Senin, 02 September 2019

Serunya Pesta Demokrasi Desa

Beberapa minggu terakhir ini, ada sesuatu yang sangat menarik perhatian saya saat masuk ke beranda akun sosial media. Di sana saya mendapatkan konten maupun gambar yang memperlihatkan keseruan kampanye menjelang “Pesta Demokrasi” di tingkat desa.

Tidak hanya ffigur Calon Kepala Desa yang ramai diperbincangkan. Yang tak kalah seru adalah persaingan ketat antar Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedudukan BPD di era otonomi ini cukup bergengsi memang, karena ia menjadi semacam “parlemen” pemerintahan desa. BPD menjadi sebuah lembaga perweujudan demokrasi di pemerintahan desa.

Alat Peraga Kampenye (APK) yang ditampilkan juga tak kalah kreatif dengan APK yang digunakan oleh Calon Anggota Legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2019 yang lalu. Ada yang memasang baliho beserta visi dan misi, ada yang membuat video kampanye, ada yang menggunakan pster dengan disain kekinian.

Kalau dulu, figur calon kepala desa maupun calon anggota BPD lebih didominasi oleh kaum sepuh, sekarang malah sebaliknya, lebih banyak diwarnai oleh kalangan muda. Di antara sekian deretan pemuda dan pemudi hebat yang bertarung, ada sejumlah kawan yang saya kenal baik. Mereka memiliki reputasi dan prestasi yang cukup baik sebagai modal untuk mengelola pemerintahan desa.

Ada kawan yang sudah lama malang melintang di dunia LSM. Ada yang dari kalangan jurnalis. Ada yang dulu aktif di dunia gerakan mahasiswa. Ada pula yang dari pentolan organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi demokrasi sekaligus memberikan harapan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Keterlibatan kaum muda dalam kontestasi kepemimpinan desa menjadi jawaban atas minimnya kehadiran pemimpin mumpuni di desa. Desa memerlukan figur-figur kreatif untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Sebab pemerintahan desa adalah ajung tombak dari pemerintahan sebuah negara. Apabila seluruh desa melayani dengan baik, maka sudah tentu pelayanan negara menjadi baik.

Mari kita kawal bersama “Pesta Demokrasi di Desa. Proses pemilihan Kepala Desa maupun pemilihan anggota BPD harus dilaksanakan dengan Jujur, Adil, Langsung Umum, Bebas, dan Rahasia (JURDIL LUBER). Bila pelaksanaan demokrasi di tingkatan desa baik, maka baik pula pelaksanaan demokrasi dalam satu negara. Semoga!

Kamis, 15 Maret 2018

Rimpu Mpida, Cadar Suku Mbojo


Rimpu Mpida

Rimpu adalah tradisi berpakaian wanita Mbojo (Bima & Dompu) sejak masa kesultanan, sekitar tahun 1640 M. Tembe Nggoli merupakan kain tradisional tenunan khas Mbojo yang digunakan untuk membungkus seluruh bagian tubuh kecuali wajah.

Rimpu sendiri terdiri dari dua jenis. Rimpu mpida hanya bagian mata saja yang kelihatan. Biasanya dikenakan oleh wanita yang masih gadis.

Rimpu colo memperlihatkan seluruh bagian wajah. Bisanya dikenakan oleh wanita yang telah berkeluarga.

Sekilas rimpu mpida sama persis dengan cadar sekarang ini. Sedangkan rimpu colo sama dengan jilbab. Dari sisi bagian tubuh yang ditutup, subsatansinya sama.

Mengenakan rimpu bagi wanita Mbojo adalah hak. Tidak dilarang. Tidak mengenakan rimpu pun tidak dipaksakan. Jadi tidak ada orang yang saling mem-bully lantaran memperdebatkan rimpu.

Jadi bagaimana dengan perdebatan soal cadar? Rektor UIN Sunan Kalijada Yogyakarta pernah menerbitkan surat keputusan pelarangan bercadar di lingkungan kampus, walaupun surat keputusan tersebut akhirnya dicabut kembali.

Banyak tokoh Islam turut berkomentar soal larangan bercadar. Tak jarang komentarnya bisa ditafsirkan sebagai dukungan pelarangan bercadar.

Dari beberapa pendapat tokoh "tak ramah cadar" mengemukakan alasan antara lain: cadar budaya arab; cadar identik dengan penganut ajaran radikalisme dan terorisme; dan cadar dianggap ekslusifitas dari lingkungan sosial.

Mari kita uraikan satu per satu. Pertama, jika kita mengambil referensi tradisi rimpu sebagai bagian dari tradisi yang membentuk kebudayaan nusantara, rimpu yah Islam Nusantara. Pakai bangat! Bahwa substansinya sama dengan cadar, lantas masalahnya dimana?

Kedua, terlalu naif bila mengaitkan (baca: menuduh) wanita bercadar diidentikkan dengan penganut paham radikalisme dan terorisme. Melabeli orang lain atas pilihan berpakaiannya dengan idiologi tertentu adalah kejahatan kemanusiaan. Menginvasi pakain orang lain adalah sebuah kemunduran peradaban.

Ketiga, anggapan cadar sebagai ekslusivitas. Terlalu dini penilai yang demikian. Dan lagi-lagi selama suatu perbuatan bukan perbuatan yang melanggar hukum, mengapa begitu agresif harus mencerca pilihan orang lain.

Dalam kehidupan pribadi saya sendiri, anak perempuan dan istri saya tidak menggunakan cadar, saya tidak mengharuskannya pakai cadar. Banyak keluarga dan sahabat saya mengenakan cadar, saya tidak merasa terganggu, apalagi mencerca pilihan mereka.

Masih banyak persoalan bangsa ini jauh lebih penting kita bicarakan ketimbang mendiskreditkan pilihan mereka yang bercadar. Soal terorisme, narkoba, dan korupsi menggerogoti bangsa ini adalah ancaman nyata.

Minggu, 04 Maret 2018

Masjid Cinta Tanah Air


Diskusi

Masjid Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Hubbul Wathon berarti cinta tanah air. Tak perlu diragukan lagi bahwa marwah yg menjadi cita-cita pendiriannya, yakni atas kecintaan terhadap tanah air. Tanah air, yah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Tidak ada dikotomi antara keislaman dengan keindonesiaan. Jika ada yang berusaha membuat dikotomi, mungkin hanya kekalutan politik sesaat. Dan dipastikan akan berlalu seiring berlalunya musim-musim politik yang menjenuhkan ini.

Bicara rumah ibadah apapun, entah gereja, pura, vihara dan juga masjid, semenjak jaman perjuangan kemerdekaan, tak dapat dipisahkan dari fungsi sosial kemasyarakatan.

Bahwa politik menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang dibicarakan di sana, yah itu sesuatu yang tak terhindarkan.

Selama tidak dalam kerangka politik praktis, politik mencemooh dan menjelek-jelekan pihah lain, bicara politik di sana tidaklah tabu.

Sekedar menengok kembali sejarah, pada jaman melawan penjajah, masjid adalah tempat yang baik untuk mengatur strategi perang melawan penjajah.

Para alim ulama dan pejuang berkumpul dan berunding di sana. Mereka mengatur rencana kapan waktu yg tepat menyerang pasukan penjajah.

Lantas bagaimana NTB hari ini? Penjajah dan musuh yang paling nyata di depan mata yakni ketidakadilan yang telah berlangsung dan akan berlangsung tak lama lagi.

Apa itu? Pengerukan hasil bumi sedalam-dalamnya siapa yang nikmati? Hasil tambang siapa yang punya. Punya kita? Bukan! Toh Pemda untuk mendapatkan hasil penjualan sahamnya saja, dipimpong tak menentu. Kita seolah mengemis di rumah kita sendiri.

Sebentar lagi, mega proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika konon katanya akan menjadi "Bali Baru". Itu semua siapa yang punya? Punya kita? Bukan! Itu semua akan dinikmati oleh para komparador asing yang menanamkan modalnya di sana.

Kita cukup puas sekedar menjadi karyawan, satpam plus tukang kebun. Dan kita selalu diajarkan untuk menyukuri itu semua.

Panjajahan yang lain. Coba lihat. Distribusi barang yang masuk ke "bumi gora" ini kelompok mana yang menguasai (baca: monopoli)? Yah kelompok itu2 juga. Yang kita musuhi bukan latar belakang kelompoknya yg kebetulan berasal dari etnis tertentu. Tetapi praktek yang tidak adil itulah yang kita musuhi.

Monopoli distribusi barang ini benar-benar mencekik kehidupan para pedagang kecil. Dulu pedagang kecil (pengecer) cukup terbantukan dengan adanya suplai barang yg disediakan dari gudang-gudang besar. Sekarang pemilik gudang tidak hanya berlaku sebagai suplayer pedagang kecil, tapi mereka juga sudah mulai mengecer sendiri dengan kios-kios modrn (mini mart) yang mereka buat. Jumlahnya makin hari makin menjamur.

Lantas, keadilan sosialnya ada dimana? Negara mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa dan lurahnya ada dimana? Mengapa kalian biarkan rakyat menjerit. Mengapa kalian biarkan ketidakadilan itu terjadi?

Kembali ke laptop. Sudah saatnya khitoh dan ghiroh masjid selain sebagai tempat ibadah juga menjadi tempat yang asyik dan keren bagi remaja dan muda-mudi Islam untuk berdiskusi membicarakan persoalan sosial di sekitar kita.

Kawan-kawan muda muslim NTB khususnya, mari kita berikan arti sebenarnya terhadap Masjid Hubbul Wathon = Cinta Tanah Air. Yah, cinta yang sebenar-benarnya cinta. Kita tidak hanya berzikir dan berdoa menghadap ke atas, tetapi juga melihat ke kiri dan ke kanan terhadap apa terjadi di sekitar kita.

Merdeka!
------------
Ket. Foto: Diskusi bareng kelompok cedekiawan muslim NTB, di pelataran Islamic Center, Minggu (4/3/2018).

Senin, 26 Februari 2018

Pengertian Aktivis

Ilustrasi Aktivis

Uraian berikut merupakan satu-kesatuan dari ulasan sebelumnya. Untuk memahami isi tulisan secara utuh, sempatkanlah menengok kembali tulisan sebelumnya dengan judul: Aktivis Medsos, So What!

Medsos nyata memengaruhi kehidupan sosial. Ia ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi Medsos menjadi alat yang cukup masif untuk menata dunia yang lebih baik.

Di sisi lain, Medsos juga dapat menjadi alat yang sangat ampuh dalam meluluhlantahkan tatanan sosial. Pertanyaannya kemudian, aktivis (pegiat sosial) di mana akan memosisikan diri?

Saya terlebih dahulu ingin mengajak pembaca sekalian menyamakan persepsi tetang pengertian aktivis. Pengertian sebagaimana dipahami secara umum.

Memang belum ada pengertian baku tentang aktivis. Dan mereka yang tergolong aktivis sendiri tidak pernah ada yang mengaku sebagai aktivis. Sebab aktivis bukanlah gelar akademik.

Predikat aktivis pada awalnya disandang oleh kelompok mahasiswa. Kelompok ini juga dijuluki sebagai “agent of change” yang berarti agen perubahan. Oleh karena mereka memiliki pengetahuan lebih dari kelompok masyarakat lainnya.



Pada intinya, pengertian aktivis di sini mengacu pada kelompok intelektual yang melakukan berbagai aktivitas sosial maupun politik dalam menegakan keadilan dan serta mewujudkan kesejakteraan rakyat.

Seiring dengan semakin berkembangnya kelompok intelektual berkesadaran sosial, predikat aktivis mengalami perluasan. Tidak hanya kelompok intelektual, mereka yang mewakafkan sebagian waktunya untuk kerja-kerja sosial pantas mendapat predikat aktivis.

Aktivis tidak hanya disandang oleh kelompok mahasiswa, tetapi juga bagi pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Jurnalis, guru terpencil, seniman, dan lain-lain. Pada intinya predikatat aktivis disadang oleh setiap orang yang secara konsisten bekerja untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Aktivis melakukan berbagai macam kegiatan. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat lemah.

Bantuan tersebut misalnya pembelaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi masyakat awam; pendidikan penguatan kesadaran hak-hak sipil masyarakat sebagai warga negara; dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Aktivis melakukan pembelaan dan pemberdayaan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ada yang menggeluti bidang lingkungan, bidang hukum dan HAM, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian dan kelautan, bidang ekonomi, bidang perempuan dan anak, bidang informasi publik, bidang perlindungan konsumen, bidang agraria, bidang ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Lantas pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh aktivis baik perorangan maupun secara berkelompok melalui Medsos?



Sebelum sampai pada pembahasan ini, saya ingin menyampaikan kutipan pernyataan Adian Napitupulu, salah satu tokoh kunci aktivis Reformasi 1998.

ATAS NAMA RAKYAT

Hanya Bercerita Tentang sebuah pengalaman di Negeri Antah Berantah.

Dalam sebuah Diskusi dgn beberapa mahasiswa dari beberapa universitas, mereka berkali-kali menyampaikan kalimat2 keras dan kritis yg kesemuanya diawali, diselingi atau di akhiri "ATAS NAMA RAKYAT".

Kalimat yg membuat bulu kuduk berdiri dan hati saya bergetar.

Selesai pernyataan dan pertanyaan heroik itu, saya balik bertanya, kalian pernah mengorganisir Rakyat? Pernah mengadvokasi Rakyat? Dan mereka menjawab "Belum pernah"

Dizaman kami, untuk berkata "Atas nama Rakyat" tidak lah mudah. Hak untuk berkata "Atas nama Rakyat" tidak serta merta lahir karena status mahasiswa, tidak lahir karena gemerlap jaket almamater. Tidak lahir bagai mantra seketika selesai kita membaca buku2.

Untuk berani berkata "Atas nama Rakyat" dulu kami awali dgn turun berjuang bersama Rakyat dalam pendampingan kasus2 Rakyat. Di Jogja ada kedung Ombo, di Bandung ada Cibereum, Di Bogor ada Cimacan, Tapos dan SUTET di Garut ada Selecta, di Bali ada Serangan dan BNR, di Jakarta ada kasus2 PKL dan Rakyat yg digusur.

Untuk berkata "Atas Nama Rakyat" maka dulu kami mulai dgn mengorganisir Buruh di pabrik2, memperjuangkan hak atas upah, hak berorganisasi hingga cuti hamil.

Dari pendampingan Rakyat yg bertahun itulah kami memahami apa itu penderitaan, kemiskinan, penindasan dan ketidak adilan. Dari kasus2 Rakyat itu keberpihakan dan cinta lahir. Dari pendampingan Rakyat itu kami merasakan sakitnya dipukuli aparat, pongahnya birokrasi dan kejamnya negara. Ya, semua proses itu yg memberikan kami kekuatan moral untuk berani berkata "ATAS NAMA RAKYAT!"

Kami memahami Penderitaan bukan dari buku tapi dari apa yg kami jalani, kami memahami sakit bukan dari cerita tapi karena dipukuli aparat setiap hari, kami bicara kemiskinan tidak dari tulisan di media massa tp dari keras dan apeknya butiran nasi yg kami makan. Kami bicara keadilan bukan mengutip kata2 para Profesor tapi karena kami hidup dan berdiri di pihak Rakyat yg di dzolimi.

(Di kutip dari selebaran yang di tulis Adian Napitupulu, tahun 2001)




Dari uraian Bung Adian Napitupulu di atas, ada beberapa pokok pikiran yang sangat erat kaitannya dengan label aktivis, yakni:
  1. Aktivis adalah mereka yang pernah mengorganisir dan dan mengadvokasi rakyat.
  2. Aktivis tidak serta-merta lahir hanya kerana predikat mahasiswa dan gemerlapnya jaket almamater.
  3. Aktivis tidak sekedar muncul begitu saja setelah membaca beberapa buku.
  4. Aktivis mesti turun berjuang bersama rakyat dalam pendampingan kasus-kasus rakyat.
  5. Dari pendampingan rakyat yang bertahun-tahun itulah, aktivis memahami apa itu penderitaan, kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan.
  6. Dari kasus-kasus rakyat itu memunculkan keberpihakan dan cinta akan lahir.
  7. Dari pendampingan rakyat itu aktivis merasakan sakitnya dipukuli aparat, pongahnya birokrasi dan kejamnya negara.
  8. Aktivis memahami Penderitaan bukan dari buku tapi dari apa yang dijalani.
  9. Aktivis memahami sakit bukan dari cerita tapi karena dipukuli aparat setiap hari.
  10. Aktivis bicara kemiskinan tidak dari tulisan di media massa tapi dari keras dan apeknya butiran nasi yang dimakan.
  11. Aktivis bicara keadilan bukan mengutip kata-kata para Profesor tapi karena aktivis hidup dan berdiri di pihak Rakyat yang dizolimi.
Pembaca yang budiman, dari uraian di atas, terkait fenomena Medsos dan pengertian-pengetian dasar aktivis cukup sebagai pijakan untuk membahas apa yang bisa dilakukan aktivis di Medsos.

Bersambung ke : Aktivis Zaman Now 
Kembali ke :  Aktivis Medsos, So What!

Jumat, 09 Februari 2018

Aktivis Medsos, So What!

Aktivis Medsos

Saya pernah diledeki seorang teman. “Jadi, bung beralih menjadi seorang aktivis Medsos sekarang? He he he...,” begitu kata-kata ia lontarkan melalui inbox akun facebook saya.

Selanjutnya kami terlibat dalam diskusi panjang khusus membicarakan media sosial (Medsos) dan pengaruhnya terhadap berbagai perubahan sosial.

Kehadiran Medsos di abad ini menjadi fenomena paling berpengaruh terhadap peradaban dunia. Medsos memasuki ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya dunia. Medsos menyebar secara terstruktur, masif dan terencana.

Penyebaran Medsos lebih masif dari penyebaran idiologi apapun. Anggota Medsos lebih besar dari anggota organisasi apapun. Pengikut Medsos lebih besar dari pengikut agama mana pun di dunia. Penggemarnya lebih banyak dari penggemar grup band manapun.

Medsos digandrungi oleh tua maupun muda. Medsos disukai oleh ras berkulit putih, sawo matang maupun berkulit hitam. Medsos digandrungi oleh para pemimpin kelas dunia hingga pemulung sampah. Medsos meleburkan suku, agama, golongan lintas geografis.

Masih mau menganggap enteng Medsos? Mari bermain dengan logika statistik. Kita mulai dari pengguna facebook. Tahun 2017, pemakaian global facebook menembus angka 1,9 miliar. Setiap 3 bulan penggunanya bertambah sebanyak 60 juta pengguna.

Nilai pertambahan tersebut tentu tidak linier. Sebab dengan semakin berkembangnya infrastruktur jaringan internet memengaruhi besarnya nilai pertambahan pengguna Medsos.

Dari angka pengguna global di atas, sebanyak 89 persen mengakses facebook melalui telephon pintar. Sebanyak 61 persen pengguna mengakses facebook setiap hari. Jadi, 1 milyar lebih manusia di dunia setiap hari membuka facebook.

Sedangkan kalau dilihat dari komposisi jenis kelamin, 44 persen pengguna wanita dan 56 persen pengguna laki-laki. Angka fantastis bukan?

Sekedar sebagai ilustrasi, tanpa bermaksud melecehkan agama. Sekarang kita bandingkan dengan jumlah pemeluk agama tiga terbesar di dunia.



Penganut agama Kristen diperkirakan 2,2 milyar, penganut agama Islam 1,6 milyar, penganut agama Hindu 1 milyar. Untuk mencapai angka tersebut, agama membutuhkan waktu beratus-ratus tahun dalam penyebarannya.

Sebagaimana angka di atas, pengguna facebook bertambah 60 juta setiap 3 bulan tanpa melalui konflik. Ia diterima tanpa diuji dengan pertanyaan oleh pengguna baru. Penggunanya nurut begitu saja.

Saat facebook mengeluarkan kebijakan baru, siapa berani protes. Penyebar agama, kerap dikejar-kejar dulu, diuji dengan berbagai cobaan. Bahkan tak jarang mati dalam perjuangan.

Bila kita bandingkan angka pemeluk agama dengan pengguna facebook. Pemeluk agama tentu dihitung mulai dari bayi yang baru lahir hingga orang tua yang telah ujur. Sedangkan pengguna facebook hanya mereka yang setidak-tidaknya melek aksara.

Artinya bahwa pilihan penggunaan facebook berdasarkan kesadaran sendiri oleh penggunanya. Secara administratif, data dan identitas pengguna facebook lebih valid dan terverifikasi. Berdasarkan kebijakan facebook, pengguna diharuskan mengkonfirmasi data pribadi.

Di sisi lain, pemilik facebook meraup keuntungan sekitar Rp 10 triliun setiap tahun. Orang bilang, ini zaman edan. Yah, memang edan. Saya, anda dan yang lainnya edan.

Bagaimana tidak! Sebuah partisipasi sadar mengeruk kantong kita sendiri, setidaknya untuk membeli qoata internet, dan memberikan keuntungan bagi pihak lain kita tak pernah keberatan.

Bagaimana dengan Indonesia? Tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan jumlah pengguna facebook terbesar di dunia.

Urutan pertama diduduki oleh negara Amerika Serikat sebanyak 219 juta pengguna, India 213 juta pengguna, Brazil 123 juta pengguna, sedangkan Indonesia sendiri terdapat 111 juta pengguna facebook.

Angka pengguna facebook di Indonesia sudah hampir sama dengan angka jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014. Masih belum percaya? Lihat angka berikut!



Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 124.972.491 suara sah dari angka 185.826.024 orang yang memiliki hak pilih yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain facebook, media sosial yang paling populer digandrungi masyarakat Indonesia saat ini adalah whatsapp, Line, instagram, twitter, Youtube, Google+, Linkedin, snapchat, Vkontakte, Qzone dan lain-lain.

Dalam kesempatan ini tidak saya kupas semuanya. Yang jelas, para pengguna jenis Medsos di atas juga mencapai jutaan orang. Dan akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan perkembangan teknologi internet.

Media Sosial dan Perubahan Sosial

Setelah dihadapkan pada kenyataan dan fakta tentang angka-angka fantastis pengguna Medsos di atas, tiba saatnya saya mengajak pembaca menyikapi secara positif tentang ejekan kawan saya sebagaimana saya ungkap di awal tulisan.

Saya tergolong orang yang tidak anti ledek, juga tidak anti kritik. Karena dari ledekan-ledekan itu akan membuat saya terpacu untuk mencari tahu – yang benar seperti apa?

Dari ledekan itu dapat melahirkan dugaan atau hipotesa: tidak ada gunanya berkoar-koar di Medsos; dinamika di Medsos tidak mempengaruhi kehidupan sosial di dunia nyata.



Benarkah dugaan tersebut? Salah besar! Karena pada kenyataannya apa yang terjadi di dunia Medsos sangat berdampak terhadap kehidupan sosial di dunia nyata.

Dampak tersebut bisa negatif (destrukif) maupun positif (konstruktif). Bagaimana mungkin sesuatu yang diikuti oleh milyaran orang di dunia tidak berdampak apa-apa.

Di Indonesia banyak sekali dampak sosial yang timbul akibat pengaruh Medsos. Penggalangan solidaritas untuk merespon kasus-kasus tertentu menjadi sangat mudah dengan Medsos.

Dengan Medsos, berbagai persoalan layanan publik lebih mudah dikontrol dari adanya laporan masyarakat. Materi pendidikan, materi agama, dan penyuluhan-penyuluhan dilakukan lewat Medsos.

Namun, tidak jarang pula berbagai konflik berlatar SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) timbul akibat Medsos. Berbagai gesekan antar kelompok kerap kali timbul akibat penyampaian informasi yang tidak tepat melalui Medsos.

Berawal dari perang komentar di Medsos berujung pada saling serang di dunia nyata. Melalui Medsos orang mudah terbakar emosinya akibat penyebaran hoax (berita bohong).

Bersambung ke: Pengertian Aktivis

Rabu, 07 Februari 2018

Tim Zul Rohmi Akhirnya Menemui Sahabat Saya Ridho

Pertemua dengan Tim Zul Rohmi

Mata Ridho tampak bekaca-kaca. Intonasi bicaranya naik turun. Pertemuan yang dinanti akhirnya tiba jua. Ia seolah mencurahkan semua kesedihan terpendam akibat musibah yang dialaminya.

Baca: Kawan Saya Jadi Korban Baliho Cagub NTB

Tadi malam (7/2/2018) tim pasangan Cagub NTB Zul Rohmi akhirnya bersedia datang menemui Ridho dan keluarganya. Pertemuan berlangsung di tempat saya, komplek pertokoan Pasar Kediri.

Pertemuan ini sangat berarti bagi Ridho dan keluarga, sebab telah lama ia berusaha mencari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa nahas yang menimpa keluarganya.

Baca: Korban Baliho Zul Rohmi Menjerit, Tim Berkelit

Saya selaku fasilitator menjelaskan kepada tim Zul Rohmi dan keluarga Ridho, bahwa tujuan mempertemukan kedua belah pihak semata-mata berangkat dari niatan baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Rombongan Tim Zul Rohmi yang dipimpin saudara Ichan mendengarkan secara seksama cerita Ridho tentang peristiwa yang dialaminya. Seperti yang menjadi keinginana Ridho sebelumnya, bahwa tujuan bertemu tim Zul Rohmi tak lain yakni agar mereka mendengarkan apa yang dialami keluarganya.

Usai mendengarkan cerita Ridho, Ichan menyampaikan bahwa sebetulnya malam ini, Dr. Zulkieflimansyah sendiri akan hadir. Namun, karena ada sesuatu dan lain hal yang tak bisa ditinggalkan, akhirnya diwakilkan oleh tim.

Tim Zul Rohmi sendiri tidak menyangkal peristiwa yang menimpa keluarga Ridho. Juga tidak mencari kambing hitam atas peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, mewakili pasangan Cagub NTB Zul Rohmi, tim menyampaikan permohnan maaf atas apa yang menimpa keluarga Ridho.

Selain itu, tim menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas musibah yang menimpa keluarga Ridho. Tim juga menyampaikan titipan pasangan cagub NTB Zul Rohmi sekedar untuk mengganti biaya pengobatan istri Ridho.

Sebelum pertemuan berakhir saya tegaskan kembali kepada tim Zul Rohmi bahwa tujuan saya memposting peristiwa yang dialami sahabat saya Ridho sebelumnya, tidak bermaksud mendiskreditkan pasangan Zul Rohmi. Namun semata-mata memanfaatkan kanal sosial media secara positif.

Bahwa sosial media sebagai ruang komunikasi harus betul-betul dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi agar mudah diketahui oleh publik. Dengan demikian pihak-pihak yang disasar lebih cepat tanggap.

Dengan berbesar hati, tim Zul Rohmi justeru menyampaikan ucapan terimakasih atas informasi yang saya sampaikan melalui media sosial.

“Kami merasa terbantu dari adanya informasi tersebut. Tanpa itu, mungkin kami tidak akan pernah tahu peristiwa ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan membuat kami lalai terhadap tanggung jawab,” tutur Ichan.

Saya juga menyampaikan kepada tim Zul Rohmi bahwa atas informasi yang saya sampaikan melalui blog pribadi saya, tak lepas dari adanya upaya-upaya pihak lain yang ingin menggoreng isu tersebut.

Beberapa orang coba menghubungi saya. Saya tolak. Karena bukan itu tujuan saya. Melainkan semata-mata mencari jalan damai atas apa yang menimpa sahabat saya Ridho.

Bagi saya, mungkin luka di kepala istri sahabat saya Ridho akan sembuh dalam sebulan dua bulan. Tetapi jika masalah ini tidak diselesaikan, maka luka batin akan dibawa mati.

Sekali lagi saya sampaikan kepada kedua belah pihak, ini bukan soal remeh-temeh baliho roboh dan menimpa orang. Tidak hanya bicara soal teknis. Baliho roboh bisa didirikan kembali. Badan luka bisa diobati. Tetapi merekatkan hubungan antar sesama itu yang paling penting.

Dan seperti yang diharapkan, pertemuan berlangsung damai dalam suasana kekeluargaan. Tak ada lagi dendam. Tak ada lagi kekesalan yang tertinggal di hati. Keluarga Ridho, Saya dan Tim Zul Rohmi mengakhiri pertemua dengan wajah tersenyum. [MK]

Selasa, 06 Februari 2018

Gara-Gara Demokrasi Pelanggan Saya Kabur Dong, Pak?

Pengantar Air Isi Ulang

Kehadiran media sosial (medsos) bagi saya sangat bermanfaat. Terutama bermanfaat untuk menyampari sahabat dan kerabat nun jauh di sana. Menyampari mereka yang tak bisa saya datangi setiap saat.

Bicara soal teman, kiteria teman akrab atau setidaknya teman yang kita kenal itu gampang. Apakah nama dan nomor telepon mereka ada dalam phone book telepon seluler kita?

Kanal medsos yang paling murah meriah dan digandrungi segala lapisan adalah whatsapp (WA). Saya sering menggunakannya untuk berbagai informasi apa saja yang saya anggap bermanfaat. Dengan begitu, setidaknya saya punya alasan untuk hadir di layar hp para sahabat.

Akhir-akhir ini kebetulan saya suka menulis di blog. Saya bagikan tulisan tersebut ke berbagai kanal medsos. Macam-macam grup WA yang saya ikuti tak luput sebagai sasaran.

Usai membagi link di grup WA, kemudian tak lupa menyasar seluru kontak WA yang saya miliki. Kemarin saya Broadcast (BC) tulisan saya yang berjudul: Mereka Yang Korup, Rakyat Yang Dituding?.

Macam-macam tanggapan yang saya dapatkan. Ada yang sekedar membalas dengan tanda jempol, membalas dengan kata mantap, dan ada pula memberikan tanggapan serius terkait dengan substansi tulisan.

Malam ini rupanya ada tanggapan yang cukup menarik perhatian saya. Tanggapan itu datang dari salah satu sahabat kontak WA saya. Dia tukang antar air isi ulang sewaktu saya masih tinggal di Jalan Akasia Denpasar.

Kontak dia saya simpan agar mudah menghubungi, jika sewaktu-waktu saya pesan air. Jadi, relasi kami sebatas relasi antara pemesan dan pengantar air isi ulang. Terjadilah dialog via WA dengannya.

“Pak, sudah lama ndak pesan air, malah saya dikirimi tulisan yang saya nggak ngerti maksudnya. Bapak kemana aja?” kata dia.

“Waduh, maaf. Lupa saya kasih tau, sy sdh ndak tinggal di sana lagi. Kira2 yang mana yang pak nggak ngerti dari tulisan itu?”

“Semunya nggak saya ngerti, pak. Maklum pak, saya cuma bisa baca tulis. Ndak tamat SD juga.”

“Iya, ndak apa pak. Bisa baca tulis aja udah cukup buat bapak sukses. Sekoah tinggi2 ga jamin org bs sukses. Sarjana aja banyak yg nganggur. Benar kan pak?” kata saya.

“He he he... bpk bisa aja. Tapi benar jg sih. Pak demokrasi itu apa sih?” tanya dia.

“Oh... demokrasi itu ibarat warga satu komplek di jln akasia biasa bpk ngantar air. Mereka bebas milih tempat pesan air isi ulang dimana aja yg mrk sukai,” jawab saya.

“waduh gara2 demokrasi pelanggan sy bisa2 pada kabur semua dong pak. Anak istri sy makan apa nanti? Ndak baguslah demokrasi buat saya pak,” katanya. Nampaknya ia mulai sensi.

“nah begitulah demokrasi pak. Baik buat org banyak, blm tentu baik buat bpk sendiri. Tp ga usah khawatir, pak. Selama bpk memberikan pelayanan yg lbh bagus dr yg lain, pelanggan bpk tentu akan memilih bpk,” kata saya.

“yg lbh bagus gimana, pak?”

“misalnya nih. bpk harus nunjukin pd pelanggan lebih bisa tepat waktu ngantar pesanan. Jgn lupa selalu senyum pd pelanggan. Kebersihan air dan jg galonnya harus diperhatikan. Penampilan bpk jg mesti diperhatikan. Bgt pak,” jawab saya.

“sip... sy ngerti skrng. Atu lg mo nanya pak. Di tulisan bpk sebut demokrasi langsung. Itu sy jg ndak ngerti. Kayak gmn klo yg itu?” tanya dia.

“Ok2. Gini klo yg itu pak. Sy nanya ke bpk, dulu istri milih sendiri apa dijodohin pak?”


“waduh, kog ampe nyinggung2 istri? Yah jelas sy pilih sendiri dong pak. Biar gini2, dulu di kampung banyak cwk yg naksir ama sy pak, he he he...”

“nah, ya gtu demokrasi langsung itu, pak. Bpk langsung milih sendiri. Bs milih yg pas di hati sesuai selera bpk. Apa bpk mau, yg milih diwakilkan ama tmn bpk?”

“yah jelas ndak mau dong pak. Apalagi klo pencoblosannya diwakilkan, bisa panjang urusannya, hahahaha....” selorohnya.

“ ha ha ha ha...rupanya bpk lebih ngerti apa itu demokrasi langsung. Apa lg klo urusan coblos mencoblos bpk dah paling jago...” kata sy.

“becanda pak. ya dah pak. Maksih dah mau ngobrol2 dgn sy. Masukan bpk agar pelanggan nggak kabur sy akan perhatiin.”

“sama2 pak. Sukses selalu,” tulis saya mengakhiri percakapan.

Senin, 05 Februari 2018

Mereka Yang Korup, Rakyat Yang Dituding?

Gantung Koruptor

Zumi Zola adalah kepala daerah terkini yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya saat tulisan ini dibuat (05/02/2018). Keruan saja, kabar tersebut menjadi santer dibicarakan khalayak ramai.

KPK menetapkan Gubernnur Provinsi Jambi itu sebagai tersangka, ia diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari beberapa proyek yang dilaksanakan di Jambi. Uang suap tersebut digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar mau mengetok palu RAPBD Jambi.

Kasus korupsi Zumi Zola menambah panjang deretan kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Berdasarkan data yang saya himpun dari berbagai sumber, semenjak KPK berdiri tahun 2003, setidaknya kini tercatat sebanyak 72 kepala daerah terlibat kasus korupsi yang ditangani KPK.

Berbagai analisa dari pengamat bermunculan menanggapi fenomena korupsi kepala daerah. Besarnya biaya politik akibat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung ditengarai sebagai faktor utama peyebab korupsi kepala daerah.

Alasan tersebut dikuatkan dengan adanya mahar politik yang harus ditunaikan oleh setiap calon untuk partai politik pengusung. Mahar tersebut menjadi semacam tiket bagi calon untuk menaiki kendaraan partai menuju bursa pencalonan.

Sejumlah pengurus partai politik tentu saja membantah istilah mahar politik. Kalaupun ada sejumlah uang yang mesti disetor oleh calon yang bersangkutan, itu sebagai biaya kampanye, biaya tim, biaya saksi dan lain-lain.

Ada kalangan yang menganggap, oleh karena mahalnya biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah, maka kelak ketika terpilih ia berpotensi melakukan korupsi. Penyelewengan kewenangan sebagai kepala daerah dilakukan untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan.

Sejumlah analis memperkirakan, seorang kepala daerah terpilih, dalam satu periode kepemimpinan, baru bisa menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan. Termasuk mempersiapkan dana cadangan untuk biaya kendaraan politik pada pencalonan periode berikutnya.

Yang menarik dari analisis ini ialah, kepala daerah yang bersangkutan baru bisa memetik “keuntungan” jikalau terpilih kembali untuk periode berikutnya. Namun hitung-hitugan waktu tersebut tidak berlaku umum, tergantung kecakapan kepala daerah tersebut mencari peluang “duit masuk”.

Jadi, hitung-hitungannya sudah bicara soal untung rugi.

Bedasarkan alasan-alasan tersebut, maka muncul lagi wacana untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD di masing-masing daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Atas fenomena maraknya kepala daerah yang terlibat korupsi, banyak kalangan berpendapat – ini merupakan bentuk kegagalan demokrasi langsung. Dan solusinya pun main potong kompas, yakni meminta agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD.

Sebetulnya perdebatan pengembalian proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan wacana baru. Tahun 2014, DPR telah mengesahkan UU No 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Undang-undang ini mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

Undang-undang tersebut tidak sempat dilaksanakan. SBY membatalkan pemberlakuan undang-undang tersebut melalui kewenangannya sebagai presiden. Pada tanggal 2 Oktober 2014, SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No. 1 dan No. 2 Tahun 2014. Inti dari perpu tersebut menghapus kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah.

Alasan presiden SBY cukup bisa diterima akal sehat. Mantan Menkopolhukam era Megawati itu berpendapat, pemilihan langsung merupakan bentuk kedaulatan rakyat sebagai amanat reformasi. Ia juga mencontohkan, bahwa dirinya adalah presiden Indonesia pertama yang terpilih dalam pemilihan langsung.


Dalam hal ini saya sependapat dengan SBY. Keinginan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD menurut saya adalah langkah mundur demokrasi. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tidak dapat dikatan sebagai akibat dari pemilihan langsung.

Jangan lupa, sistem demokrasi telah diterima sebagai tata cara penyelenggaraan pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan. Substansi demokrasi adalah melibatkan masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjalankan pemerintahan (eksekutif). Selain itu juga masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mengawasi pemerintahan (legislatif). Pemilukada merupakan pengejawantahan demokrasi di daerah.

Bahwa dalam pelaksanaannya Pemilukada masih banyak kekurangan di sana sini, mari kita evaluasi bersama. Untuk diperbaiki, bukan untuk ditarik kembali dengan cara diserahkan kepada DPRD. Jangan karena ingin menangkap tikus di dalam lumbung, lumbungnya yang dibakar.

Begitu pula cara pandang dalam menyikapi korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. Kenapa mereka yang korupsi, lantas hak rakyat yang mau dikebiri. Alasan biaya politik mahal tidak ada kaitannya dengan kehendak rakyat.

Logika mengembalikan proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD akibat banyaknya kepala daerah terlibat kasus korupsi tidak dapat diterima akal sehat. Mengapa?

Pertama, kalau menggunakan logika statistik, jumlah 72 tak bisa dijadikan alasan untuk menjeneralisir bahwa semua kepala daerah hasil Pemilukada rusak semuanya. Ibarat pepatah, jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga.

Hingga saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kotamadya. Jangan hanya karena perilaku buruk sebagian kepala daerah kemudian menuding semuanya buruk.

Kedua, tidak ada jaminan proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD bebas dari biaya politik dan politik uang. Siapa yang bisa mengontrol transaksi partai politik dengan calon. Siapa yang bisa menjamin anggota DPRD tidak memasang harga untuk satu suara yang ia miliki.

Ketiga, kita tak boleh mengabaikan sejarah. Jangan lupa, landasan sejarah dilaksanakannya pemilihan lagsung eksekutif di segala tingkatan, mulai dari bupati/wali kota, gubernur sampai presiden adalah berangkat dari faktor ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.

Keempat, berangkat dari landasan sejarah di atas, pertanyaannya kemudaian adalah apakah legislatif dalam hal ini DPRD sudah berubah. Berubah dalam arti sudah betul-betul berperan sebagai jelmaan kehendak rakyat? Saya yakin tidak! Jadi mana mungkin rakyat mau kecolongan untuk kedua kalinya.

Kelima, tuntutan mengembalikan pemilihan kepala daerah di tangan DPRD justeru menimbulkan pertanyaan publik – jangan-jangan ini hanyalah akal-akalan partai politik untuk menambah pundi-pundi uang yang masuk.

Keenam, fenomena diperbolehkannya calon kepala daerah jalur perseorangan oleh undang-undang, harus dibaca sebagai jawaban sekaligus hukuman atas ketidakberdayaan partai politik dalam melahirkan calon kepala daerah yang mumpuni.

Bola sesungguhnya berada di tangan partai politik. Partai politiklah yang punya tugas untuk melakukan pendidikan politik kepada kader-kadernya. Partai politik bertugas menyaring calon kepala daerah yang betul-betul memiliki integritas. Jangan hanya berdasarkan maharnya. Dan jangan lagi menyalahkan rakyat.

Rakyat tidak pernah meminta syarat yang aneh-anah kepada setiap calon. Mahar politik bukan rakyat yang minta. Bikin baliho besar-besaran, dipanjang sampai ke sudut-sudut RT bukan rakat yang minta. Kampanye pengerahan massa besar-besaran bukan rakyat yang minta.

Bagi-bagi sembako bukan rakyat yang minta. Cetak beribu-rubu kaos juga bukan rakyat yang minta. Undang artis ibu kota bukan rakyat yang minta. Sumbang ini sumbang itu bukan rakyat yang minta. Termasuk bagi-bagi duit dalam serangan fajar juga bukan rakyat yang minta.

Melainkan semua itu dilakukan oleh mereka sendiri yang tidak siap menjadi calon. Mereka tidak mampu menghadirkan konsep perubahan yang menarik perhatian rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Jadi, berhentilah menghakimi demokrasi dan kehendak rakyat sebagai penyebab lahirnya koruptor. Korupsi harus dibasmi sampai ke akar-akarnya, demokrasi jalan terus. [MK]

Sabtu, 03 Februari 2018

Ia Tak Bisa Melupakan Pak Harto

Soeharto

Siang ini saya nongkrong bareng sahabat saya Pak Badrah. Meski usianya kini telah menginjak kepala enam, namun pria yang keseharian sebagai tukang ojek ini masih tampak enerjik. Guratan di wajahnya seolah melukiskan kerasnya kehidupan yang telah ia jalani.

Hari ini cuaca lumayan terang. Dua hari kemarin hujan tak henti-henti mengguyur Kota Santri Kediri, Lombok Barat. Sengaja saya sampari ia di pangkalan, tempat ia dan kawan-kawannya biasa menunggu penumpang, depan Pasar Kediri.

Dari jauh saya lihat ia seorang diri. Saya pesankan dua gelas kopi hitam di warung Inaq Atun yang tak jauh dari pangkalan ojek. Saya lebih banyak mendengar ceritanya. Sesekali melontarkan pertanyaan.

Mula-mula kami bicrakan penumpang ojek yang kian sepi. Menurut Pak Badrah, gempuran ojek online cukup memengaruhi turunnya pendapatan ojek pangkalan seperti dirinya. Selain itu, faktor kemudahan masyarakat mendapatkan kredit kendaraan pribadi juga jadi penyebab.


Walau begitu, Pak Badrah tetap bersyukur. Seolah apa yang terjadi bukan masalah besar baginya. Kenapa Pak Badrah tetap bersyukur? Padahal hampir dua jam saya melihatnya tak dapat penumpang.

Menurut pria yang telah berprofesi sebagai tukang ojek sejak tahun 80-an ini, kalau dibandingkan kesulitan dan berbagai himpitan ekonomi pada era-era sebelumnya, sekarang ini belum ada apa-apanya.

Wow! Makin menarik obrolan siang ini. Kog bisa ndak ada apa-apanya?

Pak Badrah menarik saya ke masa silam. Ia menujuk pada satu titik tersulit yang pernah ia rasakan, yakni tahun 1965.

“Waktu itu, jangankan sapi dan kambing, babi di hutan pun kurus dan kelaparan karena berebut makan dengan manusia,” kata Pak Badrah.

Saat terjadi peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Badrah kecil menginjak usia 11 tahun. Pahit getirnya keadaan masyarakat, khususnya di Lombok zaman itu, masih tersimpan rapi dalam ingatan Pak Badrah.


Gejolak politik yang berujung pada pembantaian orang-orang diduga PKI membuat suasana makin mencekam.

Kelaparan terjadi di mana-mana. Banyak anak-anak menderita busung lapar. Penyakit kulit menjangkiti anak-anak hingga orang dewasa. Waktu itu jarang orang punya pakain layak. Badrah sendiri hanya punya satu potong pakaian yang terbuat dari kain serat karung goni.

Jarang orang makan nasi. Persediaan beras tidak ada. Kalau ada beras sedikit, maka dimasak dengan campuran jagung dan ubi. Tidak ada ikan atau daging, melainkan hanya sayur-sayuran seadanya. Orang-orang berebutan berburu daun apa saja yang bisa dijadikan sayur.

Zaman itu, orang makan singkong sudah sangat istimewa. Makanya, kata Pak Badrah, orang-orang kalau merebus singkong langsung dengan kulitnya. Hanya kulit ari yang berwarna coklat saja dibersihkan. Kulit singkongpun menjadi rebutan.

Dalam kondisi lapar mendera orang memakan apa saja sebagai pengganjal perut. Tak ada orang bicarakan gizi, karena yang terpenting enak di mulut, tidak beracun, bikin perut kenyang, pasti dilahap.

Bila ada yang memanen pisang, maka dipastikan bonggol dan batangnya pun tak ada yang tersisa. Bagian dalam batang pisang sebagai bahan sayur ares. Sedangkan bonggol pisang dijadikan camilan setelah diolah dengan cara diris tipis-tipis lalu digoreng.

Habis Lapar Terbitlah Harapan

Pak Badrah tidak ingat persis tahunnya, namun ia pastikan setelah Soeharto jadi presiden, kelaparan mulai berkurang. Hal itu ditandai dengan adanya jenis bibit padi unggul yang disebut R1. Padi R1 memiliki masa panen yang singkat, yakni sekitar 3 bulanan.

“Sebelumnya masyarakat nanam padi kampung, biasa disebut padi bulu. Lamanya... baru bisa kita panen. Enam bulanan. Sejak ada padi R1 zaman Pak Harto, semua nanam,” ungkap Badrah.

Kehadiran padi variatas baru itu disambut penuh suka cita oleh masyarakat. Menurut Pak Badrah, padi inilah yang membuat masyarakat tak bisa melupakan jasa Pak Harto.

“Padi di lumbung tak pernah sampai kosong sama sekali. Begitu mau habis sudah masuk lagi hasil panen yang baru. Kalau dulu waktu enam bulan baru panen. Lama kita tunggu,” ujar Pak Badrah.

Bendungan dan saluran irigasi dibagun secara besar-besaran. Bertruk-truk pupuk urea diturunkan ke desa-desa. Setelah padi R1 kemudian muncul lagi variatas baru yang disebut padi Pelita. Keduanya sama-sama unggul, kata Pak Badrah.

Kehidupan masyarakat berubah total kala itu. Menginjak tahun 70an mulai banyak sekolah yang dibangun.

Wajah Pak Badrah tampak semangat menceritakan perubahan yang ia rasakan.

Saya tak kuasa membantah ceritanya. Padahal ingin sekali saya jelaskan kepadanya, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh rezim Soeharto. Saya ingin katakan kalau itu semua dibangun dari hutang luar negeri yang diwariskan hingga sekarang.


Saya ingin katakan padanya, begitu Soeharto jadi presiden undang-undang yang pertamakali ia tandatangani adalah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. UU ini menjadi semacam pintu masuk penguasaan asing atas kekayan sumber daya alam Indonesia.

Ingin saya ceritakan padanya, bagaimana Soeharto menerima bulat-bulat kebijakan ekonomi yang didiktekan oleh pemeberi pinjaman. Tujuannya tak lain, yakni mengeruk segala sumber daya milik Indonesia. IMF yang pernah ditolak oleh Soekarno, disambut bak maha raja oleh Soehato.

Ingin saya terangkan padanya, Freeport telah mengincar emas di Papua sejak tahun 1950, namun terhalang oleh sikap Soekarno. Setelah Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, hanya sekitar 3 pekan berkuasa, tepatnya pada 7 April 1967, Soeharto memberikan konntrak karya pada Freeport selama 30 tahun.

Ingin sekali saya katakan padanya, bahwa semua yang dilakukan oleh Soeharto itu diabgun dari hasil hutang luar negeri yang kian menumpuk. Dan hutang-hutang itulah yang harus kita tanggung hingga sekarang.

Ingin saya bantah bahwa kesuksesan semu yang dibuat oleh Soeharto tak ubahnya seperti obat penghilang rasa sakit sesaat. Namun tak benar-benar menyembuhkan. Malah membuat ketergantungan.

Ingin saya katakan, uang hasil hutang itu lebih banyak dikorup oleh rezim Soeharto ketimbang untuk benar-benar membiayai pembangunan.

Pada sedikit celah waktu, saat Pak Badrah menegak kopi dan menyalakan rokok kreteknya, saya coba masuk dengan satu pertanyaan pembuka.

“Pak Badrah, tahu nggak, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Harto itu semua adalah dari hasil hutang? Yah, hutang yang membelit negara kita hingga kini,” tanya saya.

“Dek, saat perut lapar, jangankan berhutang, merampok sekalipun akan orang lakukan!” seru Pak Badrah dengan latang.

Saya kehabisan kata. Dan pembicaraan siang itu harus terpotong oleh sebab Pak Badrah harus mengantar penumpang.

Hmmm... Bagaimana pendapat pembaca sekalian?

Kamis, 01 Februari 2018

Korban Baliho Zul Rohmi Menjerit, Tim Berkelit

 Baliho pasangan Zul Rohmi

Sudah lebih dari sepekan tragedi baliho roboh milik pasangan Cagub NTB, Zul Rohmi menimpa keluarga sahabat saya Ridho, namun tak ada tanggapan serius dari tim pasangan tersebut.

Lebih dari sepekan isterinya menderita, namun respon baik tak kunjung ada kabar berita.

Sembari menikmati kopi siang ini, saya dan Ridho saling berbagi cerita. Topik pembicaraan kami masih seputar nasib sial yang menimpa keluarganya.

Baca: Kawan Saya Jadi Korban Baliho Cagub NTB

Ridho menyampaikan ucapan terimakasih kepada saya atas upaya mendapatkan respon tim Zul Rohmi. Meski apa yang saya lakukan sekedar dalam bentuk tulisan di media sosial.

Ridho menceritakan bahwa ia telah berusaha menemui tim Zul Rohmi di Kediri. Namun di sana tidak merasa memasang baliho tersebut. Oleh Tim Zul Rohmi di Kediri, Ridho diarahkan untuk menemui pengurus ormas pendukung Zul Rohmi di Gelogor.

Di Gelogor jawaban yang sama ia dapatkan, yakni merasa tidak memasang baliho roboh tersebut. Di sana malah menyampaikan bahwa baliho-baliho tersbut dipasang oleh pemborong. Ridho diminta mencari tahu pemborongnya. Ridho makin bingung.

Meski tak memperoleh respon yang memuaskan, Ridho tak patah semangat. Ia pun menemui salah satu anggota DPRD Provinsi NTB, yang mana partainya sebagai pengusung pasangan Zul Rohmi. Namun, lagi-lagi jawaban tidak tahu-menahu ia dapatkan.

Saya pun menyampaikan pada Ridho, semenjak saya posting peristiwa yang menimpa keluarganya, ada beberapa orang yang menghubungi saya. Ada yang mengaku tim dari pasangan Zul Rohmi, ada pula yang mengaku wartawan.

Kepada yang mengaku tim yang bersangkutan, saya sampaikan silahkan datang ke tempat saya. Saya akan temukan dengan keluarga korban. Hingga waktu yang dijanjikan, nyatanya tak kunjung tiba. Padahal ngakunya mau turun dengan tim medis segala.

Yang mengaku wartawan minta nomor hp korban dan juga foto-foto korban. Terkait permintaan tersebut, saya sampaikan korban tak ingin diekspose berlebihan oleh media massa. Ia malah mengacam agar saya mempertanggungjawabkan kebenaran apa yang saya posting.

Wartawan yang aneh.

Atas ancaman tersebut saya sampaikan agar dia datang ke tempat saya bila ingin mengetahu kebenarannya. Saya mengajaknya ngopi bareng. Saya hendak belajar darinya karena saya juga baru 18 tahun jadi wartawan. Namun, hingga kini tak pernah datang.

Tak jarang dari sekian yang menghubungi malah menuding, bahwa saya menyebarkan berita hoax. Ada pula yang menuding melakuna black campaign. Lagi-lagi saya memintanya datang ke tempat saya, namun sama saja dengan yang lain. Tak datang-datang.

Kembali pada cerita Ridho. Saat ini aktivitas isterinya menjadi terganggu. Wanita yang sehari-harinya berjualan di Pasar Kediri itu, kini terpaksa harus tinggal di rumah.

Pernah suatu waktu ia paksakan diri untuk berjualan di pasar. Namun bekas cedera kepala yang dialami kerap kambuh. Ia merasa pusing, pandangan kunang-kunang dan sempoyongan.

Menurut Ridho, istrinya tak bermaksud mengabaikan saran dokter untuk beristirahat hingga pulih benar. Akan tetapi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga membuat istrinya memaksakan diri untuk berjualan.

Demikian obrolan saya dengan Ridho siang ini. Kami pun kembali pada aktivitas masing-masing. Sebelum ia tinggalkan saya, ia sodorkan Surat Keterangan Sakit istrinya.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, bahwa peristiwa yang menimpa Ridho tidak hanya mencederai lahir batin masyarakat awam, tetapi juga mencederai hakikat demokrasi di negeri ini.

Sebuah baliho calon pemimpin daerah menimpa rakyat kecil. Tidak ada yang merespon. Ditemui, malah korban dipimpong. Sebuah ironi bukan?