknaan demi pemaknaan tidak berhenti sampai di sini saja. Karena hakikat syafaat yang hendak kita raih dari bencana ini adalah persatuan sejati umat manusia. Kita hidup di kulit planet yang sama. Semoga segala cobaan ini segera berlalu. (D4FI)

Minggu, 26 April 2020

Selamat Datang di Parlemen Sosmed Bali

Gede Pasek Suardika, Founder Parlemen Sosmed Bali.
Image: repro Facebook Gede Pasek Suardika.

Setelah lama istirahat mengisi coretan halaman blog, kini saatnya saya beraksi kembali. Anjuran di rumah saja pada saat pandemik Covid 19 menciptakan ruang yang cukup leluasa untuk menulis berbagai hal menarik.

Kebetulan malam ini saya mendapatkan sebuah undangan virtual untuk bergabung di sebuah grup facebook yang dilabeli nama “Parlemen Sosmed Bali”. Wow… kedengarannya ngeri-ngeri sedap ini barang.

Terpikat dengan nama yang cukup menyita perhatian ini, saya pun bergabung di dalamnya. Ternyata, ini barang bukan kaleng-kaleng. Kelihatannya serius, karena pendirinya orang yang cukup beken di gelanggang politik tanah air.

Yah, siapa yang tak kenal Gede Pasek Suardika yang kerap disapa GPS. Ia pernah menjadi Ketua Komisi III DPR RI, kemudian anggota DPD RI periode 2014 – 2019, dan kini menjadi Sekjen DPP Partai Hanura.

Pada awal postingan, GPS mengatakan bahwa pendirian grup ini atas ide beberapa semeton (red: saudara/warga), bahwa ruang demokrasi dan aspirasi via media sosial atau Medsos menjadi efektif kepada pemangku kebijakan. Pemerintah dan aparatur juga bisa sampaikan capaian kinerjanya dan rakyat bisa juga menilainya.

“Begitu juga para wakil rakyatnya. Parlemen Medsos kita buat terbuka karena idenya adalah transparansi. Silakan dikembangkan dan grup ini lintas segalanya demi peningkatan kualitas demokrasi,” ungkap GPS.

Baca Juga: Aktivis Medsos, So What!

Nah, kalau kita perhatikan dengan cermat apa yang disampaikan GPS di atas, tampak serius hendak menggunakan media sosial alias Medsos sebagai kanal aspirasi kepada pemangku kebijakan.

Selain itu, grup tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang terbuka bagi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif untuk menyampaikan kinerjanya.

Dalam postingan berikutnya GPS mengungkapkan bahwa selama ini banyak anggota parlemen sudah bekerja tetapi dianggap belum bekerja.

“Maka silakan para anggota dewan share (red: membagikan) kegiatannya sehingga lebih diketahui publik. Silahkan juga diundang tim-timnya agar bisa sosialisasikan apa yang telah dikerjakan di lapangan,” tutur politisi asal Buleleng ini.

Ajakan GPS rupanya disambut baik oleh anggota grup yang telah bergabung. Beberapa di antaranya menyampaikan ucapan terimakasih karena telah difasilitasi ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Ada yang pula yang menyampaikan ucapan terimakasih dengan nada guyon. Akun dengan nama Ketut Putra Ismaya juga memberikan tanggapan.

”Selamat Malam Para Sahabatku di DPR SOSMED, agenda minggu depan apa ya, karna biar saya bisa atur jadwal untuk bungker-bungker tyg ke depan, mohon petunjuk Pak Ketua Gede Pasek Suardika. terimakasih, selamat malam…” ungkap mantan sekjen salah satu ormas terbesar di Bali itu.

Melalui postingan berikutnya, GPS memohon semua wakil rakyat di daerah Bali bisa dibantu untuk diundang. Begitu juga bagian humas pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.

“Agar komunikasinya bisa maksimal. Ada ruang juga bagi pemerintah menyampaikan jawaban atas keluhan dan aspirasi warganya. Semua dilakukan tidak boleh menyerang personal. Kritis pada substansi,” pungkasnya.

Demokrasi Era Digital

Melihat keseriusan grup di atas, saya jadinya ikut-ikutan serius untuk mengulasnya. Yup, dalam sebuah negara penganut paham demokrasi seperti Indonesia, di mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, maka ketersediaan saluran aspirasi menjadi penting.

Baca Juga: Sesat Berpikir, Bullying Melayang

Dalam praktik demokrasi formal, penyampaian aspirasi dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif (memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilu presiden, pemilu kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa (pilkades).

Jadi, ketika kita telah memutuskan untuk memilih salah satu dari pilihan-pilihan di atas, secara tidak langsung kita telah menyalurkan aspirasi lewat mereka. Loh, kog bisa? Yah, iya dong! Sebab, calon legislatif maupun eksekutif telah menyampaikan visi dan misinya saat berkampanye.

Jadi, ketika kita telah menjatuhkan pilihan, baik karena faktor emosional subyektif maupun faktor rasional obyektif, itu dianggap telah sepakat dengan visi dan misi mereka. Yah, bahasa sederhananya, visi dan misi calon menjadi semacam kontrak ketika kita telah memilih. Maka dari itu, jadilah pemilih cerdas gaes, biar tidak kecewa di kemudian hari. Heheh…

Balik ke topik. Anggap saja pemilu sebagai kontrak yang berlaku lima tahunan. Ibarat dua pihak yang telah menyepakati kontrak kerja sama, tentu dalam perjalanannya, sebelum habis masa kontrak, terdapat banyak dinamika-dinamika yang berkembang.

Ada banyak usul dan saran ingin kita sampaikan, baik dalam merespon konsistensi visi misi mereka yang telah kita pilih, maupun dalam merespon situasi terkini. Dalam tataran formal, kita tetap bisa menyampaikan melalui dengar pendapat dengan wakil-wakil kita di parlemen maupun di pemerintahan.

Yang menarik adalah tak sedikit para pihak yang melenceng dari kesepakatan kontrak. Hal ini berakibat pada putusnya kontrak di tengah jalan. Putusnya kontrak ini lebih banyak disebabkan inkonsistensi wakil kita baik di eksekutif maupun legislatif dengan isi kontrak (visi dan misi).

Konsekuensinya, menimbulkan mosi tidak percaya dari rakyat pemilih kepada wakil-wakilnya. Banyak yang diminta mundur sebelum waktunya. Selain karena faktor inkonsistensi ada pula yang terpaksa mundur akibat melanggar hukum, seperti korupsi maupun perbuatan pidana lainnya.

Upss, sudah cukup panjang dan mungkin sudah mulai sedikit membosankan uraiannya, yah. Sabar. Sedikit lagi, bro...

Lantas apa hubungannya dengan topik yang kita bicarakan? Hubungannya akan kita temukan tatkala saluran-saluran aspirasi tersebut terasa cukup lamban dalam merespon aspirasi dari bawah.

Dalam dunia pergerakan dulu, sering kita dengar ungkapan, “kalau parlemen yang terlembagakan tak acuh dan lamban, maka akan muncul parlemen jalanan”.

Parlemen jalanan adalah istilah untuk menggambarkan jalur penyampaian aspirasi melalui demonstrasi di jalanan. Warning munculnya parlemen jalanan sebagai kekuatan penekan tidak sekedar gertak sambal, lho.

Sudah terbukti di berbagai negara, di mana rezim penguasa jatuh karena gerakan parlemen jalanan. Mulai dari Revolusi Prancis hingga Reformasi 1998 di Indonesia, itu semua terjadi karena dahsyatnya gelombang suara rakyat melalui parlemen jalanan.

Kembali pada niatan GPS mendirikan grup di atas, saya membacanya sebagai sebuah upaya menciptakan kanal aspirasi dan informasi timbal balik melalui pendekatan teknologi informatika. Dalam hal ini menggunakan saluran sosial media.

Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat. Sebagaimana saya ungkapkan dalam tulisan “Aktivis Medsos, So What!” bahwa dunia sosial media ini tak lagi bisa dipandang sebelah mata.

Penyebaran Medsos lebih masif dari penyebaran idiologi apapun. Anggota Medsos lebih besar dari anggota organisasi apapun. Pengikut Medsos lebih besar dari pengikut agama mana pun di dunia. Penggemarnya lebih banyak dari penggemar grup band manapun.

Medsos digandrungi oleh tua maupun muda. Medsos disukai oleh ras berkulit putih, sawo matang maupun berkulit hitam. Medsos digandrungi oleh para pemimpin kelas dunia hingga pemulung sampah. Medsos meleburkan suku, agama, golongan lintas geografis.

Masih mau menganggap enteng Medsos? Mari bermain dengan logika statistik. Kita mulai dari pengguna facebook. Tahun 2017, pemakaian global facebook menembus angka 1,9 miliar. Setiap 3 bulan penggunanya bertambah sebanyak 60 juta pengguna.

Di Bali sendiri, berdasarkan data BPS tahun 2018, porsentase pengguna internet untuk mengakses facebook, instagram, dan whatsaap mencapai 46,42 persen dari total jumlah penduduk sebesar 4,2 juta jiwa. Itu berarti terdapat 1,9 juta pengguna media sosial di Bali. Kalau kita bandingkan dengan jumlah pemilih tetap 2019 sebanyak 3 juta pemilih (pembulatan), maka jumlah tersebut sangat fantastik.

Barenjak dari coretan-coretan di atas maka, mari kita manfaatkan kanal media sosial ini dengan sebabaik-baiknya. Ketika citizen mendapatkan kebuntuan saluran aspirasi, maka ia akan menjadi netizen yang memiliki akses informasi dan aspirasi dengan caranya sendiri. (D4FI)

Catatan: Parlemen Sosmed Bali terbuka untuk umum. Tak perlu kampanye, bagi-bagi sembako apalagi serangan fajar. Siapa saja bisa menjadi anggota perlemen asal tidak diskriminatif, tidak rasis, tidak menyerang personal sudah cukup sebagai persyaratan. Silahkan klik Parlemen Sosmed Bali untuk bergabung.

Senin, 02 September 2019

Serunya Pesta Demokrasi Desa

Ilustrasi Pilkades. google image
Beberapa minggu terakhir ini, ada sesuatu yang sangat menarik perhatian saya saat masuk ke beranda akun sosial media. Di sana saya mendapatkan konten maupun gambar yang memperlihatkan keseruan kampanye menjelang “Pesta Demokrasi” di tingkat desa.

Tidak hanya figur Calon Kepala Desa yang ramai diperbincangkan. Yang tak kalah seru adalah persaingan ketat antar Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedudukan BPD di era otonomi ini cukup bergengsi memang, karena ia menjadi semacam “parlemen” pemerintahan desa. BPD menjadi sebuah lembaga perweujudan demokrasi di pemerintahan desa.

Alat Peraga Kampenye (APK) yang ditampilkan juga tak kalah kreatif dengan APK yang digunakan oleh Calon Anggota Legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2019 yang lalu. Ada yang memasang baliho beserta visi dan misi, ada yang membuat video kampanye, ada yang menggunakan pster dengan disain kekinian.

Kalau dulu, figur calon kepala desa maupun calon anggota BPD lebih didominasi oleh kaum sepuh, sekarang malah sebaliknya, lebih banyak diwarnai oleh kalangan muda. Di antara sekian deretan pemuda dan pemudi hebat yang bertarung, ada sejumlah kawan yang saya kenal baik. Mereka memiliki reputasi dan prestasi yang cukup baik sebagai modal untuk mengelola pemerintahan desa.

Ada kawan yang sudah lama malang melintang di dunia LSM. Ada yang dari kalangan jurnalis. Ada yang dulu aktif di dunia gerakan mahasiswa. Ada pula yang dari pentolan organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi demokrasi sekaligus memberikan harapan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Keterlibatan kaum muda dalam kontestasi kepemimpinan desa menjadi jawaban atas minimnya kehadiran pemimpin mumpuni di desa. Desa memerlukan figur-figur kreatif untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Sebab pemerintahan desa adalah ajung tombak dari pemerintahan sebuah negara. Apabila seluruh desa melayani dengan baik, maka sudah tentu pelayanan negara menjadi baik.

Mari kita kawal bersama “Pesta Demokrasi di Desa. Proses pemilihan Kepala Desa maupun pemilihan anggota BPD harus dilaksanakan dengan Jujur, Adil, Langsung Umum, Bebas, dan Rahasia (JURDIL LUBER). Bila pelaksanaan demokrasi di tingkatan desa baik, maka baik pula pelaksanaan demokrasi dalam satu negara. Semoga!

Kamis, 15 Maret 2018

Rimpu Mpida, Cadar Suku Mbojo

Perempuan Bima Mengenakan Rimpu.
Image: Repro: google.
Rimpu adalah tradisi berpakaian wanita Mbojo (Bima & Dompu) sejak masa kesultanan, sekitar tahun 1640 M. Tembe Nggoli merupakan kain tradisional tenunan khas Mbojo yang digunakan untuk membungkus seluruh bagian tubuh kecuali wajah.

Rimpu sendiri terdiri dari dua jenis. Rimpu mpida hanya bagian mata saja yang kelihatan. Biasanya dikenakan oleh wanita yang masih gadis.

Rimpu colo memperlihatkan seluruh bagian wajah. Bisanya dikenakan oleh wanita yang telah berkeluarga.

Sekilas rimpu mpida sama persis dengan cadar sekarang ini. Sedangkan rimpu colo sama dengan jilbab. Dari sisi bagian tubuh yang ditutup, subsatansinya sama.

Mengenakan rimpu bagi wanita Mbojo adalah hak. Tidak dilarang. Tidak mengenakan rimpu pun tidak dipaksakan. Jadi tidak ada orang yang saling mem-bully lantaran memperdebatkan rimpu.

Jadi bagaimana dengan perdebatan soal cadar? Rektor UIN Sunan Kalijada Yogyakarta pernah menerbitkan surat keputusan pelarangan bercadar di lingkungan kampus, walaupun surat keputusan tersebut akhirnya dicabut kembali.

Banyak tokoh Islam turut berkomentar soal larangan bercadar. Tak jarang komentarnya bisa ditafsirkan sebagai dukungan pelarangan bercadar.

Dari beberapa pendapat tokoh "tak ramah cadar" mengemukakan alasan antara lain: cadar budaya arab; cadar identik dengan penganut ajaran radikalisme dan terorisme; dan cadar dianggap ekslusifitas dari lingkungan sosial.

Mari kita uraikan satu per satu. Pertama, jika kita mengambil referensi tradisi rimpu sebagai bagian dari tradisi yang membentuk kebudayaan nusantara, rimpu yah Islam Nusantara. Pakai bangat! Bahwa substansinya sama dengan cadar, lantas masalahnya dimana?

Kedua, terlalu naif bila mengaitkan (baca: menuduh) wanita bercadar diidentikkan dengan penganut paham radikalisme dan terorisme. Melabeli orang lain atas pilihan berpakaiannya dengan idiologi tertentu adalah kejahatan kemanusiaan. Menginvasi pakain orang lain adalah sebuah kemunduran peradaban.

Ketiga, anggapan cadar sebagai ekslusivitas. Terlalu dini penilai yang demikian. Dan lagi-lagi selama suatu perbuatan bukan perbuatan yang melanggar hukum, mengapa begitu agresif harus mencerca pilihan orang lain.

Dalam kehidupan pribadi saya sendiri, anak perempuan dan istri saya tidak menggunakan cadar, saya tidak mengharuskannya pakai cadar. Banyak keluarga dan sahabat saya mengenakan cadar, saya tidak merasa terganggu, apalagi mencerca pilihan mereka.

Masih banyak persoalan bangsa ini jauh lebih penting kita bicarakan ketimbang mendiskreditkan pilihan mereka yang bercadar. Soal terorisme, narkoba, dan korupsi menggerogoti bangsa ini adalah ancaman nyata.

Minggu, 04 Maret 2018

Masjid Cinta Tanah Air


Diskusi
Masjid Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Hubbul Wathon berarti cinta tanah air. Tak perlu diragukan lagi bahwa marwah yg menjadi cita-cita pendiriannya, yakni atas kecintaan terhadap tanah air. Tanah air, yah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Tidak ada dikotomi antara keislaman dengan keindonesiaan. Jika ada yang berusaha membuat dikotomi, mungkin hanya kekalutan politik sesaat. Dan dipastikan akan berlalu seiring berlalunya musim-musim politik yang menjenuhkan ini.

Bicara rumah ibadah apapun, entah gereja, pura, vihara dan juga masjid, semenjak jaman perjuangan kemerdekaan, tak dapat dipisahkan dari fungsi sosial kemasyarakatan.

Bahwa politik menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang dibicarakan di sana, yah itu sesuatu yang tak terhindarkan.

Selama tidak dalam kerangka politik praktis, politik mencemooh dan menjelek-jelekan pihah lain, bicara politik di sana tidaklah tabu.

Sekedar menengok kembali sejarah, pada jaman melawan penjajah, masjid adalah tempat yang baik untuk mengatur strategi perang melawan penjajah.

Para alim ulama dan pejuang berkumpul dan berunding di sana. Mereka mengatur rencana kapan waktu yg tepat menyerang pasukan penjajah.

Lantas bagaimana NTB hari ini? Penjajah dan musuh yang paling nyata di depan mata yakni ketidakadilan yang telah berlangsung dan akan berlangsung tak lama lagi.

Apa itu? Pengerukan hasil bumi sedalam-dalamnya siapa yang nikmati? Hasil tambang siapa yang punya. Punya kita? Bukan! Toh Pemda untuk mendapatkan hasil penjualan sahamnya saja, dipimpong tak menentu. Kita seolah mengemis di rumah kita sendiri.

Sebentar lagi, mega proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika konon katanya akan menjadi "Bali Baru". Itu semua siapa yang punya? Punya kita? Bukan! Itu semua akan dinikmati oleh para komparador asing yang menanamkan modalnya di sana.

Kita cukup puas sekedar menjadi karyawan, satpam plus tukang kebun. Dan kita selalu diajarkan untuk menyukuri itu semua.

Panjajahan yang lain. Coba lihat. Distribusi barang yang masuk ke "bumi gora" ini kelompok mana yang menguasai (baca: monopoli)? Yah kelompok itu2 juga. Yang kita musuhi bukan latar belakang kelompoknya yg kebetulan berasal dari etnis tertentu. Tetapi praktek yang tidak adil itulah yang kita musuhi.

Monopoli distribusi barang ini benar-benar mencekik kehidupan para pedagang kecil. Dulu pedagang kecil (pengecer) cukup terbantukan dengan adanya suplai barang yg disediakan dari gudang-gudang besar. Sekarang pemilik gudang tidak hanya berlaku sebagai suplayer pedagang kecil, tapi mereka juga sudah mulai mengecer sendiri dengan kios-kios modrn (mini mart) yang mereka buat. Jumlahnya makin hari makin menjamur.

Lantas, keadilan sosialnya ada dimana? Negara mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa dan lurahnya ada dimana? Mengapa kalian biarkan rakyat menjerit. Mengapa kalian biarkan ketidakadilan itu terjadi?

Kembali ke laptop. Sudah saatnya khitoh dan ghiroh masjid selain sebagai tempat ibadah juga menjadi tempat yang asyik dan keren bagi remaja dan muda-mudi Islam untuk berdiskusi membicarakan persoalan sosial di sekitar kita.

Kawan-kawan muda muslim NTB khususnya, mari kita berikan arti sebenarnya terhadap Masjid Hubbul Wathon = Cinta Tanah Air. Yah, cinta yang sebenar-benarnya cinta. Kita tidak hanya berzikir dan berdoa menghadap ke atas, tetapi juga melihat ke kiri dan ke kanan terhadap apa terjadi di sekitar kita.

Merdeka!
------------
Ket. Foto: Diskusi bareng kelompok cedekiawan muslim NTB, di pelataran Islamic Center, Minggu (4/3/2018).

Senin, 26 Februari 2018

Pengertian Aktivis

IBung Karno. Image: Repro Google.
Uraian berikut merupakan satu-kesatuan dari ulasan sebelumnya. Untuk memahami isi tulisan secara utuh, sempatkanlah menengok kembali tulisan sebelumnya dengan judul: Aktivis Medsos, So What!

Medsos nyata memengaruhi kehidupan sosial. Ia ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi Medsos menjadi alat yang cukup masif untuk menata dunia yang lebih baik.

Di sisi lain, Medsos juga dapat menjadi alat yang sangat ampuh dalam meluluhlantahkan tatanan sosial. Pertanyaannya kemudian, aktivis (pegiat sosial) di mana akan memosisikan diri?

Saya terlebih dahulu ingin mengajak pembaca sekalian menyamakan persepsi tetang pengertian aktivis. Pengertian sebagaimana dipahami secara umum.

Memang belum ada pengertian baku tentang aktivis. Dan mereka yang tergolong aktivis sendiri tidak pernah ada yang mengaku sebagai aktivis. Sebab aktivis bukanlah gelar akademik.

Predikat aktivis pada awalnya disandang oleh kelompok mahasiswa. Kelompok ini juga dijuluki sebagai “agent of change” yang berarti agen perubahan. Oleh karena mereka memiliki pengetahuan lebih dari kelompok masyarakat lainnya.

Pada intinya, pengertian aktivis di sini mengacu pada kelompok intelektual yang melakukan berbagai aktivitas sosial maupun politik dalam menegakan keadilan dan serta mewujudkan kesejakteraan rakyat.

Seiring dengan semakin berkembangnya kelompok intelektual berkesadaran sosial, predikat aktivis mengalami perluasan. Tidak hanya kelompok intelektual, mereka yang mewakafkan sebagian waktunya untuk kerja-kerja sosial pantas mendapat predikat aktivis.

Aktivis tidak hanya disandang oleh kelompok mahasiswa, tetapi juga bagi pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Jurnalis, guru terpencil, seniman, dan lain-lain. Pada intinya predikatat aktivis disadang oleh setiap orang yang secara konsisten bekerja untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Aktivis melakukan berbagai macam kegiatan. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat lemah.

Bantuan tersebut misalnya pembelaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi masyakat awam; pendidikan penguatan kesadaran hak-hak sipil masyarakat sebagai warga negara; dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Aktivis melakukan pembelaan dan pemberdayaan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ada yang menggeluti bidang lingkungan, bidang hukum dan HAM, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian dan kelautan, bidang ekonomi, bidang perempuan dan anak, bidang informasi publik, bidang perlindungan konsumen, bidang agraria, bidang ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Sebelum sampai pada pembahasan ini, saya ingin menyampaikan kutipan pernyataan Adian Napitupulu, salah satu tokoh kunci aktivis Reformasi 1998.

ATAS NAMA RAKYAT

Hanya Bercerita Tentang sebuah pengalaman di Negeri Antah Berantah.

Dalam sebuah Diskusi dgn beberapa mahasiswa dari beberapa universitas, mereka berkali-kali menyampaikan kalimat2 keras dan kritis yg kesemuanya diawali, diselingi atau di akhiri "ATAS NAMA RAKYAT".

Kalimat yg membuat bulu kuduk berdiri dan hati saya bergetar.

Selesai pernyataan dan pertanyaan heroik itu, saya balik bertanya, kalian pernah mengorganisir Rakyat? Pernah mengadvokasi Rakyat? Dan mereka menjawab "Belum pernah"

Dizaman kami, untuk berkata "Atas nama Rakyat" tidak lah mudah. Hak untuk berkata "Atas nama Rakyat" tidak serta merta lahir karena status mahasiswa, tidak lahir karena gemerlap jaket almamater. Tidak lahir bagai mantra seketika selesai kita membaca buku2.

Untuk berani berkata "Atas nama Rakyat" dulu kami awali dgn turun berjuang bersama Rakyat dalam pendampingan kasus2 Rakyat. Di Jogja ada kedung Ombo, di Bandung ada Cibereum, Di Bogor ada Cimacan, Tapos dan SUTET di Garut ada Selecta, di Bali ada Serangan dan BNR, di Jakarta ada kasus2 PKL dan Rakyat yg digusur.

Untuk berkata "Atas Nama Rakyat" maka dulu kami mulai dgn mengorganisir Buruh di pabrik2, memperjuangkan hak atas upah, hak berorganisasi hingga cuti hamil.

Dari pendampingan Rakyat yg bertahun itulah kami memahami apa itu penderitaan, kemiskinan, penindasan dan ketidak adilan. Dari kasus2 Rakyat itu keberpihakan dan cinta lahir. Dari pendampingan Rakyat itu kami merasakan sakitnya dipukuli aparat, pongahnya birokrasi dan kejamnya negara. Ya, semua proses itu yg memberikan kami kekuatan moral untuk berani berkata "ATAS NAMA RAKYAT!"

Kami memahami Penderitaan bukan dari buku tapi dari apa yg kami jalani, kami memahami sakit bukan dari cerita tapi karena dipukuli aparat setiap hari, kami bicara kemiskinan tidak dari tulisan di media massa tp dari keras dan apeknya butiran nasi yg kami makan. Kami bicara keadilan bukan mengutip kata2 para Profesor tapi karena kami hidup dan berdiri di pihak Rakyat yg di dzolimi.

(Di kutip dari selebaran yang di tulis Adian Napitupulu, tahun 2001)

Dari uraian Bung Adian Napitupulu di atas, ada beberapa pokok pikiran yang sangat erat kaitannya dengan label aktivis, yakni:
  1. Aktivis adalah mereka yang pernah mengorganisir dan dan mengadvokasi rakyat.
  2. Aktivis tidak serta-merta lahir hanya kerana predikat mahasiswa dan gemerlapnya jaket almamater.
  3. Aktivis tidak sekedar muncul begitu saja setelah membaca beberapa buku.
  4. Aktivis mesti turun berjuang bersama rakyat dalam pendampingan kasus-kasus rakyat.
  5. Dari pendampingan rakyat yang bertahun-tahun itulah, aktivis memahami apa itu penderitaan, kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan.
  6. Dari kasus-kasus rakyat itu memunculkan keberpihakan dan cinta akan lahir.
  7. Dari pendampingan rakyat itu aktivis merasakan sakitnya dipukuli aparat, pongahnya birokrasi dan kejamnya negara.
  8. Aktivis memahami Penderitaan bukan dari buku tapi dari apa yang dijalani.
  9. Aktivis memahami sakit bukan dari cerita tapi karena dipukuli aparat setiap hari.
  10. Aktivis bicara kemiskinan tidak dari tulisan di media massa tapi dari keras dan apeknya butiran nasi yang dimakan.
  11. Aktivis bicara keadilan bukan mengutip kata-kata para Profesor tapi karena aktivis hidup dan berdiri di pihak Rakyat yang dizolimi.
Pembaca yang budiman, dari uraian di atas, terkait fenomena Medsos dan pengertian-pengetian dasar aktivis cukup sebagai pijakan untuk membahas apa yang bisa dilakukan aktivis di Medsos.

Bersambung ke : Aktivis Zaman Now 
Kembali ke :  Aktivis Medsos, So What!

Jumat, 09 Februari 2018

Aktivis Medsos, So What!

Ilustrasi Media Sosial. Image: google repro.
Saya pernah diledeki seorang teman. “Jadi, bung beralih menjadi seorang aktivis Medsos sekarang? He he he...,” begitu kata-kata ia lontarkan melalui inbox akun facebook saya.

Selanjutnya kami terlibat dalam diskusi panjang khusus membicarakan media sosial (Medsos) dan pengaruhnya terhadap berbagai perubahan sosial.

Kehadiran Medsos di abad ini menjadi fenomena paling berpengaruh terhadap peradaban dunia. Medsos memasuki ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya dunia. Medsos menyebar secara terstruktur, masif dan terencana.

Penyebaran Medsos lebih masif dari penyebaran idiologi apapun. Anggota Medsos lebih besar dari anggota organisasi apapun. Pengikut Medsos lebih besar dari pengikut agama mana pun di dunia. Penggemarnya lebih banyak dari penggemar grup band manapun.

Medsos digandrungi oleh tua maupun muda. Medsos disukai oleh ras berkulit putih, sawo matang maupun berkulit hitam. Medsos digandrungi oleh para pemimpin kelas dunia hingga pemulung sampah. Medsos meleburkan suku, agama, golongan lintas geografis.

Baca Juga: Selamat Datang di Parlemen Sosmed Bali

Masih mau menganggap enteng Medsos? Mari bermain dengan logika statistik. Kita mulai dari pengguna facebook. Tahun 2017, pemakaian global facebook menembus angka 1,9 miliar. Setiap 3 bulan penggunanya bertambah sebanyak 60 juta pengguna.

Nilai pertambahan tersebut tentu tidak linier. Sebab dengan semakin berkembangnya infrastruktur jaringan internet memengaruhi besarnya nilai pertambahan pengguna Medsos.

Dari angka pengguna global di atas, sebanyak 89 persen mengakses facebook melalui telephon pintar. Sebanyak 61 persen pengguna mengakses facebook setiap hari. Jadi, 1 milyar lebih manusia di dunia setiap hari membuka facebook.

Sedangkan kalau dilihat dari komposisi jenis kelamin, 44 persen pengguna wanita dan 56 persen pengguna laki-laki. Angka fantastis bukan?

Sekedar sebagai ilustrasi, tanpa bermaksud melecehkan agama. Sekarang kita bandingkan dengan jumlah pemeluk agama tiga terbesar di dunia.

Penganut agama Kristen diperkirakan 2,2 milyar, penganut agama Islam 1,6 milyar, penganut agama Hindu 1 milyar. Untuk mencapai angka tersebut, agama membutuhkan waktu beratus-ratus tahun dalam penyebarannya.

Sebagaimana angka di atas, pengguna facebook bertambah 60 juta setiap 3 bulan tanpa melalui konflik. Ia diterima tanpa diuji dengan pertanyaan oleh pengguna baru. Penggunanya nurut begitu saja.

Saat facebook mengeluarkan kebijakan baru, siapa berani protes. Penyebar agama, kerap dikejar-kejar dulu, diuji dengan berbagai cobaan. Bahkan tak jarang mati dalam perjuangan.

Baca Juga: Sesat Berpikir, Bullying Melayang

Bila kita bandingkan angka pemeluk agama dengan pengguna facebook. Pemeluk agama tentu dihitung mulai dari bayi yang baru lahir hingga orang tua yang telah ujur. Sedangkan pengguna facebook hanya mereka yang setidak-tidaknya melek aksara.

Artinya bahwa pilihan penggunaan facebook berdasarkan kesadaran sendiri oleh penggunanya. Secara administratif, data dan identitas pengguna facebook lebih valid dan terverifikasi. Berdasarkan kebijakan facebook, pengguna diharuskan mengkonfirmasi data pribadi.

Di sisi lain, pemilik facebook meraup keuntungan sekitar Rp 10 triliun setiap tahun. Orang bilang, ini zaman edan. Yah, memang edan. Saya, anda dan yang lainnya edan.

Bagaimana tidak! Sebuah partisipasi sadar mengeruk kantong kita sendiri, setidaknya untuk membeli qoata internet, dan memberikan keuntungan bagi pihak lain kita tak pernah keberatan.

Bagaimana dengan Indonesia? Tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan jumlah pengguna facebook terbesar di dunia.

Urutan pertama diduduki oleh negara Amerika Serikat sebanyak 219 juta pengguna, India 213 juta pengguna, Brazil 123 juta pengguna, sedangkan Indonesia sendiri terdapat 111 juta pengguna facebook.

Angka pengguna facebook di Indonesia sudah hampir sama dengan angka jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014. Masih belum percaya? Lihat angka berikut!

Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 124.972.491 suara sah dari angka 185.826.024 orang yang memiliki hak pilih yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain facebook, media sosial yang paling populer digandrungi masyarakat Indonesia saat ini adalah whatsapp, Line, instagram, twitter, Youtube, Google+, Linkedin, snapchat, Vkontakte, Qzone dan lain-lain.

Dalam kesempatan ini tidak saya kupas semuanya. Yang jelas, para pengguna jenis Medsos di atas juga mencapai jutaan orang. Dan akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan perkembangan teknologi internet.

Media Sosial dan Perubahan Sosial

Setelah dihadapkan pada kenyataan dan fakta tentang angka-angka fantastis pengguna Medsos di atas, tiba saatnya saya mengajak pembaca menyikapi secara positif tentang ejekan kawan saya sebagaimana saya ungkap di awal tulisan.

Saya tergolong orang yang tidak anti ledek, juga tidak anti kritik. Karena dari ledekan-ledekan itu akan membuat saya terpacu untuk mencari tahu – yang benar seperti apa?

Dari ledekan itu dapat melahirkan dugaan atau hipotesa: tidak ada gunanya berkoar-koar di Medsos; dinamika di Medsos tidak mempengaruhi kehidupan sosial di dunia nyata.

Benarkah dugaan tersebut? Salah besar! Karena pada kenyataannya apa yang terjadi di dunia Medsos sangat berdampak terhadap kehidupan sosial di dunia nyata.

Dampak tersebut bisa negatif (destrukif) maupun positif (konstruktif). Bagaimana mungkin sesuatu yang diikuti oleh milyaran orang di dunia tidak berdampak apa-apa.

Di Indonesia banyak sekali dampak sosial yang timbul akibat pengaruh Medsos. Penggalangan solidaritas untuk merespon kasus-kasus tertentu menjadi sangat mudah dengan Medsos.

Dengan Medsos, berbagai persoalan layanan publik lebih mudah dikontrol dari adanya laporan masyarakat. Materi pendidikan, materi agama, dan penyuluhan-penyuluhan dilakukan lewat Medsos.

Namun, tidak jarang pula berbagai konflik berlatar SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) timbul akibat Medsos. Berbagai gesekan antar kelompok kerap kali timbul akibat penyampaian informasi yang tidak tepat melalui Medsos.

Berawal dari perang komentar di Medsos berujung pada saling serang di dunia nyata. Melalui Medsos orang mudah terbakar emosinya akibat penyebaran hoax (berita bohong).

Bersambung ke: Pengertian Aktivis